Mantan blogger asal Singapura yang berstatus pelanggar seks anak, Amos Yee Pang Sang (27), kembali dihadapkan ke pengadilan pada Selasa, 26 Agustus 2026. Ia didakwa atas tuduhan mempublikasikan konten online yang berpotensi merusak keharmonisan ras serta memuat unsur komunikasi tidak senonoh (indecent communications).
Kepolisian Singapura (SPF) menyatakan telah menerima berbagai laporan masyarakat antara bulan April dan Juli 2026 terkait unggahan Yee di dunia maya. Konten yang disebarkannya dinilai meresahkan, bernada provokatif, dan berpotensi memecah belah keharmonisan antaretnis di negara tersebut.
Penyelidikan polisi mengungkap bahwa Yee mengunggah dua tulisan di blog pribadinya pada 7 dan 11 April 2026, serta sebuah video di platform X. Dalam kontennya, Yee menyebut bahwa komunitas Melayu-Muslim dan India di Singapura mengalami diskriminasi berat oleh mayoritas Tionghoa, serta menuduh pemerintah memperlakukan kelompok tersebut secara tidak adil dan menyerukan mereka untuk berunjuk rasa.
Selain masalah isu rasial, Yee juga mengunggah tulisan di blog pada 30 Juni 2026 yang mengklaim bahwa anak-anak mampu memberikan persetujuan untuk tindakan seksual. Dalam tulisan itu, ia secara terbuka menyuarakan penghapusan batas usia persetujuan seksual (age of consent).
Tuduhan ini diperkuat oleh riwayat unggahan tiga video lainnya pada 2021, di mana Yee kedapatan menganjurkan hubungan seksual yang melibatkan anak di bawah umur serta mendorong penghapusan undang-undang yang melarang materi pelecehan seksual terhadap anak (CSAM).
Atas perbuatannya, Yee didakwa dengan pasal berupaya memicu rasa permusuhan antarras berdasarkan latar belakang ras, serta menyebarkan komunikasi tidak senonoh yang memicu keresahan berdasarkan Protection from Harassment Act (POHA) 2014.
Jika terbukti bersalah atas tuduhan memicu ketidakharmonisan rasial, Yee menghadapi ancaman hukuman penjara hingga tiga tahun, denda, atau keduanya. Sementara itu, untuk pelanggaran komunikasi tidak senonoh di bawah undang-undang POHA, ia terancam hukuman denda maksimal 5.000 dolar Singapura.
Pihak berwenang Singapura telah bertindak tegas dengan menerbitkan arahan penonaktifan berdasarkan Online Criminal Harms Act (OCHA) kepada pihak X pada 18 Agustus 2026 untuk menghapus video terkait, di samping melayangkan perintah penghentian komunikasi (Stop Communication Directions) agar Yee menghapus konten ofensif di blog pribadinya.
Melalui unggahan video di platform X yang direkam di luar Markas Divisi Kepolisian Woodlands, Yee mengonfirmasi bahwa dirinya telah menerima dakwaan tersebut. Ia mengakui kekhawatirannya bahwa jaminan pembebasan bersyaratnya senilai 10.000 dolar Singapura kemungkinan besar akan dicabut karena ia diduga melakukan tindak pidana baru saat berstatus bebas dengan jaminan.
Sebelum rentetan dakwaan terbaru ini, Yee sempat dideportasi dari Amerika Serikat pada Maret 2026 setelah menjalani masa hukuman atas kasus kepemilikan pornografi anak, dan langsung ditangkap di Bandara Changi atas pelanggaran wajib militer (Enlistment Act) karena mangkir selama sembilan tahun dan bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Mengenal OCHA
Online Criminal Harms Act (OCHA) disahkan Parlemen Singapura pada Juli 2023 sebagai payung hukum terintegrasi untuk menangani konten dan aktivitas ilegal di ruang digital. Regulasi ini dirancang khusus guna memberikan kewenangan kepada otoritas untuk bertindak cepat menindak, memblokir, serta memitigasi berbagai tindak pidana online sebelum kerugian meluas di masyarakat.
Pemberlakuan OCHA dilatarbelakangi oleh lonjakan drastis kejahatan siber di Singapura, khususnya kasus penipuan online (scams) dan sindikat kejahatan transnasional. Sebagai salah satu negara dengan penetrasi internet dan transaksi keuangan digital tertinggi di dunia, masyarakat Singapura menjadi sasaran empuk penipuan rekayasa sosial (social engineering), phishing, hingga sindikat pinjaman ilegal.
Sebelum OCHA hadir, instrumen hukum yang ada—seperti Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) dan Penal Code—dianggap memiliki keterbatasan operasional. POFMA berfokus pada disinformasi fakta publik demi kepentingan umum, sementara proses pidana konvensional kerap memakan waktu lama, padahal transaksi penipuan dan penyebaran konten berbahaya terjadi dalam hitungan detik.
Filosofi utama OCHA menitikberatkan pada tindakan preventif di hulu (upstream prevention). Undang-undang ini memungkinkan aparat penegak hukum mengeluarkan perintah administratif kepada penyedia layanan digital dan individu bahkan saat ada dugaan beralasan (reasonable suspicion) bahwa suatu aktivitas online ditujukan untuk memfasilitasi kejahatan, tanpa perlu menunggu proses investigasi pidana selesai secara penuh.
Cakupan tindak pidana yang diatur dalam OCHA mencakup sejumlah pelanggaran berat (specified offences). Kategori ini meliputi penipuan finansial, peredaran narkotika ilegal, eksploitasi dan materi pelecehan seksual anak (CSAM), terorisme dan kekerasan ekstremis, perjudian ilegal, penipuan rekrutmen tenaga kerja, hingga pelecehan berbasis ras dan agama.
Dalam aspek penegakan, OCHA memperkenalkan lima jenis perintah langsung (Directions). Dua di antaranya adalah Stop Communication Direction, yang mewajibkan penghapusan atau penghentian peredaran konten tertentu, serta Disabling Direction, yang memerintahkan platform web atau media sosial menonaktifkan akses pengguna Singapura terhadap konten berbahaya tersebut.
Kewenangan OCHA juga mencakup tindakan tingkat infrastruktur dan distribusi aplikasi. Otoritas dapat menerbitkan Account Restriction Direction untuk membatasi interaksi akun pelaku, App Removal Direction untuk meminta toko aplikasi menurunkan aplikasi berbahaya, hingga Access Blocking Direction yang menginstruksikan penyedia jasa internet (ISP) memblokir domain web penipuan.
Bagi platform digital berskala besar yang dikategorikan sebagai Designated Online Services (DOS), OCHA memberlakukan kewajiban sistemik melalui Codes of Practice. Layanan media sosial dan pesan instan wajib membangun sistem verifikasi akun, menyaring bot berbahaya, memitigasi risiko sindikat, serta menyediakan kanal pelaporan penipuan yang responsif bagi publik.
Implementasi OCHA mulai diberlakukan secara bertahap sejak Februari 2024. Fase awal difokuskan pada penegakan perintah mitigasi terhadap penipuan dan kejahatan finansial, disusul penegakan kode etik bagi platform digital untuk memastikan kepatuhan teknis penyedia layanan global seperti Meta, Google, Telegram, dan TikTok.
Salah satu kasus nyata penerapan OCHA terlihat pada penindakan kampanye phishing perbankan dan toko online fiktif. Otoritas memanfaatkan Access Blocking Direction dan Disabling Direction untuk memutus akses ribuan domain tiruan (spoofed sites) yang menduplikasi situs bank lokal serta iklan e-commerce palsu di media sosial dalam waktu beberapa jam setelah terdeteksi.
Kasus lain melibatkan peredaran malware melalui aplikasi pihak ketiga (file APK Android) yang marak digunakan sindikat untuk membajak rekening bank korban. Berbekal OCHA, aparat mengeluarkan instruksi pembatasan akun dan pemblokiran kanal pada aplikasi perpesanan seperti Telegram, yang kerap dipakai sindikat sebagai medium mendistribusikan tautan unduhan malware tersebut.
OCHA juga digunakan untuk merespons gelombang penipuan investasi berbasis manipulasi kecerdasan buatan (AI deepfakes). Saat video palsu tokoh publik—termasuk mantan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Lawrence Wong—disebarkan untuk mempromosikan skema investasi bodoh, perintah OCHA diterbitkan guna memaksa platform segera menurunkan iklan dan menutup akun promotor.
Secara global, penerapan OCHA menjadi studi kasus penting mengenai batas yurisdiksi dan kerja sama dengan korporasi teknologi multinasional. Penegakan hukum ini membuktikan bahwa negara dapat menuntut akuntabilitas platform teknologi global untuk secara aktif melindungi ruang digital warga negaranya dari eksploitasi sindikat lintas batas.
KOMENTAR ANDA