Momentum kunjungan terjadi di tengah intensifikasi patroli militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di sekitar Selat Taiwan serta kontestasi domestik Taiwan terkait kebijakan pertahanan dan hubungan Lintas Selat.
Oleh: Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute
PADA tanggal 10 April 2026 lalu dinamika politik Lintas Selat mencatat sejarah baru saat Ketua Umum Partai Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT), Xi Jinping.
Pertemuan ini merupakan interaksi tertinggi antara pimpinan KMT dan PKT pertama sejak pertemuan ikonik Ma Ying-jeou dan Xi Jinping di Singapura pada 2015. Pertemua ini juga monumental dan sangat krusial, mengingat kunjungan berlangsung di tengah eskalasi patroli militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) serta tajamnya kontestasi domestik di Taiwan mengenai kebijakan pertahanan.
Secara historis, hubungan KMT dan PKT senantiasa bersifat dialektis. Setelah berseteru dalam perang saudara (1945–1949), kedua partai mulai menapaki rekonsiliasi pragmatis pada era 2000-an melalui “Konsensus 1992”. Formulasi ini menjadi jembatan ambigu yang memungkinkan kedua pihak mengakui eksistensi “Satu China” namun dengan interpretasi masing-masing.
Sejak 2016, kemenangan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang menolak konsensus tersebut membuat Beijing membekukan jalur komunikasi resmi dengan pemerintah Taiwan. Alhasil, jalur antar-partai (KMT-PKT) kembali menjadi kanal komunikasi utama sekaligus katup penyelamat untuk mencegah miskalkulasi total.
Selain bertemu Xi Jinping, dalam kunjungan selama enam hari itu Cheng Li-wun juga berziarah ke Makam Sun Yat-sen di Nanjing serta menghadiri pertemuan dengan pelaku ekonomi Taiwan di Tiongkok.
Antara Simbolisme dan Dilema Elektoral
Komunike bersama di akhir pertemuan menekankan tiga pilar utama: penolakan terhadap kemerdekaan Taiwan, penguatan pertukaran damai, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski tidak ada dokumen hukum yang mengikat, pertemuan ini membawa bobot politis yang besar bagi kedua pihak.
Bagi Beijing, pertemuan ini adalah bagian dari strategi “front persatuan”. Xi Jinping menggunakan momen ini untuk menunjukkan bahwa masih ada arus utama di Taiwan yang mendukung dialog. KMT diposisikan sebagai mitra untuk menekan legitimasi DPP sekaligus mempromosikan model “Satu Negara, Dua Sistem” sebagai solusi jangka panjang—meski opsi militer tetap tersedia sebagai instrumen pencegahan.
Namun di sisi lain, kunjungan ke Tiongkok dan pertemuan Cheng dengan Xi menciptakan dilema bagi KMT. Secara elektoral, KMT mencoba memikat pemilih yang khawatir akan risiko perang dan stagnasi ekonomi. Namun, tantangannya besar; survei Center for Election Studies (2023–2025) menunjukkan lebih dari 80 persen publik Taiwan menolak model “Satu Negara, Dua Sistem”.
Kedekatan yang berlebihan dengan Beijing sesungguhnya berisiko mengasingkan pemilih moderat dan generasi muda.
Implikasi Global dan Arsitektur Keamanan
Satu hal yang jelas, kunjungan Cheng ke Tiongkok tidak mengubah substansi One China Policy versi Amerika Serikat yang tetap menolak perubahan status quo secara sepihak. Namun, Washington kini menghadapi ruang manuver yang kian sempit. Di satu sisi, AS harus mempertahankan deterrence (daya gentar) terhadap Beijing; di sisi lain AS harus memastikan Taipei tidak melakukan provokasi melalui deklarasi kemerdekaan.
Setidaknya ada tiga dampak strategis yang teridentifikasi:
- Skeptisisme Washington: AS mungkin akan lebih berhati-hati dalam memandang KMT sebagai mitra strategis jika mereka kembali berkuasa pada 2028.
- Polarisasi Domestik: DPP kemungkinan besar akan memperkuat narasi bahwa hanya kepemimpinan mereka yang mendapat dukungan keamanan penuh dari AS.
- Strategi Landak (Porcupine Strategy): Taiwan diperkirakan akan mempercepat transformasi pertahanan asimetris karena ketidakpastian politik yang meningkat.
Proyeksi: “Status Quo Plus”
Berdasarkan analisis two-level games, hasil negosiasi ini diproyeksikan bersifat “low binding, high symbolism”. Dalam 24 bulan ke depan, capaian realistis mungkin terbatas pada pembukaan kembali paket wisata, tambahan penerbangan langsung, dan mekanisme komunikasi darurat antar-partai.
Isu kedaulatan tetap menjadi jalan buntu. Beijing menuntut pengakuan eksplisit, sementara KMT hanya mampu menawarkan “Konsensus 1992” tanpa komitmen waktu. Maka, titik ekuilibrium yang paling mungkin adalah “Status Quo Plus” di mana stabilitas tetap terjaga namun disertai dengan insentif ekonomi yang terbatas.
Walhasil kunjungan Cheng Li-wun 2026 adalah sebuah rekalibrasi taktis, bukan titik balik strategis. Bagi Beijing, ini adalah instrumen diplomasi; bagi KMT, ini adalah diferensiasi elektoral. Namun bagi kawasan Indo-Pasifik, Selat Taiwan tetap menjadi variabel paling volatil atau rentan.
Selama preferensi domestik para aktor utama tidak bertemu, hasil akhir dari setiap negosiasi hanyalah sebatas manajemen konflik, bukan resolusi konflik yang permanen. 
KOMENTAR ANDA