Rupiah, Persepsi Risiko, dan Bahasa Kekuasaan

Akibatnya, risk premium terhadap Indonesia dapat meningkat.

Oleh: Kusfiardi, Analis Ekonom FINE Institute

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto bahwa “rakyat desa enggak pakai dolar” di tengah pelemahan rupiah bukan sekadar candaan politik domestik. Dalam perspektif ekonomi politik global, pernyataan seperti ini merupakan bagian dari policy signaling yang akan dibaca serius oleh pasar keuangan internasional.

Di era integrasi finansial modern, stabilitas nilai tukar bukan hanya soal transaksi masyarakat menggunakan dolar atau tidak. Kurs merupakan representasi dari kredibilitas kebijakan, kepercayaan pasar, dan persepsi terhadap kapasitas negara dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Karena itu, ketika rupiah melemah hingga menembus level psikologis tinggi, investor global tidak hanya melihat fundamental ekonomi. Mereka juga membaca bahasa politik elite negara.

Dan di sinilah persoalan utama muncul.

Bagi pasar global, pernyataan yang terdengar terlalu santai terhadap pelemahan rupiah berpotensi dibaca sebagai sinyal policy complacency, yakni kesan bahwa elite kekuasaan tidak memandang tekanan nilai tukar sebagai risiko sistemik yang mendesak.

Padahal depresiasi rupiah memiliki transmisi luas terhadap imported inflation, biaya utang luar negeri, tekanan fiskal subsidi energi, profitabilitas industri berbasis impor, serta risiko arus keluar modal.

Dengan kata lain, pasar tidak peduli apakah masyarakat desa memegang dolar atau tidak. Yang mereka perhatikan adalah apakah negara memahami implikasi strategis dari pelemahan mata uangnya.

Dalam sistem keuangan global, komunikasi elite memiliki fungsi ekonomi yang nyata. Bahasa kepala negara dapat mempengaruhi ekspektasi investor, persepsi risiko, volatilitas pasar, hingga arah arus modal.

Karena itu, di banyak negara, komunikasi terkait inflasi, suku bunga, atau nilai tukar biasanya dilakukan secara sangat hati-hati, teknokratis, dan menenangkan pasar.

Ketika komunikasi politik justru terdengar “dismissive”, investor global dapat menangkap kesan bahwa sensitivitas pemerintah terhadap stabilitas finansial melemah, koordinasi kebijakan belum solid, atau tekanan pasar dianggap bukan prioritas utama.

Akibatnya, risk premium terhadap Indonesia dapat meningkat.

Apalagi konteks global Indonesia saat ini sudah berada dalam tekanan persepsi yang cukup kompleks. Mulai isu MSCI accessibility, pelemahan IHSG, outflow asing, tekanan nilai tukar, hingga meningkatnya fragmentasi geopolitik global.

Dalam kondisi seperti itu, pasar tidak membaca satu peristiwa secara terpisah. Mereka membaca akumulasi sinyal.

Dan akumulasi sinyal itulah yang membentuk proses repricing risk terhadap Indonesia.

Bagi investor global jangka pendek, kondisi ini dapat memicu pengurangan eksposur aset rupiah, peningkatan hedging dolar, serta sikap wait and see terhadap arah kebijakan makro.

Sementara bagi investor strategis jangka panjang, Indonesia mungkin tetap menarik karena ukuran pasar domestik, basis sumber daya alam, dan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Namun harga yang diminta pasar bisa berubah. Return harus lebih tinggi. Kepastian regulasi harus lebih kuat dan proteksi terhadap risiko kebijakan menjadi semakin penting.

Di sinilah letak pelajaran terbesarnya.

Dalam ekonomi politik global modern, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh fundamental ekonomi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi kekuasaan.

Karena pasar finansial global bekerja bukan hanya dengan angka, tetapi juga dengan persepsi.