Tetapi Presiden SBY berhasil membongkar pilihan palsu warisan Orde Baru. Ia membuktikan bahwa Indonesia tidak runtuh karena pers bebas. Ekonomi tidak terganggu karena presiden dikritik. Stabilitas tidak lenyap karena oposisi hidup.
Justru dalam demokrasi yang ramai itu, ekonomi menanjak. Stabilitas terjaga secara dinamis. Kelas menengah bertumbuh pesat. Indonesia memperoleh posisi moral sebagai demokrasi besar yang sehat dan dinamis di antara negara-negara Muslim dan di Asia.
Era Pembangunan Infrastruktur
Halaman politik berganti. Joko Widodo memenangi pemilu dan berkuasa dua periode.
Pada masa Jokowi, oposisi tidak dihapus. Ia diserap. Partai-partai besar tidak dihancurkan. Mereka dirangkul. Kritik rakyat tidak dilarang, tetapi dibuat mahal. Di baliknya ada ancaman hukum, mobilisasi opini dan massa, jerat administratif, serta serangan media sosial. Dalam demokrasi seperti ini, orang masih bisa bicara. Tetapi tidak tanpa lebih dulu menghitung akibatnya.
Secara bersamaan, akses hidup warga makin bergantung pada restu negara. Orang dibuat maklum bahwa terlalu banyak hal dalam hidupnya ditentukan oleh kedekatan dengan pusat kuasa: izin, proyek, konsesi, jabatan, dan seterusnya.
Kategori musuh juga diperbarui. Bahasanya lebih kontemporer: radikal, intoleran, anti-Pancasila, penyebar hoaks. Sebagian menunjuk masalah nyata. Sebagian lain dipakai untuk menggebuk kritik yang sah.
Jokowi tidak membangun kediktatoran. Tetapi ia menghidupkan kembali anggapan bahwa politik yang ramai mengganggu kerja. Kritik memperlambat proyek. Kontestasi tidak efisien.
Eksekusi, kecepatan, investasi, hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur menjadi kata-kata kunci yang baru. Semua itu tidak buruk pada dirinya sendiri. Negara memang harus bekerja. Infrastruktur perlu dibangun. Investasi harus masuk.
Masalah muncul ketika pembangunan infrastruktur dijadikan alasan untuk mengerdilkan demokrasi.
Ketika halaman politik kembali berganti, Presiden Prabowo tidak masuk ke ruang kosong. Dari Jokowi, Prabowo mewarisi partai-partai besar yang sudah merapat ke pusat kuasa, aparat hukum yang terlanjur dilihat sebagai alat politik, dan masyarakat sipil yang terbelah. Ia mewarisi pilihan palsu yang dihidupkan kembali.
Kini semuanya berpulang kepadanya: apakah ia akan mengubur warisan itu atau justru memanfaatkannya dengan nama baru.
Demokrasi sebagai Infrastruktur Kesejahteraan
Tapi dalam pengalaman politik Indonesia, hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan bukan hanya pernah ditolak. Sampai hari ini, hubungan itu masih sering disalahpahami.
Demokrasi kerap dikecilkan menjadi urusan pemilu, partai, dan kampanye. Padahal fungsi terdalam demokrasi bukan hanya memilih pemimpin. Demokrasi juga perlu untuk membentuk kebijakan publik yang baik.
Kesejahteraan sosial lahir dari kebijakan publik yang tepat, adil, masuk akal, dapat dijalankan, dan terbuka pada perbaikan. Di situlah demokrasi dibutuhkan sebagai mekanisme koreksi publik. Ia membuka jalan bagi pengetahuan dari akar padi untuk masuk ke pusat kekuasaan. Lebih jauh, ia memberi ruang bagi partisipasi publik untuk menguji kebijakan sebelum kesalahannya menjadi terlalu mahal.
Program Makan Bergizi Gratis bisa menjadi pelajaran. Kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat atau tujuannya. Siapa yang bisa menolak anak sekolah mendapat makanan layak? Siapa yang menolak perbaikan gizi? Siapa yang berani menolak bantuan bagi keluarga miskin?
Tetapi tujuan baik tidak otomatis melahirkan kebijakan baik. Program besar tidak otomatis menjadi program benar. Negara perlu membedakan kebutuhan sosial yang nyata dari hasrat politik untuk terlihat hadir di mana-mana.
Setiap kebijakan publik pertama-tama harus dirumuskan secara rasional. Bila tujuan MBG adalah memperbaiki gizi, mengurangi beban keluarga miskin, dan menutup ketimpangan kualitas hidup anak-anak Indonesia, maka desain paling masuk akal bukanlah menyebarkannya secara rata ke seluruh negeri sejak awal.
Program itu sebaiknya dipusatkan lebih dulu pada daerah tertinggal, kantong kemiskinan, wilayah rawan stunting, dan kelompok anak yang paling membutuhkan. Dengan rasionalitas tujuan, prioritas menjadi jelas dan ruang fiskal dapat diukur.
Setelah itu keterbukaan informasi menjadi mutlak. Publik perlu tahu siapa penerimanya, bagaimana anggarannya disusun, siapa penyedianya, bagaimana kualitas makanan diawasi, dan apakah manfaatnya sungguh sampai kepada anak-anak yang paling membutuhkan.
Dengan kata lain, demokrasi bukan hanya mengawasi pelaksanaan program. Ia juga dibutuhkan sejak awal untuk menguji apakah tujuan, sasaran, dan desain kebijakan publik memang masuk akal.
Memutus Masa Lalu
Pilihan antara negara kuat dan demokrasi adalah pilihan palsu. Ia berakar pada mitos usang yang sudah pernah dipatahkan.
Maka pertanyaannya bukan apakah Presiden Prabowo boleh membangun negara kuat. Tapi bagaimana agar negara kuat itu tidak berubah menjadi kekuasaan yang enggan diingatkan? Bagaimana agar negara kuat itu tidak berpangkal pada perluasan peran militer dalam administrasi sipil? Bagaimana agar negara kuat itu tidak menjerat kebebasan politik warga dan hak-hak sipil?
KOMENTAR ANDA