Perang ini tidak hanya mengungkap perpecahan mendasar di antara para anggotanya, tetapi juga mempertanyakan kemampuan blok tersebut untuk bertindak sebagai satu kesatuan kredibel dalam kancah internasional.
Oleh: Hendra Manurung1 dan Harri Dolli Hutabarat2
KELOMPOK BRICS, yang semula merupakan akronim untuk kekuatan ekonomi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah bertransformasi menjadi sebuah blok geopolitik yang signifikan. Ekspansi keanggotaan pada tahun 2024, yang memasukkan Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA), semakin memperkuat klaimnya sebagai representasi suara Global Selatan (Global South).
Namun, eskalasi konflik antara Iran dan Israel, yang melibatkan serangan militer oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel pada 28 Februari 2026, telah menjadi ujian terberat terhadap solidaritas dan kohesi internal BRICS. Perang ini tidak hanya mengungkap perpecahan mendasar di antara para anggotanya, tetapi juga mempertanyakan kemampuan blok tersebut untuk bertindak sebagai satu kesatuan kredibel dalam kancah internasional.
Dampak perang Iran terhadap solidaritas BRICS bersifat multidimensional, tercermin dalam respons negara-negara anggota yang terfragmentasi, munculnya benturan kepentingan nasional dengan identitas kolektif, serta tantangan eksistensial terhadap visi multipolaritas yang selama ini didengungkan dalam sistem internasional.
Fragmentasi Respons dan Kebisuan Suara Kolektif
Indikator paling nyata dari terkikisnya solidaritas BRICS adalah ketidakmampuan blok tersebut untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang tegas dan terpadu menyusul serangan terhadap Iran, salah satu anggota resminya. Situasi ini kontras dengan respons BRICS pada konflik serupa di pertengahan tahun 2025.
Saat itu, di bawah kepemimpinan Brasil, BRICS dengan relatif cepat mengeluarkan pernyataan mengecam serangan sebagai pelanggaran hukum internasional. Memasuki Maret 2026, di bawah kepemimpinan India, blok yang terdiri dari 11 negara ini nyaris tidak bersuara. Heningnya suara kolektif ini bukanlah sebuah kelalaian, melainkan cerminan dari ketidakmampuan untuk mencapai konsensus di tengah tarikan kepentingan yang saling bertolak belakang.
Ketidakmampuan ini justru lahir dari spektrum respons kepemimpinan nasional yang beragam. Di satu sisi, negara-negara pendiri seperti Rusia dan China dengan cepat mengeluarkan kecaman keras. Rusia, yang memiliki kedekatan dengan Iran, mengecam tindakan agresi bersenjata yang direncanakan dan tanpa provokasi terhadap negara berdaulat. China juga menyatakan menentang serangan militer yang dilancarkan Israel dan AS terhadap Iran. Brasil, di bawah Presiden Lula juga mengecam serangan tersebut, meskipun dengan nada berhati-hati untuk tidak merusak hubungan dengan AS, mitra dagang utama.
Di sisi lain, India sebagai ketua bergilir, mengadopsi pendekatan yang berbeda. New Delhi hanya mengeluarkan pernyataan hati-hati untuk menyerukan dibukanya dialog dan diplomasi serta mengakhiri konflik lebih awal, tanpa sekali pun mengecam serangan AS-Israel atau menyebut Iran secara langsung.
Bahkan, Perdana Menteri Narendra Modi yang baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Israel dan menandatangani Kemitraan Strategis Khusus hanya beberapa hari sebelum perang pecah. Afrika Selatan, sekutu lama Iran, berada di posisi yang rumit. Pretoria pada awalnya mengutuk serangan terhadap Iran, tetapi kemudian juga mengkritik serangan balasan Iran ke UEA, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa Iran menyerang UEA, sesama anggota BRICS, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah blok tersebut menciptakan konflik militer langsung diantara negara anggota.
Benturan Kepentingan Nasional VS Identitas Kolektif. Fragmentasi respons tersebut berakar pada benturan kepentingan nasional masing-masing negara anggota BRICS dengan idealisme solidaritas kolektif. Ekspansi BRICS, yang secara strategis didorong oleh China dan Rusia, berhasil meningkatkan bobot demografis dan ekonomi blok tersebut. Namun, langkah ini juga secara tidak sengaja memasukkan garis patahan baru ke dalam struktur internalnya.
Anggota-anggota baru dari Timur Tengah, seperti Iran, UEA, dan Arab Saudi, membawa agenda rivalitas dan kompleksitas dinamika keamanan regional. Ketika Teheran melancarkan serangan balasan ke UEA, solidaritas BRICS hancur berhadapan dengan realitas pahit geopolitik kawasan.
Bagi negara-negara seperti India dan UEA, hubungan ekonomi dan keamanan dengan Barat (AS dan Israel) merupakan prioritas yang tidak dapat dikompromikan. India, meskipun merupakan anggota pendiri BRICS, secara historis menjalankan kebijakan otonomi strategis (strategic autonomy). Namun, tekanan ekonomi dari Washington, terutama ancaman tarif di bawah pemerintahan Trump, tampaknya telah mendorong New Delhi untuk lebih condong ke Barat.
Setelah adanya kesepakatan untuk membeli lebih banyak minyak AS dan mengurangi ketergantungan pada Moskow, New Delhi semakin menunjukkan keengganan untuk mengambil sikap yang dapat memicu kemarahan Washington. Bagi India, stabilitas kawasan Teluk juga vital karena jutaan warganya tinggal dan bekerja di sana. Sementara itu, UEA yang menjadi sasaran serangan Iran, secara alami akan memihak pada keamanan nasional, bukan pada solidaritas blok.
Di sisi lain, China dan Rusia melihat BRICS sebagai instrumen untuk menantang hegemoni Barat. Dukungan mereka terhadap Iran adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun tatanan dunia multipolar dan melawan apa yang mereka anggap sebagai unilateralisme AS.
Namun, bahkan China pun enggan untuk terlibat secara militer, lebih memilih untuk mempromosikan jalur mediasi. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan naratif tentang perlawanan terhadap Barat, tidak ada kesatuan strategis tentang bagaimana mewujudkan perjuangan bersama tersebut, terutama ketika menyangkut konflik militer terbuka.
Tantangan Eksistensial terhadap Kredibilitas dan Masa Depan BRICS
Krisis Iran ini telah memicu perdebatan eksistensial tentang apakah BRICS hanyalah macan kertas, sebuah koalisi longgar tanpa kapasitas untuk aksi terkoordinasi yang berarti. Perang Iran telah membelah BRICS menjadi dua.
Ketidakmampuan untuk melindungi atau bahkan bersuara lantang bagi anggotanya sendiri yang diserang, apalagi ketika penyerangnya bukan negara anggota, secara serius menggerogoti kredibilitas BRICS sebagai blok keamanan politik. Situasi ini diperparah dengan bergabungnya beberapa anggota BRICS, seperti Indonesia, Mesir, dan UEA ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diusung AS untuk mendukung kebijakan global AS di Timur Tengah.
Meskipun Indonesia dikabarkan meninjau ulang partisipasinya, langkah ini menunjukkan bahwa ketertarikan pada BRICS tidak serta-merta menggantikan aliansi keamanan tradisional dengan Barat. Hal ini turut memperkuat persepsi bahwa BRICS lebih merupakan forum simbolis daripada sebuah aliansi dengan kewajiban bersama.
Brasil, yang memiliki ambisi besar untuk memajukan agenda multilateralisme dan reformasi tata kelola global selama masa kepemimpinannya, kini melihat agendanya terhambat. Konflik memaksa fokus beralih dari isu-isu pembangunan berkelanjutan dan reformasi Dewan Keamanan PBB ke manajemen krisis yang memecah belah.
Ketegangan ini juga menyoroti keterbatasan struktural BRICS. Tidak seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), BRICS tidak memiliki pakta pertahanan bersama. Fokus utamanya tetap pada kerja sama ekonomi, seperti bank pembangunan dan upaya dedolarisasi.
Namun, konflik Iran membuktikan bahwa ekonomi dan geopolitik tidak dapat dipisahkan. Gangguan di Selat Hormuz, misalnya, berdampak langsung pada keamanan energi negara-negara seperti India dan China, yang sangat bergantung pada jalur tersebut untuk impor minyak domestik. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi anggota BRICS justru diperparah oleh ketidakmampuan politik blok tersebut untuk menstabilkan kawasan konflik.
Di tengah semua ini, Iran sendiri berusaha menggunakan keanggotaannya di BRICS sebagai tameng diplomatik. Kehadirannya di KTT Rio de Janeiro pada Juli 2025, misalnya, dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa Teheran tidak sepenuhnya terisolasi. Namun, dukungan yang diterimanya hanya sebatas simbolis, tidak cukup untuk menghentikan serangan atau mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Hingga kini tidak ada keselarasan (alignment) sama sekali dalam BRICS mengenai perang Iran, sehingga solusi yang diambil hanyalah posisi yang tidak ofensif namun juga tidak berarti.
KOMENTAR ANDA