Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan segera menunjukkan keseriusan dan langkah nyata dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas. Pemerintah didesak untuk mengoptimalkan kewenangannya, terutama dalam mempercepat pencairan dan pemanfaatan alokasi anggaran secara maksimal agar krisis ini tidak berlarut-larut.
Sorotan tajam tersebut mengemuka dalam diskusi mingguan yang diselenggarakan Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) di Jakarta pada Rabu (2/9/2026). Forum yang dipandu Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane ini dihadiri jajaran wartawan senior, editor, dan pemimpin redaksi media nasional, seperti Budi Nugraha, Teguh Santosa, Mohammad Nasir, HM Untung Kurniadi, Iqbal Irsyad, serta puluhan jurnalis lainnya.
Eskalasi karhutla saat ini dinilai telah memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya melanda wilayah Kalimantan, tetapi juga merambah Pulau Sumatera hingga kawasan Gunung Semeru di Jawa Timur. Dampak buruk kabut asap tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat di dalam negeri, melainkan mulai menyebar dan mengganggu aktivitas warga di negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Filipina.
Pendiri FWK, Hendry Ch. Bangun, menegaskan bahwa kebakaran yang melanda kawasan hutan tropis bukan sekadar persoalan kerusakan alam, melainkan ancaman langsung bagi keselamatan manusia dan keanekaragaman hayati. Populasi satwa liar endemik di Kalimantan kian terancam punah, sementara paparan polusi asap beracun mulai melumpuhkan aktivitas publik.
Dampak kabut asap pekat dilaporkan telah mengganggu jalur transportasi darat dan penerbangan akibat terbatasnya jarak pandang, seperti yang terjadi di Kota Palangka Raya. Kondisi visibilitas yang berada di bawah batas aman penerbangan bahkan memaksa operasional Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya mengalami penundaan jadwal.
Kritik tajam datang dari wartawan senior Untung Kurniadi yang menduga penanganan di tingkat lapangan belum optimal karena kobaran api skala besar di Kalimantan telah berlangsung berhari-hari tanpa tanda-tanda mereda. Di sisi lain, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menilai pemerintah pusat sejatinya telah bekerja maksimal, namun menghadapi rintangan medan yang luar biasa sulit, terutama karakter lahan gambut dan dinamika angin yang kerap menggagalkan operasi modifikasi cuaca.
Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane menuturkan bahwa Presiden Prabowo sebenarnya telah berulang kali memberikan atensi khusus serta memimpin telekonferensi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Kendati demikian, Raja menekankan perlunya langkah konkret berupa penetapan anggaran darurat untuk memperkuat armada dan logistik penanggulangan bencana di lapangan.
Pandangan senada disampaikan Pemimpin Redaksi VOI, Iqbal Irsyad, yang mendorong percepatan pencairan dana kedaruratan dari pemerintah pusat. Ketersediaan likuiditas anggaran dinilai sangat vital agar seluruh instruksi, kebijakan, dan strategi penanganan yang dirumuskan oleh Presiden dapat dieksekusi secara cepat tanpa terhambat kendala birokrasi teknis.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, kobaran api dan sebaran titik panas (hotspot) memang masih terdeteksi di berbagai daerah. Pantauan satelit mencatat konsentrasi titik panas tertinggi berada di Kalimantan dengan 455 titik, disusul Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sekitar 308 titik, serta sejumlah titik lainnya yang tersebar di daratan Sumatera.
Secara nasional, otoritas mencatat sedikitnya 93 kejadian karhutla di 12 provinsi, dengan 33 lokasi berhasil dipadamkan dan 60 lainnya masih dalam penanganan intensif. Sepanjang tahun 2026, tim gabungan telah melancarkan 4.801 operasi di area seluas 38.829,46 hektare lewat pemadaman darat, water bombing, patroli udara, dan teknologi modifikasi cuaca yang disokong 30 helikopter di Kalimantan serta 22 helikopter di Sumatera. 
KOMENTAR ANDA