Bela Negara & Strategi Pertahanan Indonesia di Selat Malaka

Keempat, perang siber terhadap sistem navigasi. Selat Malaka menggunakan sistem Vessel Traffic Service/VTS yang saling terhubung antar negara. Serangan siber yang mengubah data Automatic Identification System/AIS dapat menyebabkan tabrakan kapal tanker raksasa.

Bela negara modern di ranah siber melibatkan tenaga muda profesional yang menjadi sukarelawan keamanan siber (cyber security) di bawah koordinasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (Setiawan, 2023).

Kolaborasi Tripartit sebagai Extended Bela Negara

Strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka memiliki keunikan yang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas negara tetangga. Malaysia dan Singapura memiliki teknologi pemantauan radar yang lebih modern dan respons cepat yang lebih intensif.

Di sinilah Bela Negara modern diartikan sebagai kemampuan Indonesia untuk saling melengkapi (interoperability) melalui sharing data real-time. Indonesia menyediakan personel untuk joint patrol berbasis masyarakat misalnya melalui komunitas maritim di daerah Dumai dan Tanjung Balai Asahan, sementara Malaysia dan Singapura menyuplai teknologi (Aziz & Tan, 2021).

Selain itu, Indonesia secara aktif dan reguler mengundang patroli keamanan dari sejumlah negara pengguna jalur Selat Malaka, seperti Jepang, India, dan China, melalui mekanisme Dewan Selat Malaka (Malacca Strait Council). Namun, partisipasi asing tersebut secara khusus tetap dibatasi pada kegiatan non-militer seperti latihan pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) serta bantuan teknis.

Pada akhirnya, pendekatan ini masih membutuhkan dukungan penuh dari setiap warga negara agar isu-isu sensitivitas kedaulatan tidak dimanfaatkan oleh pihak asing (Wibowo, 2019).

Keterbatasan dan Tantangan Implementasi. Meskipun konsep Bela Negara modern di Selat Malaka terdengar ideal, sejumlah tantangan menghalangi implementasinya.

Pertama, kesenjangan sumber daya antara Aceh dan Kepri. Wilayah seperti Aceh Timur memiliki cakupan program kesadaran maritim yang rendah dibandingkan Batam yang lebih maju infrastruktur informasinya (Suryadi, 2020). Kedua, masih ada resistensi kultural di beberapa komunitas pesisir terhadap aparat keamanan akibat konflik masa lalu. Membangun kepercayaan publik membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Ketiga, masalah koordinasi vertikal. Program Bela Negara maritim dikelola oleh Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Kelautan, Dinas Kesbangpol, dan BSSN sekaligus. Namun, masih sering terjadi tumpang tindih mandat dan pelaporan aktivitas pemantauan di lapangan.

Keempat, minimnya insentif ekonomi bagi warga yang melaporkan ancaman. Sejumlah nelayan yang melaporkan aktivitas penyelundupan seringkali harus mengorbankan waktu melaut sehingga dianggap merugikan secara ekonomi. Negara perlu menyediakan dana kompensasi dan perlindungan saksi (Rahmawati, 2022).

Bela negara modern di Selat Malaka bukan sekedar romantisme keberanian fisik melainkan sebuah ekosistem kesadaran maritim terstruktur, berteknologi, dan kolaboratif. Pemerintah Pemerintah Indonesia telah memulai sejumlah langkah penting dengan mengintegrasikan masyarakat sipil ke dalam strategi pertahanan non-tradisional melalui program-program kesadaran maritim di pesisir Riau dan Aceh.

Namun, keberhasilan strategi ini bergantung pada tata kelola data lintas sektoral, peningkatan kesejahteraan masyarakat pelapor, serta sinkronisasi antara diplomasi trilateral dan pemberdayaan komunitas lokal.

Di tengah terus meningkatnya rivalitas kekuatan besar di Selat Malaka, warga negara yang sadar Bela Negara adalah aset pertahanan paling adaptif dan humanis yang dimiliki Indonesia. Tanpa pelibatan aktif nelayan, pemuda pesisir, dan operator pelabuhan kecil, maka secanggih apapun sistem radar sekalipun akan dipastikan gagal mendeteksi bahaya yang muncul dari permukaan air yang sama.

Sejatinya, Selat Malaka adalah refleksi masa depan pertahanan Indonesia menggabungkan campuran antara kedaulatan keras (hard sovereignty) yang ditegakkan lewat penguatan kerja sama regional (regional cooperation enhancement), dan kedaulatan lunak (soft sovereignty) yang perlu terus dipertahankan oleh setiap warga negara berdomisili di garis pantai paling barat Tanah Air.

Penulis:

1. Hendra Manurung, Dosen Tetap Prodi Magister Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI (UNHAN RI)
2. Oktaheroe Ramsi, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI (UNHAN RI)