Oleh : Safriady, Pemerhati Isu strategis
Sebuah paradoks sedang berlangsung di industri unggas rakyat. Konsumen menginginkan harga telur yang terjangkau. Pemerintah ingin menjaga inflasi pangan. Sementara peternak membutuhkan harga jual yang cukup untuk menutup biaya produksi dan memperoleh keuntungan.
Ketiganya tidak selalu bertemu. Aksi sejumlah peternak di Makassar, Pati dan Grobogan pada 10 Agustus 2026 lalu memperlihatkan persoalan tersebut secara gamblang.
Peternak datang membawa telur, ayam, spanduk, dan tuntutan. Mereka bahkan membagikan telur kepada masyarakat dan melepaskan ayam sebagai simbol bahwa biaya pakan sudah terlalu berat untuk ditanggung.
Di Grobogan misalnya, peternak menyebut harga pakan meningkat hingga sekitar Rp400.000 per karung sementara harga telur turun menjadi sekitar Rp19.000 per kilogram.
Jika angka tersebut dibaca secara sederhana, persoalannya terlihat seperti permainan harga.
Tetapi sesungguhnya lebih dari itu.
Peternak berada pada posisi yang sangat rentan dalam rantai nilai unggas. Biaya utama berada di sisi produksi. Pakan harus dibeli, jagung harus tersedia, DOC (Day Old Chick) atau bibit ayam harus tersedia, listrik harus dibayar dan tenaga kerja harus digaji. Ayam dapat sakit dan mati dan semua risiko berada di tangan peternak. Namun ketika produk keluar dari kandang, peternak menghadapi pasar yang tidak selalu bisa mereka kendalikan.
Inilah yang disebut sebagai ketimpangan daya tawar dalam rantai pasok. Peternak kecil biasanya tidak memiliki kemampuan yang sama dengan pelaku industri besar dalam memperoleh bahan baku, mengakses pembiayaan, menyimpan produk, mengatur distribusi, atau melakukan integrasi dari hulu ke hilir.
Karena itu, tuntutan peternak di Makassar dan Pati tentang monopoli bahan baku, integrator, DOC dan ekspansi perusahaan besar seharusnya jangan langsung dibaca sebagai penolakan terhadap industri besar.
Yang lebih penting adalah bagaimana membaca tuntutan tersebut sebagai permintaan atas level playing field. Dimana Negara harus memastikan kompetisi berlangsung sehat. Dan pada saat yang sama, pemerintah perlu berhati-hati terhadap solusi yang terlalu sederhana.
Yaitu dengan menetapkan harga telur secara administratif tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika harga pakan tetap tinggi. Menekan harga pakan tanpa membenahi bahan baku juga tidak cukup. Membatasi produksi DOC tanpa memperhitungkan permintaan dapat menciptakan masalah baru. Yang diperlukan adalah kebijakan soal rantai pasok yang terintegrasi. Mulai dari pasokan jagung, bahan baku pakan, industri pakan, bibit ayam, produksi ayam, perdagangan telur, hingga konsumen.
Program MBG dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem ini. Jika pemerintah mampu menciptakan permintaan telur yang relatif stabil melalui SPPG, maka sebagian tekanan pasar dapat dikurangi. Hal ini bisa dilakukan karena pemerintah telah menetapkan kebijakan pembelian telur untuk SPPG sebesar Rp26.500 per kilogram dalam perkembangan terbaru.
Namun harga pembelian saja tidak cukup. Yang harus dipastikan adalah apakah harga tersebut benar-benar sampai kepada peternak.Di sinilah transparansi rantai pasok menjadi penting. Siapa yang membeli? Siapa yang menjadi agregator? Berapa biaya distribusi? Berapa margin setiap pelaku? Berapa harga yang akhirnya diterima peternak?
Tanpa transparansi, program besar seperti MBG bisa saja menciptakan permintaan besar tetapi tidak sepenuhnya memperbaiki kesejahteraan produsen. Padahal contoh di daerah lain menunjukkan MBG memang dapat menciptakan pasar baru.
Di Gorontalo Utara, misalnya, permintaan telur dari SPPG disebut meningkat signifikan hingga pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan. Ini berarti MBG memiliki potensi sebagai market maker. Tetapi market maker harus bekerja untuk ekosistem, bukan hanya untuk distributor.
Peternak mungkin tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya meminta struktur pasar yang membuat usaha mereka rasional secara ekonomi. Jika biaya produksi Rp100, produk tidak mungkin terus dijual seharga Rp90. Pada titik tertentu peternak akan mengurangi populasi ayam, berhenti membeli DOC, menjual kandang atau meninggalkan usaha.
Dan ketika produksi domestik turun, negara akan menghadapi pilihan yang tidak menyenangkan yaitu menaikkan harga atau meningkatkan ketergantungan pada pasokan dari luar. Karena itu, jeritan peternak bukan sekadar persoalan harga telur.
Ini adalah peringatan tentang kesehatan ekonomi sektor pangan nasional. 
KOMENTAR ANDA