Sebuah gugatan class action yang diajukan oleh pilot Delta Air Lines saat ini dan mantan pilotnya telah mendapatkan lampu hijau dari hakim federal. Gugatan ini menyoroti dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh maskapai berbasis di Atlanta tersebut terhadap anggotanya yang juga merupakan personel militer, terutama mengenai penolakan pemberian cuti berbayar untuk tugas militer jangka pendek.
Keputusan penting ini dikeluarkan oleh Hakim Distrik AS, Sarah Geraghty, dari Distrik Utara Georgia pada Jumat, 7 Agustus. Dengan dikabulkannya permohonan penggugat untuk melanjutkan kasus ini sebagai gugatan class action, perselisihan yang telah berlangsung lama ini kini melibatkan ribuan pilot Delta yang telah mengabdi pada Angkatan Bersenjata AS atau cadangan selama dua dekade terakhir.
Gugatan ini awalnya diajukan pada tahun 2021 oleh Patrick Haley, Randal Reep, dan Benjamin Best. Ketiganya menuduh bahwa Delta telah melanggar Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act (USERRA). Undang-undang ini dirancang untuk melindungi hak kerja sipil, mencegah diskriminasi kerja, serta menjamin penempatan kembali pekerjaan bagi individu yang harus meninggalkan pekerjaan sipil mereka untuk menjalankan tugas militer, baik secara sukarela maupun tidak.
Inti dari keluhan para pilot adalah perbedaan perlakuan yang diterapkan oleh Delta. Maskapai tersebut diketahui memberikan cuti penuh berbayar untuk berbagai keperluan pribadi atau sipil, seperti cuti berduka, cuti sakit, atau tugas sebagai juri. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi personel yang menjalankan tugas militer jangka pendek, di mana mereka diwajibkan untuk mengambil cuti tidak berbayar.
Ketentuan cuti tersebut selama ini diatur dalam Pilot Working Agreement (PWA), sebuah perjanjian kerja bersama yang dinegosiasikan dengan serikat pilot. Meskipun PWA mewajibkan Delta untuk memberikan kompensasi kepada pilot untuk berbagai kategori ketidakhadiran jangka pendek, kategori tugas militer di bawah 30 hari secara eksplisit dikecualikan dari perlindungan pembayaran tersebut.
Menanggapi gugatan ini, pihak Delta sebelumnya sempat menentang sertifikasi class action. Maskapai tersebut berpendapat bahwa kerumitan administratif dalam menghitung kerugian individu bagi ribuan pilot yang terlibat dalam gugatan ini sangat tidak praktis. Namun, argumen tersebut ditolak oleh Hakim Geraghty.
Hakim Geraghty menegaskan bahwa pertanyaan hukum utamanya adalah apakah kebijakan cuti seragam Delta saat ini melanggar hukum federal. Jika nantinya terbukti melanggar, maka keputusan tersebut akan berlaku bagi seluruh tenaga kerja yang terdampak. Pengadilan menilai bahwa juri dapat mengevaluasi komparabilitas cuti militer jangka pendek dengan jenis cuti berbayar lainnya menggunakan bukti umum, seperti tujuan, durasi rata-rata, dan kontrol karyawan.
Kasus ini sekarang akan berlanjut ke tahap persidangan atau kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan. Meskipun belum ada tanggal persidangan resmi yang ditetapkan, pengadilan akan menjadwalkan agenda melalui daftar perkara resmi. Penting untuk dicatat bahwa keputusan hakim ini belum menyatakan bahwa Delta bersalah, melainkan memberikan ruang bagi para pilot untuk mengejar tuntutan mereka secara kolektif.
Dampak finansial dari gugatan ini bisa cukup signifikan bagi Delta, mengingat potensi tuntutan mencakup pembayaran kembali (back pay) bagi ribuan pilot yang terdampak selama bertahun-tahun. Dengan hampir 18.000 pilot aktif di bawah naungan maskapai, skala potensi klaim ini menempatkan Delta pada posisi pengawasan hukum yang cukup serius terkait kebijakan operasionalnya.
Pada akhirnya, hasil akhir dari kasus ini diprediksi akan menjadi preseden penting yang membentuk bagaimana kebijakan cuti militer diperlakukan di industri penerbangan komersial di masa depan. Langkah ini menjadi tonggak bagi para pilot yang merasa dirugikan karena hak finansial mereka tidak diakui saat mereka menjalankan kewajiban negara sebagai anggota Angkatan Bersenjata AS. 
KOMENTAR ANDA