Bukankah keselamatan itu sebuah ekosistem utuh, bukan sekadar urusan di dalam stasiun? Jika toh palang pintu adalah tanggung jawab pemda—sebagaimana beliau katakan—apa yang sudah dilakukan KAI untuk memastikan pemda-pemda itu menjalankan kewajibannya? Apa upaya, apa desakan, apa teriakan lantang yang pernah beliau lontarkan dalam rapat-rapat tertutup bersama para direktur dan komisaris?
Atau jangan-jangan, di rapat-rapat itu, tak pernah ada yang membahas palang pintu. Jangan-jangan yang dibahas hanyalah dividen, laba, efisiensi, dan angka-angka yang rapi di atas kertas—sementara di luar sana, di perlintasan-perlintasan tanpa pengaman, para pengendara motor setiap hari berjudi nyawa dengan kereta yang melesat.
Sementara Pak Kiai berkelit dengan kata-kata yang halus, "wajah depan" KAI—sang Direktur Utama—memilih bahasa yang berbeda. Ia tak banyak bicara. Ia hanya duduk melantai di tembok stasiun, wajah kumal menatap kosong melompong, seolah seluruh kata di kamusnya telah hangus terbakar. _Hopeless_, kata orang-orang. Gestur yang entah dimaksudkan sebagai duka atau penyerahan. Aku tak tahu pasti. Yang kutahu, di negeri ini, bahkan kesedihan pun bisa dipentaskan.
***
Lalu angin bertiup ke barat. Ke Gedung Sate. Ke kursi gubernur.
Dedi Mulyadi tampil. Pria yang selama ini begitu piawai membangun citra: merakyat, sederhana, peduli. Aku mengagumi keahliannya, sungguh. Ia melukis dirinya sendiri dengan goresan yang nyaris sempurna—seperti maesto yang tahu persis di mana harus membubuhkan cahaya dan di mana harus menyembunyikan bayangan. Video-videonya viral: ia menyusuri sawah, berbincang dengan petani, memarahi bawahannya yang lalai. Sebuah opera keseharian yang dimainkan dengan presisi tinggi.
Tapi di pusaran tragedi ini, Kang Dedi meradang. Bukan—jangan salah paham—bukan karena duka yang mendalam. Ia meradang karena ada pihak-pihak yang berusaha menyolek namanya ke dalam pusaran tanggung jawab. Maka dengan sigap ia membuat garis demarkasi yang tegas, setegas kapur putih yang memisahkan hidup dan mati:
Ini tanggung jawab pemerintah kota, bukan provinsi. Ini urusan wali kota, bukan gubernur.
Ah.
Aku teringat pada papan-papan perlintasan tanpa palang pintu yang bertebaran di seluruh Jawa Barat. Pada jalan-jalan desa yang memotong rel tanpa pengaman. Pada nyawa-nyawa yang setiap hari mempertaruhkan diri melintasi maut. Kang Dedi, batinku, bukankah itu ada di provinsimu? Bukankah bupati dan wali kota adalah "bawahanmu"? Bukankah setiap tetes darah yang tumpah di rel-rel itu adalah darah rakyatmu?
Kenapa tidak kau ambil saja tanggung jawab itu? Kenapa tidak kau panggil semua kepala daerah yang relnya tak berpintu, kau gebrak meja, kau perintahkan: "Selesaikan palang pintu ini, atau saya yang akan turun tangan!"? Bukankah itu yang disebut kepemimpinan?
Tapi tidak.
Kang Dedi lebih memilih menjadi arsitek politik yang merancang sekat-sekat yurisdiksi dengan cermat. Di satu sisi, aku memahami: ini soal aturan, soal Undang-Undang, soal kewenangan. Tapi di sisi lain, aku ingin bertanya: jika aturan itu membunuh, apakah kita harus terus mematuhinya sambil menonton mayat-mayat berguguran?
Di negeri ini, rupanya, kita bisa menemukan seribu satu jari yang menuding ke sana ke mari. Tapi tak satu pun dada yang rela ditonjok. Tak satu pun pipi yang sudi ditampar. Bahkan mungkin, tak satu pun yang merasa pantas dicolek.
***
Dan di tengah segala duka, segala absurditas, datanglah pukulan yang paling telak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seorang tokoh Muslimat NU, Ibu Arifah Ngatawi, tampil dengan solusi ajaib. Di saat seluruh perhatian seharusnya tertuju pada evaluasi total sistem keselamatan—sinyal, palang pintu, prosedur, koordinasi—beliau justru mengusulkan: gerbong khusus wanita harus ditempatkan di tengah rangkaian kereta, atas nama perlindungan.
Aku tergelak.
Tergelak dalam kepedihan yang paling dalam. Tergelak seperti orang gila yang menemukan kelucuan di tengah pemakaman.
Inikah solusi dari seorang menteri? Ratusan nyawa melayang karena sistem yang bolong-bolong, dan yang dipikirkan adalah pemindahan letak gerbong wanita? Bukankah itu sama dengan menggeser kursi di atas kapal yang hampir tenggelam, lalu merasa telah menyelamatkan penumpang? Isu keselamatan—yang mencakup semua penumpang, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, hidup dan yang sudah mati—direduksi menjadi isu "perlindungan perempuan" dengan solusi yang tak menyentuh akar barang secuil pun.
Aku membayangkan skenario yang beliau usulkan. Gerbong wanita di tengah. Lalu jika tabrakan terjadi lagi—naudzubillah—apakah posisi di tengah itu akan menyelamatkan? Atau justru menjadi jebakan maut yang lebih mengerikan, di mana gerbong-gerbong dari depan dan belakang menghimpitnya menjadi lempengan baja yang rata? Fisika yang paling elementer pun bisa menjawabnya.
Jangan-jangan, yang ada di kepala sang menteri hanyalah pelecehan seksual di dalam gerbong. Bukan risiko kecelakaan massal yang bisa meremukkan seluruh rangkaian tanpa pandang bulu. Jangan-jangan, di matanya, perempuan harus dilindungi dari rabaan tangan, tapi tak perlu dilindungi dari remuknya tulang.
Inikah yang disebut kebijakan publik? Atau sekadar gimik di tengah duka, agar media memberitakan sesuatu selain mayat-mayat yang belum selesai diidentifikasi?
***
Aku, penumpang setia yang riwa-riwi antar kota di Jawa. Yang bolak-balik menggunakan KRL di rimba beton Jabodetabek. Yang kadang juga menumpang KRL Solo-Jogja, menatap sawah-sawah Klaten dari balik jendela, mendengar suara "Nuwun Sewu", "Permisi" dan "Assalamualaikum" bersahutan di gerbong. Aku, yang mencintai kereta dengan cinta yang mungkin berlebihan. Hanya bisa menatap ironi ini dengan mata nanar, seperti menatap lukisan yang warnanya luntur diguyur hujan.
KOMENTAR ANDA