Diplomasi lingkungan bukanlah ruang hampa yang diisi oleh romantisasi ekologis semata. Ia adalah arena pertarungan kepentingan nasional yang membutuhkan kecerdasan taktis dan ketegasan sikap.
Oleh: Dr. Teguh Santosa*, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
DI era ketidakpastian global saat ini, konstelasi hubungan antarnegara tidak lagi sekadar ditentukan oleh adu kekuatan militer atau dominasi ekonomi konvensional. Kita sedang menyaksikan pergeseran paradigma baru di mana kelestarian lingkungan hidup telah bermutasi menjadi instrumen geopolitik yang sangat determinan.
Jika kita membedah studi klasik Jared Diamond, “Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed”, realitas ini menjadi kian benderang. Diamond merumuskan lima faktor krusial yang menentukan runtuh atau tegaknya suatu peradaban: kerusakan lingkungan, perubahan iklim, tekanan dari tetangga yang bermusuhan, hilangnya mitra dagang yang ramah, dan bagaimana masyarakat merespons masalah ekologi tersebut.
Di abad modern, kelima faktor ini telah bermutasi menjadi inti dari kalkulasi geopolitik dan ketahanan nasional. Kegagalan ekologis suatu negara bukan lagi sekadar krisis domestik, melainkan pemicu kerapuhan posisi tawar di peta politik internasional.
Dalam konteks ini, bagi Indonesia, kelestarian lingkungan menjadi semacam benteng pertahanan untuk menangkal "faktor keruntuhan" Diamond, dan kedaulatan atas sumber daya alam adalah alutsistanya.
Indonesia, sebagai salah satu negara megabiodiversity terbesar di dunia dan pemilik hamparan hutan tropis serta mangrove yang masif, berada tepat di episentrum pusaran ekodiplomasi global. Kita tidak boleh lagi sekadar menjadi pengikut arus atau objek dari agenda negara-negara maju yang kerap menggunakan tameng isu hijau untuk membatasi ruang gerak pembangunan negara berkembang.
Sebaliknya, berkaca pada peringatan Diamond bahwa respons masyarakat terhadap masalah lingkungan adalah faktor penentu utama, maka di bawah arahan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, Indonesia harus mengambil langkah responsif yang agresif. Kita harus mampu menciptakan arusnya sendiri, menjadikan kekuatan ekologis kita sebagai daya tawar politik yang bermartabat di panggung internasional.
Reorientasi: Multilateral dan Bilateral
Penguatan diplomasi lingkungan Indonesia saat ini bertumpu pada satu prinsip pemikiran realisme politik yang jernih: Indonesia tidak bisa menggantungkan masa depannya pada kebaikan atau belas kasihan negara lain. Kemitraan internasional, baik yang bersifat multilateral maupun bilateral, harus dibangun atas asas kesetaraan, saling menguntungkan, dan yang terpenting, menghormati kedaulatan domestik kita—mencegah skenario "tekanan eksternal" yang diidentifikasi dalam studi Diamond.
Di jalur multilateral, Indonesia memandang bahwa berbagai forum global seperti Conference of the Parties — UN Climate Change Conference (COP-UNFCCC) maupun COP to the Convention on Biological Diversity (COP-CBD) harus menjadi panggung untuk meluruskan narasi ketidakadilan global yang selama ini cenderung menjadikan kita sebagai korbannya.
Kita konsisten menyuarakan agar komitmen pendanaan iklim dan konservasi dari negara-negara industri maju ditunaikan secara nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. Indonesia menolak segala bentuk dikte yang mengorbankan kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.
Sementara di jalur bilateral, kerja sama strategis dikembangkan secara selektif dengan negara-negara mitra kunci. Fokusnya adalah green technology transfer, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta investasi yang mendukung program hilirisasi berkelanjutan. Hubungan dengan "mitra dagang yang ramah"—meminjam istilah Diamond—harus diubah secara struktural: tidak boleh lagi berbentuk donasi konvensional yang mengikat atau mendikte tata kelola hutan kita, melainkan harus berupa kolaborasi investasi hijau yang setara.
Konservasi Berkelanjutan
Dalam mengoptimalkan kemitraan internasional tersebut, ada beberapa isu krusial dan kepentingan nasional yang secara konsisten kita kawal dengan menyajikan basis data kinerja nyata, membuktikan bahwa Indonesia memilih jalan menuju keberhasilan (succeed), bukan keruntuhan (fail).
Pertama, kedaulatan dalam membangun standar kredit keanekaragaman hayati global atau biodiversity credits. Sesuai dengan posisi tegas yang terus digaungkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia menekankan bahwa tata kelola dan penentuan standar kredit keanekaragaman hayati tidak boleh dimonopoli oleh institusi atau korporasi global secara sepihak.
Kita memiliki kedaulatan penuh atas nilai ekonomi keanekaragaman hayati atau biodiversity economy yang ada di bumi pertiwi. Kemitraan internasional di sektor ini harus menghormati regulasi domestik Indonesia, memastikan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan benar-benar kembali untuk membiayai konservasi lokal dan menyejahterakan masyarakat adat serta komunitas lokal yang menjadi garda terdepan penjaga hutan.
Kedua, terkait pendanaan konservasi dan pengurangan emisi yang adil. Melalui mekanisme seperti Result-Based Payment (RBP) untuk program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD+), Indonesia telah memperlihatkan komitmen nyata dalam menekan laju deforestasi. Komitmen ini bukan sekadar retorika, melainkan tercermin dari keberhasilan Indonesia memangkas angka deforestasi netto hingga mencapai titik terendah dalam sejarah pemantauan kontemporer, yakni sebesar 104 ribu hektare pada periode 2021–2022.
Selain itu, lewat target dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), Indonesia menaikkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri, serta dari 41 persen menjadi 43,2 persen jika didukung bantuan internasional pada 2030. Lantas, melalui FOLU Net Sink 2030, sektor kehutanan dan lahan (forestry and land use) didisain untuk menjadi jangkar utama yang ditargetkan menyerap emisi lebih banyak daripada yang dilepaskannya.
Langkah konkrit berlandaskan data ini adalah bentuk “respons institusional” kita yang solid terhadap ancaman perubahan iklim global yang dipetakan Diamond. Kepentingan kita di tingkat global adalah memastikan bahwa insentif finansial sebanding dengan beban ekologis yang telah dikorbankan demi menjaga paru-paru dunia.
Ketiga, mengenai konservasi mangrove dan blue carbon sebagai sabuk geopolitik. Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia dengan luas mencapai sekitar 3,36 juta hektare, atau mencakup hampir 20 persen dari total luasan mangrove global. Ekosistem ini menyimpan potensi blue carbon luar biasa yang mampu menyimpan karbon hingga 4–5 kali lebih tinggi per hektare dibandingkan hutan tropis daratan.
Isu ini menjadi daya tawar strategis dalam diplomasi multilateral untuk mencegah degradasi habitat. Restorasi mangrove bukan hanya persoalan ekologi lokal, melainkan kontribusi konkret Indonesia terhadap pencegahan krisis iklim global yang harus dihargai secara adil oleh komunitas internasional melalui kemitraan teknologi dan investasi berkelanjutan.
Keempat, sinergi konservasi dengan hilirisasi sumber daya. Ekodiplomasi Indonesia tidak berdiri terpisah dari visi besar ketahanan nasional. Upaya konservasi lingkungan harus berjalan selaras dengan kebijakan hilirisasi industri. Indonesia menolak keras narasi global yang membenturkan antara proteksi lingkungan dengan hilirisasi komoditas nasional.
Jared Diamond mencatat bahwa peradaban runtuh ketika para elitnya mengambil keputusan jangka pendek yang menguntungkan diri mereka sendiri tetapi merusak fondasi ekologis masyarakat. Indonesia membalikkan anomali sejarah ini. Melalui penerapan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang ketat di dalam negeri, kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun industri bernilai tambah tinggi tanpa harus mengorbankan komitmen konservasi berkelanjutan.
KOMENTAR ANDA