post image
Pertemuan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Bogor, Jawa Barat.
KOMENTAR

Pandangan para pakar ekonomi terhadap kondisi perekonomian nasional menunjukkan arah yang berbeda dibandingkan dengan persepsi masyarakat umum. Hal tersebut terungkap melalui survei daring tahunan yang digelar oleh Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI) dan dipublikasikan dalam rangkaian Sidang Pleno ISEI di Bogor, 26–28 Agustus 2026. Survei ini melibatkan sebanyak 4.012 responden terpilih (purposive sampling) yang memiliki latar belakang pendidikan serta keahlian di bidang ekonomi dan bisnis.

Hasil survei mencatat bahwa para ekonom dan kalangan profesional bisnis secara umum memandang positif capaian pertumbuhan ekonomi pada semester I-2026 dengan indeks kepuasan di angka 60. Pertumbuhan ekonomi nasional yang bertahan di kisaran 5 persen dinilai sebagai fondasi sekaligus modal penting yang solid untuk menjaga kesinambungan stabilitas ekonomi ke depan.

Optimisme tersebut diproyeksikan terus meningkat pada semester II-2026, sebagaimana tecermin dari kenaikan indeks persepsi pertumbuhan ke angka 62,3. Sikap optimistis ini ditopang oleh keyakinan responden terhadap kinerja perdagangan luar negeri, di mana pertumbuhan ekspor dinilai lebih unggul dibandingkan impor dengan indeks sebesar 60,3 pada paruh pertama dan diprediksi melonjak ke level 62,0 pada paruh kedua tahun ini.

Kendati proyeksi makroekonomi terbilang cerah, kalangan ekonom menyoroti beberapa sektor domestik yang masih membayangi. Responden tercatat menyimpan keraguan serta kewaspadaan tersendiri terhadap persoalan penyerapan tenaga kerja, pengentasan angka pengangguran, serta tren laju inflasi ke depan.

Pandangan positif dari para pakar ekonomi ini berbanding terbalik dengan persepsi publik luas, sebagaimana terekam dalam rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026. Survei SMRC menunjukkan bahwa penilaian masyarakat umum terhadap kondisi ekonomi nasional merosot ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir, di mana sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini tergolong buruk hingga sangat buruk.

Masih merujuk temuan SMRC, sentimen positif dari publik tergolong sangat minim, yakni hanya 15,7 persen masyarakat yang memandang kondisi ekonomi saat ini berada dalam kategori baik atau sangat baik. Sementara itu, kelompok responden publik selebihnya menilai tidak ada perubahan signifikan atau memilih untuk tidak memberikan jawaban.

Menanggapi disparitas pandangan tersebut, Ekonom Senior PP ISEI, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menjelaskan bahwa perbedaan hasil terjadi akibat metode penarikan sampel dan tingkat pemahaman responden. Survei ISEI mengandalkan responden berpengetahuan mendalam di bidang ekonomi sehingga dinilai mampu memotret indikator riil secara lebih objektif, sedangkan survei publik umum yang diambil secara acak cenderung lebih dipengaruhi oleh persepsi langsung dan sentimen harian.

Meski berbeda pandangan terkait kinerja ekonomi makro, para ekonom dan masyarakat luas memiliki suara bulat saat menilai sektor kepastian hukum. Survei ISEI mencatat indeks kepastian hukum berada pada level rendah, yakni 53,4, yang mengindikasikan ketidakyakinan para ekonom terhadap kemampuan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum secara optimal.

Penilaian rendah dari para pakar tersebut sejalan dengan hasil survei SMRC, di mana hanya 26,4 persen publik yang menilai penegakan hukum berjalan baik atau sangat baik. Sebaliknya, sebanyak 37,6 persen responden masyarakat menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk, serta 30,2 persen lainnya menilai kondisi penegakan hukum hanya berada di level sedang.

Secara keseluruhan, survei ISEI menyimpulkan adanya ekspektasi kuat bahwa roda perekonomian nasional akan terus membaik dalam enam bulan ke depan. Kendati demikian, pemerintah dinilai perlu segera mengantisipasi tantangan krusial seperti penurunan daya beli masyarakat, lonjakan harga pangan dan energi, serta pengelolaan defisit APBN agar momentum pertumbuhan tetap terjaga secara berkelanjutan.


Dituding Bantu Tiongkok Hindari Tarif AS, Indonesia Berkelit

Sebelumnya

Gedung Putih: 40 Negara Bantu Tiongkok Hindari Tarif AS, Indonesia Masuk Tier 2

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekbis