Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute
KONFLIK kepentingan antara Ethiopia dan Mesir terkait pengelolaan aliran Sungai Nil terus mencerminkan ketegangan geopolitik di kawasan Afrika Timur dan Timur Tengah. Perselisihan klasik ini tidak lagi hanya terbatas pada forum bilateral atau regional di bawah naungan Uni Afrika, melainkan telah merambah ke dalam panggung diplomasi multilateral yang lebih luas.
Masuknya kedua negara sebagai anggota blok ekonomi berkembang BRICS memberikan dimensi baru bagi persaingan hidropolitik mereka. Ruang sidang multilateral kini kerap menjadi arena pertarungan diplomatik guna mencari legitimasi internasional atas posisi masing-masing negara terhadap isu kedaulatan air dan pemanfaatan sumber daya alam lintas batas.
Perumusan dokumen bersama dan pernyataan resmi dalam berbagai pertemuan tingkat Menteri anggota BRICS sering kali menjadi cerminan dari kompromi diplomatik yang rapuh. Pertemuan Menteri Lingkungan dan pembangunan berkelanjutan anggota BRICS yang akan diselenggarakan di India dalam waktu dekat memperlihatkan bagaimana diksi dan narasi teks diplomatik dipilih secara sangat hati-hati untuk mengakomodasi kepentingan nasional yang saling bertolak belakang.
Bagi Mesir, perumusan frasa yang berkaitan dengan pengelolaan air di tingkat internasional memiliki implikasi eksistensial yang sangat mendalam bagi keberlangsungan hidup penduduknya. Kairo secara konsisten berupaya mengarahkan konsensus global agar memprioritaskan konsep keamanan pasokan air dan perlindungan ketahanan pangan nasional.
Sebaliknya, Ethiopia memandang negosiasi teks-teks multilateral sebagai instrumen penting untuk menegaskan hak kedaulatannya atas pembangunan infrastruktur domestik. Addis Ababa berkehendak agar narasi global berfokus pada konservasi lingkungan secara umum dan perlindungan sumber daya alam tanpa mengekang hak pemanfaatan ekonomi.
Perbedaan pandangan ini berakar dari posisi geografi hidrologis yang menempatkan Ethiopia sebagai negara hulu (upstream state) dan Mesir sebagai negara hilir (downstream state). Posisi struktural ini melahirkan paradigma hukum internasional dan prioritas nasional yang saling berseberangan dalam melihat prinsip keadilan pemanfaatan sungai internasional.
Di satu sisi, Ethiopia menekankan prinsip kedaulatan teritorial mutlak atas bagian Sungai Nil yang mengalir di wilayah geografisnya demi mengentaskan kemiskinan dan memacu industrialisasi melalui energi hidroelektrik. Pembangunan bendungan raksasa seperti Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) dianggap sebagai proyek kedaulatan yang tidak boleh diintervensi oleh perjanjian kolonial masa lalu.
Di sisi lain, Mesir memegang prinsip integritas teritorial dan hak historis yang dijamin oleh traktat-traktat lama guna memastikan bahwa volume aliran air yang masuk ke wilayahnya tidak mengalami pengurangan signifikan. Kairo berargumentasi bahwa ketergantungannya yang hampir seratus persen pada Sungai Nil menjadikan isu debit air sebagai masalah keamanan nasional yang paling utama.
Pertarungan diplomasi dalam forum BRICS di India merefleksikan upaya kedua negara untuk menarik dukungan negara-negara berkembang utama seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Masing-masing pihak berupaya melegitimasi pandangan hukum internasional mereka melalui adopsi frasa tertentu dalam dokumen resmi konferensi lingkungan tersebut.
Mesir menunjukkan preferensi yang kuat terhadap penggunaan frasa "strengthening water and food security" karena istilah ini secara langsung mengikat isu ketersediaan air dengan stabilitas produksi pangan domestik. Bagi Mesir, penyebutan keamanan pangan dan air secara eksplisit dalam dokumen resmi internasional memberikan landasan kuat untuk menolak tindakan sepihak di hulu sungai.
Sementara itu, Ethiopia cenderung mendorong adopsi frasa yang lebih umum seperti “protecting natural resources” atau “protecting clean water” dalam draf pernyataan lingkungan. Pemilihan frasa yang bersifat konservasionis ini bertujuan untuk menghindari pengakuan implisit terhadap pembatasan hak pembangunan hulu yang berbasis kuota historis air.
Perbedaan pilihan frasa tersebut bukan sekadar perdebatan semantik atau urusan tata bahasa diplomasi, melainkan manifestasi dari strategi hukum internasional yang matang. Setiap negara berupaya menyusupkan norma-norma yang menguntungkan posisi tawar mereka ke dalam instrumen hukum lunak (soft law) yang dihasilkan oleh forum multilateral BRICS.
Meskipun terdapat ketegangan yang nyata dalam isu pengelolaan air Sungai Nil, keanggotaan bersama dalam BRICS memaksa kedua negara untuk tetap menjaga kerangka kerja sama ekonomi dan politik global. Keduanya memiliki kepentingan strategis yang serupa dalam mendorong reformasi tatanan keuangan global dan memperkuat suara negara-negara Global South.
Dinamika di India menunjukkan bahwa kompromi diplomatik sering kali dicapai melalui jalan tengah, yaitu dengan merumuskan kalimat komposit yang mencoba merangkul kedua aspirasi tersebut secara berimbang. Namun, delegasi kedua negara tetap berhati-hati agar konsensus yang disepakati tidak merugikan posisi hukum nasional masing-masing di masa depan.
Bagi para pengamat hubungan internasional, perdebatan frasa ini membuktikan bahwa organisasi multilateral non-Barat seperti BRICS pun tidak luput dari benturan kepentingan bilateral antar-anggotanya. Isu-isu domestik yang bersifat krusial kerap dibawa ke panggung global guna mencari aliansi strategis dan tekanan geopolitik tandingan.
Pada akhirnya, persaingan narasi antara Ethiopia dan Mesir di forum lingkungan BRICS akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan fisik proyek-proyek di Sungai Nil. Selama belum tercapai kesepakatan komprehensif yang mengikat secara hukum di tingkat regional, diplomasi frasa di forum global akan tetap menjadi medan juang alternatif bagi kedua negara.
KOMENTAR ANDA