Oleh: Dr. Teguh Santosa, pengajar mata kuliah HI dan Kebudayaan UIN Syarif Hidayatullah, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK)
KEHADIRAN buku “Peradaban: Not Just Civilization” di panggung literasi nasional tidak sekadar menambah volume pustaka, melainkan menciptakan gelombang baru dalam tradisi akademik kita.
Dikurasi oleh Penerbit Buku KOMPAS yang dikenal ketat, buku ini mengawali langkahnya melalui format bedah buku yang radikal dan berani: Mahkamah Intelektual. Konsep persidangan pemikiran yang digagas oleh Adhie Massardi dkk. ini menuntut pertanggungjawaban teoretis langsung dari penulis di hadapan para “jaksa penuntut intelektual”, sebuah pembuktian awal bahwa premis yang diusung memiliki bobot yang kokoh dan siap diuji secara radikal.
Secara garis besar, tesis utama buku ini terletak pada pemisahan konseptual yang tegas antara kemajuan material-teknologis (civilization) dengan keluhuran etika, spiritualitas, serta kematangan budaya (peradaban). Di tengah dunia kontemporer yang bergerak linear menuju materialisme ekstrem, buku ini hadir sebagai alarm pengingat sekaligus alat diagnosis krisis kemanusiaan global.
Metodologi Perbandingan: Menakar Posisi di Antara Pemikir Indonesia
Untuk memahami signifikansi pemikiran dalam buku ini, kita harus meletakkannya dalam komparasi makro terhadap tiga klaster utama sejarah pemikiran filsafat di Indonesia:
1. Komparasi dengan Klaster Ideologi & Kebangsaan (Era Tan Malaka & Soekarno)
Pada era awal, pemikiran Indonesia didominasi oleh perumusan fondasi geopolitik dan identitas nasional.
Tan Malaka melalui Madilog merumuskan materialisme-dialektika yang disesuaikan dengan antropologi masyarakat Nusantara agar mereka keluar dari logika mistika.
Soekarno melahirkan Filsafat Pancasila sebagai sintesis ideologis lokal demi mempersatukan bangsa yang plural.
Di mana posisi Peradaban Not Just Civilization? Jika karya Tan Malaka dan Soekarno bersifat kontekstual-domestik—artinya diikat oleh ruang geografis, batas negara, dan kebutuhan pragmatis pembebasan kolonialisme —buku ini melakukan lompatan ke ranah universal.
Buku ini tidak lagi disibukkan oleh sekat batas teritorial atau konsensus kebangsaan tertentu. Tesis etika versus materi yang ditawarkan berlaku sama rata, baik untuk membedah kehampaan spiritual masyarakat pasca-industri di New York dan Tokyo, maupun benturan sosial di Jakarta.
2. Komparasi dengan Klaster Filsafat Nusantara & Kultural (Era Magnis-Suseno & Mazhab UGM)
Klaster kedua dalam tradisi filsafat Indonesia berfokus pada kodifikasi dan kristalisasi pandangan dunia (worldview) lokal menjadi struktur metodologi ilmiah formal.
Franz Magnis-Suseno menulis Etika Jawa untuk membedah filsafat keselarasan hidup masyarakat Jawa.
“Mazhab UGM” (Notonagoro, Damardjati Supadjar, dkk.) mencoba mensistematisasikan nilai-nilai luhur Nusantara menjadi sebuah teori filsafat yang mandiri.
Dalam konteks ini, di mana posisi Peradaban Not Just Civilization? Karya-karya filsafat kultural di atas menuntut pembaca luar untuk memahami ruang antropologis dan kesejarahan lokal terlebih dahulu untuk bisa menyerap maknanya. Sebaliknya, Peradaban Not Just Civilization menyediakan pisau analisis makro yang langsung bisa diaplikasikan secara global.
Adhie Massardi, dalam karyanya ini tidak mengurung gagasan dalam romantisme tradisi lokal, melainkan mengangkat dialektika nilai humanisme ke tingkat yang melampaui latar belakang kultural primordial mana pun.
3. Komparasi dengan Klaster Eksplorasi Teoretis Kontemporer (Era Driyarkara, Kuntowijoyo, & Yudi Latif)
Dalam ranah akademis kontemporer, pemikir Indonesia mulai menawarkan metodologi analisis kritis yang baru.
N. Driyarkara menawarkan gagasan orisinal tentang "hominisasi" dan "humanisasi" dalam Filsafat Manusia.
Kuntowijoyo menggagas Strukturalisme Transendental sebagai landasan ilmu sosial profetik.
Yudi Latif merumuskan “Rasionalitas Pancasila” sebagai arsitektur ilmiah kontemporer atas dasar-dasar kebangsaan kita.
Di mana posisi Peradaban: Not Just Civilization? Meskipun para pemikir kontemporer di atas sangat orisinal, karya mereka umumnya tetap menempatkan Indonesia sebagai laboratorium utama analisisnya.
KOMENTAR ANDA