Dimensi ini menjadi krusial karena menjadi lokasi berbagai infrastruktur vital, mulai dari kabel komunikasi bawah laut hingga pipa energi.
Oleh: Safriady, Pemerhati Isu Strategis & Doktor Ilmu Komunikasi Unpad
TRANSFORMASI lingkungan strategis maritim global dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran yang semakin jelas: kompetisi tidak lagi hanya berlangsung di permukaan laut, tetapi merambah ke dasar laut (seabed). Dimensi ini menjadi krusial karena menjadi lokasi berbagai infrastruktur vital, mulai dari kabel komunikasi bawah laut hingga pipa energi.
Dalam konteks ini, peran Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) tidak lagi terbatas pada fungsi teknis pemetaan laut, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan nasional di ruang bawah laut.
Secara empiris, urgensi seabed warfare meningkat seiring ketergantungan global terhadap infrastruktur bawah laut. Data industri menunjukkan lebih dari 95% trafik data internasional ditransmisikan melalui kabel serat optik bawah laut.
Insiden kerusakan kabel di Laut Baltik pada 2022-2023 yang memicu penyelidikan internasional terkait dugaan sabotase menjadi pengingat nyata bahwa dasar laut kini menjadi arena kontestasi strategis. Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, kerentanan infrastruktur bawah laut bahkan telah dimasukkan dalam perencanaan militer dan keamanan energi Eropa.
Dalam literatur keamanan maritim, analis seperti Christian Bueger (University of Copenhagen) menegaskan bahwa perlindungan infrastruktur bawah laut merupakan “frontier baru keamanan maritim global”. Sementara itu, laporan NATO tahun 2023 secara eksplisit menyebutkan bahwa kabel bawah laut dan instalasi energi lepas pantai menjadi target potensial dalam konflik hibrida. Perspektif ini relevan bagi Indonesia, mengingat posisi geografisnya yang strategis di jalur komunikasi global serta kepemilikan wilayah laut yang sangat luas.
Secara nasional, Pushidrosal memiliki mandat utama dalam penyediaan data hidro-oseanografi yang akurat dan terpercaya. Data ini menjadi fondasi bagi operasi militer, keselamatan navigasi, hingga pengelolaan sumber daya laut. Namun, dalam era seabed warfare, fungsi tersebut perlu ditingkatkan menjadi kemampuan deteksi dini dan pemantauan aktivitas bawah laut secara berkelanjutan. Artinya, Pushidrosal harus bertransformasi dari sekadar “data provider” menjadi “strategic enabler” dalam sistem pertahanan maritim.
Tantangan pertama yang dihadapi adalah kesenjangan teknologi. Operasi di dasar laut memerlukan perangkat canggih seperti autonomous underwater vehicles (AUV), sistem sonar multibeam resolusi tinggi, serta sensor jaringan bawah laut yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengembangkan sistem pemantauan seabed terintegrasi yang didukung kecerdasan buatan. Indonesia masih dalam tahap penguatan kapasitas, sehingga diperlukan investasi jangka panjang dan kolaborasi dengan industri pertahanan nasional.
Tantangan kedua adalah integrasi data dan koordinasi lintas sektor. Seabed warfare tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Data yang dikumpulkan Pushidrosal harus terhubung dengan sistem milik TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tanpa integrasi ini, respons terhadap ancaman akan terfragmentasi dan tidak efektif.
Ketiga, aspek hukum dan diplomasi maritim menjadi faktor penentu. Aktivitas di dasar laut sering kali berada di wilayah yang kompleks secara yurisdiksi, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Indonesia perlu memperkuat posisi hukumnya melalui pemetaan yang diakui secara internasional serta aktif dalam forum global untuk menetapkan norma terkait perlindungan infrastruktur bawah laut. Dalam hal ini, data yang dihasilkan Pushidrosal memiliki nilai strategis sebagai alat legitimasi klaim kedaulatan.
Keempat, ancaman hibrida yang bersifat non-konvensional semakin meningkat. Sabotase kabel, pemasangan sensor ilegal, hingga eksploitasi data oseanografi oleh pihak asing merupakan bentuk ancaman yang sulit dideteksi secara konvensional. Pengalaman global menunjukkan bahwa pelaku sering kali tidak dapat diidentifikasi secara langsung, sehingga menuntut pendekatan berbasis intelijen dan analisis data yang canggih.
Menghadapi kompleksitas tersebut, strategi nasional harus dirumuskan secara komprehensif. Dengan modernisasi teknologi Pushidrosal melalui pengadaan dan pengembangan sistem survei bawah laut berbasis AI dan big data analytics.
Kemudian pembangunan “Maritime Domain Awareness” yang mencakup dimensi bawah laut, bukan hanya permukaan. Dan penguatan kerja sama internasional, baik dalam bentuk pertukaran data maupun latihan bersama, untuk meningkatkan kapasitas deteksi dan respons.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci. Seabed warfare membutuhkan keahlian multidisiplin yang mencakup oseanografi, teknik kelautan, hingga siber. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi teknologi bawah laut.
Dalam perspektif strategis, Pushidrosal harus diposisikan sebagai pusat keunggulan (center of excellence) dalam domain hidro-oseanografi di kawasan. Dengan kapasitas yang memadai, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasi militer, tetapi juga sebagai aktor utama dalam diplomasi maritim dan keamanan regional.
Pada akhirnya, seabed warfare bukanlah ancaman hipotetis, melainkan realitas yang telah terjadi dan akan terus berkembang. Indonesia, dengan segala keunggulan geografisnya, memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa ruang bawah laut tetap berada dalam kendali nasional.
Penguatan peran Pushidrosal merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Dalam era di mana konflik dapat terjadi tanpa terlihat, penguasaan dasar laut menjadi indikator utama kekuatan maritim suatu negara. 
KOMENTAR ANDA