Momentum kunjungan terjadi di tengah intensifikasi patroli militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di sekitar Selat Taiwan serta kontestasi domestik Taiwan terkait kebijakan pertahanan dan hubungan Lintas Selat.
Oleh: Teguh Santosa, Dosen Asia Timur UIN Syarif Hidayatullah
PADA 10 April 2026, Ketua Umum Partai Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKT) Xi Jinping. Pertemuan historis ini merupakan interaksi tingkat tertinggi antara pimpinan KMT dan Beijing sejak pertemuan Ma Yingjeou dan Xi Jinping di Singapura tahun 2015.
Momentum kunjungan terjadi di tengah intensifikasi patroli militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di sekitar Selat Taiwan serta kontestasi domestik Taiwan terkait kebijakan pertahanan dan hubungan Lintas Selat.
Secara historis, hubungan KMT dan PKT bersifat dialektis. Setelah perang saudara 1945–1949, kedua partai berada dalam posisi antagonistik. Rekonsiliasi pragmatis dimulai era 2000-an dengan terbentuknya “Konsensus 1992”, sebuah formulasi ambigu yang memungkinkan kedua pihak mengakui “Satu China” dengan interpretasi masing-masing.
Konsensus ini menjadi dasar dialog KMT–PKT periode 2008–2016. Sejak 2016, kemenangan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang menolak Konsensus 1992 menyebabkan Beijing membekukan saluran resmi dengan pemerintah Taiwan, sehingga jalur partai kembali menjadi kanal komunikasi utama.
Berdasarkan pernyataan resmi kedua belah pihak dan liputan media yang diverifikasi, agenda kunjungan Cheng Li-wun mencakup tiga elemen: (1) ziarah ke Mausoleum Sun Yat-sen di Nanjing sebagai simbolisme politik historis; (2) forum ekonomi dengan perwakilan Asosiasi Pengusaha Taiwan di China; dan (3) pertemuan tertutup dengan Xi Jinping di Beijing.
Komunike bersama menekankan “penolakan terhadap kemerdekaan Taiwan”, “penguatan pertukaran damai”, dan “peningkatan kesejahteraan rakyat di kedua sisi Selat”. Tidak ada dokumen mengikat yang ditandatangani.
Timbangan KMT dan PKC
Dari perspektif PKT, pertemuan ini konsisten dengan strategi “front persatuan” yang membedakan antara pemerintah DPP dan “kekuatan pro-reunifikasi” di Taiwan.
Sementara Xi Jinping menegaskan kembali kerangka “Satu Negara, Dua Sistem” sebagai model penyelesaian, sembari menyatakan bahwa “reunifikasi damai” tetap menjadi prioritas pertama.
Bagi Beijing, KMT diposisikan sebagai aktor domestik Taiwan yang dapat melegitimasi narasi bahwa “arus utama di Taiwan mendukung dialog”, sekaligus menekan DPP secara elektoral.
Namun, Beijing tetap tidak menarik “opsi non-damai” sebagai instrumen pencegahan.
KMT menghadapi dilema struktural. Secara elektoral, partai ini berusaha merebut segmen pemilih yang khawatir terhadap risiko perang dan stagnasi ekonomi akibat terbatasnya akses ke pasar China.
Oleh karena itu, kunjungan ke Beijing berfungsi sebagai sinyal bahwa KMT mampu “mengelola risiko” Lintas Selat. Di sisi lain, data survei Center for Election Studies, NCCU periode 2023–2025 menunjukkan penolakan publik Taiwan terhadap “Satu Negara, Dua Sistem” mencapai di atas 80%.
Dengan demikian, kedekatan berlebih dengan PKT berisiko menggerus basis pemilih tengah KMT, terutama generasi muda.
Implikasi terhadap One China Policy
Pertemuan Cheng–Xi tidak mengubah substansi One China Policy versi Amerika Serikat. Yaitu mengakui posisi RRT bahwa Taiwan adalah bagian dari China, tanpa mengakui klaim kedaulatan RRT atas Taiwan, dan menolak perubahan status quo sepihak.
Namun, kunjungan ini memberi Beijing amunisi diplomatik untuk menarasikan bahwa “konsensus untuk dialog masih ada di Taiwan”.
Departemen Luar Negeri AS merespons dengan menegaskan kembali komitmen pada Taiwan Relations Act, Six Assurances, dan percepatan bantuan militer. Dengan demikian, ruang manuver Washington menjadi lebih sempit: harus menyeimbangkan deterrence terhadap Beijing dengan pencegahan terhadap deklarasi kemerdekaan sepihak dari Taipei.
Tiga konsekuensi dapat diidentifikasi. Pertama, meningkatnya kehati-hatian Washington terhadap KMT sebagai mitra strategis potensial jika KMT kembali berkuasa pada 2028. Kedua, dorongan bagi pemerintah DPP untuk memperkuat narasi bahwa hanya mereka yang mendapat dukungan keamanan penuh dari AS, sehingga memperdalam polarisasi domestik.
Ketiga, akselerasi program “porcupine strategy” Taiwan, yakni transformasi pertahanan ke arah asimetris, karena ketidakpastian politik Lintas Selat dipersepsikan meningkat.
Bagi aktor regional, pertemuan ini dibaca sebagai de-eskalasi taktis jangka pendek namun tidak menyelesaikan dilema keamanan struktural. Jepang dan Filipina menyatakan keprihatinan bahwa dialog bilateral KMT–PKT dapat melemahkan kohesi deterrence kolektif di Indo-Pasifik.
Negara ASEAN cenderung menyambut dialog selama tidak mengubah status quo secara paksa, mengingat ketergantungan rantai pasok pada stabilitas Selat Taiwan. Dengan demikian, kunjungan tersebut tidak menurunkan probabilitas konflik, melainkan menggeser lokus persaingan dari militer ke politik domestik Taiwan.
KOMENTAR ANDA