Mantan juru bicara kepresidenan era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi, menilai stabilitas politik nasional di bawah pemerintahan Prabowo Subianto akan tetap kokoh menghadapi berbagai gelombang unjuk rasa. Menurutnya, tensi politik jalanan tidak akan mampu mengguncang tampuk kekuasaan tertinggi selama tidak ada friksi dari internal kepemimpinan nasional.
Adhie menegaskan bahwa aksi massa sebesar apa pun memiliki batas pengaruh politik terhadap keberlangsungan rezim.
“Sepanjang Wapres tidak punya ambisi menggantikan Presiden, gejolak politik sebesar apapun tidak akan mengguncang kursi kekuasaan,” ujar Adhie kepada redaksi ZonaTerbang.id, Minggu, 23 Agustus 2026.
Secara konseptual, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini memandang visi pemerintahan Prabowo memiliki orientasi kerakyatan yang jauh lebih nyata dibandingkan era Joko Widodo. Sejumlah program prioritas, seperti penguatan koperasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penataan tata kelola pertambangan dinilai berada pada jalur yang tepat.
Kendati demikian, implementasi di lapangan masih membentur kendala struktural yang diwarisi dari periode sebelumnya. “Masalahnya ada pada tahap tata laksana. Pelaksananya orang-orang rezim lama yang terbiasa korupsi. Ini masalahnya,” kata Adhie menyoroti lambannya laju reformasi birokrasi.
Ia juga mengkritisi performa aparat penegak hukum (APH) yang dinilai belum beranjak dari kultur transaksional masa lalu. Menurutnya, aparat yang bermental lama cenderung memanfaatkan status hukum seseorang sebagai komoditas tawar-menawar ketimbang murni menegakkan keadilan.
Di sisi lain, Adhie memberikan catatan positif terhadap iklim kebebasan berpendapat dan penegakan hak asasi manusia (HAM) saat ini. Ia mengibaratkan keterbukaan era Prabowo sebagai pelecut yang kembali membangkitkan keberanian masyarakat sipil setelah sekian lama meredup.
“Prabowo seperti membawa defibrilator yang mengguncang dada civil society yang selama 10 tahun rezim Widodo nyaris seperti berhenti berdenyut, tak bernyali,” tuturnya lugas.
Perbedaan perlakuan negara terhadap kasus HAM juga menjadi sorotan Adhie, terutama saat membandingkan penanganan kasus kekerasan masa lalu dengan insiden terbaru yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Keterbukaan bukti rekaman dan respons cepat Kementerian HAM hingga instruksi tegas presiden menjadi pembeda mencolok.
Menanggapi rencana aksi unjuk rasa berskala besar pada akhir Agustus, Adhie meyakini demonstrasi tersebut akan berjalan kondusif. Ia menekankan bahwa dinamika mobilisasi massa dalam jumlah besar sangat bergantung pada kesiapan serta koordinasi pengamanan dari pihak kepolisian di daerah maupun pusat.
Terkait potensi adanya pihak yang memanfaatkan aksi massa, pegiat demokrasi ini memandang hal tersebut sebagai realitas umum dalam pergerakan politik. “Memang selalu ada penunggangnya. Tapi ini bukan penunggang gelap karena identitas dan tujuannya sangat jelas. Ini penunggang terang!” ucap Adhie.
Refleksi Pengalaman Gus Dur
Ia kemudian merefleksikan dinamika politik saat pelengseran Gus Dur pada Juli 2001 silam, di mana pergantian kepemimpinan hanya dapat terjadi jika melibatkan konsolidasi kekuatan parlemen, militer, dan figur wakil presiden. Berdasarkan konstitusi dan sejarah politik Indonesia, presiden hanya bisa jatuh melalui dua jalur ekstrem: kudeta militer atau pemakzulan formal di parlemen.
Faktor posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebutnya memegang peran kunci dalam menjaga keseimbangan stabilitas politik nasional saat ini. Gibran dinilai memiliki modal jaringan birokrasi dan relasi kekuasaan yang kuat berkat jejak kepemimpinan satu dekade ayahnya.
Mengenai tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset yang kerap menjadi materi orasi demonstran, Adhie mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. “Di tengah krisis moral di kalangan penegak hukum, siapa bisa menjamin bahwa UU ini tidak akan dipakai sebagai alat pemerasan, bahkan merampok?” tanyanya retoris.
Menurutnya, instrumen hukum yang berlaku saat ini sebenarnya sudah mencukupi untuk memiskinkan pelaku kejahatan korupsi apabila penegak hukum menyasar konstruksi persekongkolan, bukan sekadar penargetan personal.
Adhie menutup pandangannya dengan keyakinan penuh bahwa dinamika unjuk rasa akhir Agustus tidak akan berujung pada krisis konstitusional. “Ya, 99 persen saya yakin akan kondusif, sepanjang tidak ada yang berambisi menggantikan presiden di tengah jalan,” pungkasnya. 
KOMENTAR ANDA