post image
Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperlihatkan MoU AS-Iran yang telah ditandatanganinya.
KOMENTAR

Dokumen ini belum dapat disebut perjanjian damai final. Ia masih merupakan pintu masuk menuju negosiasi yang akan jauh lebih sulit.

Oleh: Chappy Hakim, Pusat Studi Air Power Indonesia

PERKEMBANGAN terakhir hubungan Amerika Serikat dan Iran menunjukkan bahwa perang terbuka mungkin sedang ditahan, tetapi perdamaian sejati belum tentu sudah lahir. Yang terjadi saat ini lebih tepat disebut sebagai time out, jeda strategis penghentian sementara permusuhan melalui kerangka kesepahaman politik, bukan penyelesaian final atas seluruh akar konflik.

Dalam beberapa hari terakhir, dunia menyaksikan munculnya kesepakatan awal antara Washington dan Teheran. Kesepakatan itu disebut sebagai memorandum of understanding atau MoU yang memuat kerangka penghentian permusuhan, perpanjangan gencatan senjata, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta dimulainya kembali pembicaraan mengenai program nuklir Iran.

Namun dokumen ini belum dapat disebut perjanjian damai final. Ia masih merupakan pintu masuk menuju negosiasi yang akan jauh lebih sulit.

Di atas kertas, perkembangan ini tampak sebagai terobosan penting. Setelah bertahun-tahun hubungan AS–Iran dipenuhi sanksi ekonomi, perang proksi, serangan militer terbatas, operasi intelijen, dan ancaman terbuka.

Kesediaan kedua pihak untuk duduk kembali di meja perundingan tentu patut dicatat dan di apresiasi. Kawasan Teluk pun memperoleh sedikit ruang bernapas, terutama karena Selat Hormuz adalah jalur vital energi dunia. Setiap gangguan di kawasan itu akan berdampak langsung pada harga minyak, stabilitas pasar, dan keamanan ekonomi global. 

Akan tetapi euforia harus dibatasi oleh realisme. Dalam diplomasi Timur Tengah, tanda tangan sering kali bukan akhir konflik, melainkan awal dari babak baru ketidakpastian.

Kesepakatan yang Masih Rapuh

Masalah utama dari kesepakatan AS–Iran saat ini adalah sifatnya yang masih sementara. Banyak isu pokok belum selesai. Batas pengayaan uranium Iran, mekanisme inspeksi internasional, tahapan pencabutan sanksi, jaminan keamanan, peran kelompok proksi Iran di kawasan, serta posisi Israel dan negara-negara Teluk.

Dengan kata lain, kesepakatan ini baru menurunkan suhu konflik, belum menyembuhkan penyakitnya. Washington menginginkan jaminan bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Teheran menuntut pencabutan sanksi dan pengakuan atas haknya mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Di antara dua posisi itu terdapat jurang kecurigaan yang sangat dalam. Lebih rumit lagi, hubungan AS–Iran tidak berdiri sendiri. Ia terkait langsung dengan konflik di Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, Gaza, dan Teluk Persia.

Iran memiliki jaringan pengaruh regional melalui berbagai kelompok bersenjata dan politik. Amerika Serikat, di sisi lain, merupakan pelindung utama Israel dan mitra strategis negara-negara Teluk.

Karena itu, sebuah kesepakatan bilateral dengan cepat dapat berubah menjadi persoalan multilateral.  Jika salah satu proksi Iran melakukan serangan, Washington dapat menuduh Teheran tidak serius. Jika Israel merasa terancam, Tel Aviv dapat mengambil tindakan sendiri. Jika negara-negara Teluk merasa kepentingannya dikorbankan, mereka akan menekan Washington. Inilah sebabnya perdamaian AS–Iran selalu lebih rumit daripada sekadar hubungan dua negara yang tampak sederhana di permukaan.

Bayang-bayang JCPOA

Kesepakatan terbaru ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA tahun 2015. Pada masa Presiden Barack Obama, JCPOA dirancang untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi.

Namun pada 2018, Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut. Akibatnya, kepercayaan Iran terhadap komitmen jangka panjang Washington rusak berat.

Kini, ketika Amerika kembali mencoba merumuskan kesepakatan baru, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah Iran percaya bahwa AS akan memegang komitmennya? Sebaliknya, apakah AS percaya bahwa Iran benar-benar akan membatasi program nuklirnya dan mengendalikan jaringan proksinya? Inilah dilema utama diplomasi.

Bagi Iran, program nuklir bukan hanya isu teknologi, tetapi juga simbol kedaulatan, martabat nasional, dan daya tawar geopolitik. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, program nuklir Iran adalah ancaman strategis yang tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kontrol ketat.

Dua cara pandang ini sangat sulit dipertemukan dalam satu titik yang nyaman. Perbandingan dengan JCPOA juga penting karena kesepakatan terbaru tampaknya lebih bersifat politis dan sementara. Jika terlalu umum, ia memang dapat menghentikan konflik dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir di kemudian hari. Iran mungkin melihatnya sebagai jalan menuju pencabutan sanksi.

AS mungkin melihatnya sebagai kewajiban Iran membuktikan kepatuhan terlebih dahulu. Israel mungkin menilainya sebagai konsesi berbahaya.

Faktor Israel

Israel adalah variabel paling sensitif dalam setiap pembicaraan AS–Iran. Bagi Israel, nuklir Iran bukan sekadar isu diplomatik, melainkan persoalan eksistensial. Jika Tel Aviv merasa kesepakatan ini memberi ruang terlalu besar bagi Teheran, Israel dapat melakukan tekanan politik, operasi intelijen, serangan siber, atau bahkan aksi militer terbatas.

Di sinilah letak potensi sabotase diplomasi. Kesepakatan di meja perundingan dapat runtuh oleh satu serangan di lapangan. Satu insiden di Lebanon, Suriah, Irak, atau Teluk dapat mengubah suasana negosiasi.


Dialog Segi Empat di Bürgenstock Memasuki Fase Sulit, Sempat Diwarnai Walk-out Iran

Sebelumnya

Pengaruh Lobi Israel Mulai Diperdebatkan Parlemen Inggris

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Dunia