Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari yang melabeli Presiden Prabowo Subianto sebagai “Pemimpin Reformasi Jilid II” memicu kritik tajam. Narasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan realitas dan justru menyingkap adanya persoalan serius dalam tata kelola komunikasi publik yang dijalankan oleh pihak pemerintah saat ini.
Kritik keras tersebut dilayangkan oleh Analis Politik dan Komunikasi Publik Menteng Kleb sekaligus Ketua Presidium Aktivis 98, Muhammad Surya Wijaya. Menurut penilaiannya, pelabelan politis yang disampaikan oleh Kepala Bakom tersebut muncul pada momentum yang sama sekali tidak tepat, sehingga berpotensi memantik bias pemahaman di tengah masyarakat.
Surya menjelaskan bahwa klaim sepihak dari pemerintah itu justru mencuat secara ironis di tengah gelombang aksi massa yang masif. Pada saat yang bersamaan, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sedang turun ke jalan-jalan protokol demi mengusung langsung tuntutan perubahan yang mereka sebut sebagai gerakan Reformasi Jilid II.
Munculnya gelombang demonstrasi mahasiswa tersebut dipandang menjadi sebuah anomali besar terhadap pernyataan resmi pihak Bakom. Surya mempertanyakan mengapa sebuah narasi perbaikan yang diklaim sedang berjalan di internal birokrasi, justru lebih dahulu digaungkan oleh gerakan jalanan ketimbang dipahami secara sadar oleh masyarakat umum melalui kebijakan nyata.
Lebih lanjut, Ketua Presidium Aktivis 98 tersebut menegaskan bahwa esensi dari sebuah reformasi tata negara tidak bisa begitu saja dideklarasikan melalui slogan politik. Agenda perubahan besar penataan sistem pemerintahan tidak boleh berhenti sebatas pada pemberian label politis atau sekadar upaya pembentukan citra figur pemimpin di ruang publik semata.
Ia menuntut agar konsep reformasi yang sesungguhnya dapat dijabarkan secara terperinci, rasional, dan konkret kepada segenap lapisan masyarakat luas. Pemerintah wajib menguraikan sektor atau struktur apa saja yang sedang dalam proses pembenahan, kelompok kepentingan mana yang dikoreksi, serta apa saja asas manfaat nyata yang dapat langsung diterima oleh publik.
Sebelumnya, Muhammad Qodari sempat mengutarakan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya keras menginisiasi reformasi struktur ekonomi nasional. Langkah strategis tersebut diklaim bertujuan agar hasil serta keuntungan dari pembangunan dalam negeri tidak hanya dinikmati oleh kalangan elite tertentu yang menguasai kapital.
Surya berpendapat bahwa pernyataan Kepala Bakom tersebut membawa konsekuensi logis serta beban tanggung jawab informasi yang sangat besar kepada khalayak. Oleh sebab itu, publik kini memiliki hak penuh untuk mengetahui struktur ekonomi apa yang diubah, mekanisme rente apa yang diputus, serta siapa saja pihak yang kehilangan hak privilesenya.
Hingga saat ini, pihak Menteng Kleb mengamati bahwa pemerintah belum mampu memberikan penjelasan yang utuh, transparan, dan komprehensif mengenai aspek-aspek mendasar tersebut. Minimnya sosialisasi taktis mengenai indikator keberhasilan capaian ini dituding menjadi akar masalah dari ketidakpastian informasi di tingkat akar rumput.
Ketidakmampuan dalam memaparkan rencana strategis secara gamblang dinilai telah memicu terjadinya jurang pemisah yang lebar di ruang informasi. Akibatnya, timbul kesenjangan persepsi yang sangat kontras antara narasi kemajuan yang dibangun oleh internal pemerintah dengan opini serta sentimen riil yang berkembang luas di masyarakat sipil.
Surya menambahkan, negara mungkin merasa telah berada di jalur yang benar dalam melakukan berbagai transformasi serta perbaikan kinerja. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat justru merasa bahwa jargon perubahan yang dijanjikan tersebut belum mampu menjawab atau menyelesaikan persoalan ekonomi krusial yang mereka hadapi sehari-hari.
Kesenjangan yang terjadi antara klaim sepihak institusi negara dan kenyataan objektif di lapangan dipandang sebagai sinyal bahaya bagi kredibilitas rezim. Fenomena sosiologis ini semestinya menuntut perhatian penuh dan menjadi bahan refleksi utama bagi seluruh jajaran kedeputian bidang komunikasi publik yang berada di lingkaran pemerintahan.
Kondisi gamang ini juga disebut menjadi indikator kuat bahwa fungsi diseminasi informasi publik oleh lembaga terkait belum berjalan secara optimal. Surya mengingatkan bahwa Bakom pada awal pembentukannya diamanatkan untuk menjadi jembatan pemahaman timbal balik antara kebijakan negara dan aspirasi warga, bukan sekadar sebagai mesin pemroduksi narasi politik.
Tolok ukur utama keberhasilan komunikasi publik sebuah rezim tidak dapat dihitung dari intensitas pelaksanaan konferensi pers ataupun besarnya klaim keberhasilan yang disebarluaskan. Keberhasilan substansial itu hanya bisa diukur ketika masyarakat luas benar-benar memahami dengan baik arah serta tujuan dari kebijakan ekonomi yang sedang ditempuh.
Atas dasar rentetan persoalan tersebut, Surya secara terbuka mempertanyakan efektivitas serta kapabilitas kepemimpinan Muhammad Qodari dalam menakhodai Bakom. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kapasitas manajerial lembaga komunikasi pemerintah ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi demi menjaga legitimasi publik. 
KOMENTAR ANDA