Krisis Iran ini telah memicu perdebatan eksistensial tentang apakah BRICS hanyalah macan kertas, sebuah koalisi longgar tanpa kapasitas untuk aksi terkoordinasi yang berarti. Perang Iran telah membelah BRICS menjadi dua. Ketidakmampuan untuk melindungi atau bahkan bersuara lantang bagi anggotanya sendiri yang diserang, apalagi ketika penyerangnya bukan negara anggota, secara serius menggerogoti kredibilitas BRICS sebagai blok keamanan politik.
Situasi ini diperparah dengan bergabungnya beberapa anggota BRICS, seperti Indonesia, Mesir, dan UEA ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diusung AS untuk mendukung kebijakan global AS di Timur Tengah. Meskipun Indonesia dikabarkan meninjau ulang partisipasinya, langkah ini menunjukkan bahwa ketertarikan pada BRICS tidak serta-merta menggantikan aliansi keamanan tradisional dengan Barat.
Hal ini turut memperkuat persepsi bahwa BRICS lebih merupakan forum simbolis daripada sebuah aliansi dengan kewajiban bersama.
Brasil, yang memiliki ambisi besar untuk memajukan agenda multilateralisme dan reformasi tata kelola global selama masa kepemimpinannya, kini melihat agendanya terhambat. Konflik memaksa fokus beralih dari isu-isu pembangunan berkelanjutan dan reformasi Dewan Keamanan PBB ke manajemen krisis yang memecah belah.
Ketegangan ini juga menyoroti keterbatasan struktural BRICS. Tidak seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), BRICS tidak memiliki pakta pertahanan bersama. Fokus utamanya tetap pada kerja sama ekonomi, seperti bank pembangunan dan upaya dedolarisasi.
Namun, konflik Iran membuktikan bahwa ekonomi dan geopolitik tidak dapat dipisahkan. Gangguan di Selat Hormuz, misalnya, berdampak langsung pada keamanan energi negara-negara seperti India dan China, yang sangat bergantung pada jalur tersebut untuk impor minyak domestik.
Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi anggota BRICS justru diperparah oleh ketidakmampuan politik blok tersebut untuk menstabilkan kawasan konflik.
Di tengah semua ini, Iran sendiri berusaha menggunakan keanggotaannya di BRICS sebagai tameng diplomatik. Kehadirannya di KTT Rio de Janeiro pada Juli 2025, misalnya, dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa Teheran tidak sepenuhnya terisolasi.
Namun, dukungan yang diterimanya hanya sebatas simbolis, tidak cukup untuk menghentikan serangan atau mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Hingga kini tidak ada keselarasan (alignment) sama sekali dalam BRICS mengenai perang Iran, sehingga solusi yang diambil hanyalah posisi yang tidak ofensif namun juga tidak berarti.
Perang Iran sejatinya sebagai sebuah ujian berat bagi solidaritas BRICS. Hasilnya menunjukkan bahwa di bawah permukaan narasi tentang perwujudan tatanan dunia multipolar dan suara Global South, terdapat realitas yang jauh lebih kompleks dan terfragmentasi.
Blok ini terbukti sangat rentan terhadap tekanan geopolitik eksternal disebabkan adanya perbedaan kepentingan nasional mendasar di antara para negara anggotanya. Ketidakmampuan untuk berbicara dengan satu suara ketika salah satu anggotanya diserang telah mengungkapkan kelemahan struktural dan batasan kekuatan politik BRICS.
Meskipun BRICS tetap menjadi forum yang relevan untuk pengembangan kerja sama ekonomi dan koordinasi kebijakan pembangunan, krisis Iran menunjukkan bahwa jalan menuju kohesi politik yang sejati masih panjang dan penuh rintangan.
Jika BRICS ingin menjadi pilar utama dalam arsitektur global yang baru, blok tersebut harus menemukan cara untuk mengelola perbedaan internal dan membangun mekanisme yang memungkinkan untuk bertindak, bukan sekadar berbicara, di saat krisis.
Tanpa itu, kedepannya BRICS berisiko tetap menjadi koalisi longgar yang secara simbolis menarik tetapi secara strategis justru tidak efektif. 
Penulis:
1. Hendra Manurung, Dosen Prodi Magister Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)
2. Harri Dolli Hutabarat, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)
KOMENTAR ANDA