Oleh: Adhie M. Massardi, Tenaga Ahli bidang Kebudayaan dan Demokrasi Kementerian HAM-RI
TEBUIRENG bukan sekadar titik geografis atau lokasi pesantren, melainkan sanctuary moral yang menjadi pancer keberadaan Nahdlatul Ulama. Di sinilah garis sejarah menemukan simpulnya yang amat mendalam.
Saya mencatat seluruh pengabdian, perjuangan moral, dan perlawanan Gus Dur membela kemanusiaan serta wibawa Nahdliyin menemukan titik akhirnya di Tebuireng—tempat Gus Dur dimakamkan di samping kakeknya, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari—dan saya juga mencatat dari Tebuireng pula Gus Kikin mengawali langkahnya menuju panggung kepemimpinan PBNU.
Pertautan takdir antara titik akhir perjalanan Gus Dur dan titik mula kepemimpinan Gus Kikin (KH Abdul Hakim Mahfudz) ini membawa pesan tersirat yang kuat: Sebuah amanah sejarah untuk memboyong kembali spirit "Jalan yang Benar" dari tempat peristirahatan sang Guru Bangsa (KH Abdurrahman Wahid) guna menuntun arah baru pergerakan dan martabat NU.
Apa yang pernah dilakukan Gus Dur bersama NU melahirkan catatan historis sebagai salah satu masterclass taktik politik moral paling cemerlang dalam sejarah gerakan civil society di Indonesia.
Gus Dur pada era 1980–1990-an memperlihatkan bagaimana sebuah ormas keagamaan tradisional yang besar mampu ditransformasikan menjadi tameng pelindung (moral & political shield) bagi pergerakan pro-demokrasi.
Mengarak Bendera Kultural: Kecanggihan Taktik Gus Dur
Dalam lembaran sejarah pergerakan pro-demokrasi di Indonesia, dinamika hubungan antara Gus Dur, Nahdlatul Ulama (NU), dan rezim otoriter Orde Baru menyajikan sebuah narasi taktis yang amat canggih. Di tengah hegemoni kekuasaan yang sangat represif, Gus Dur berhasil menjalankan peran ganda yang sangat berani: menjaga independensi moral pergerakan rakyat sekaligus membentengi NU dari kehancuran politik.
Kunci utama dari kecerdasan strategi ini terletak pada garis batas tegas yang ditariknya secara sadar: “Gus Dur tidak pernah menyeret struktur fisik organisasi NU ke garis depan konfrontasi, melainkan mengibarkan "Nahdliyin" sebagai bendera kultural dan memanfaatkan "wibawa NU" sebagai perisai moral bagi seluruh gerakan masyarakat sipil.”
Secara kelembagaan, menjerumuskan NU—sebuah organisasi keagamaan terbesar dengan jutaan pengikut dan ribuan pesantren—ke dalam konfrontasi terbuka dengan mesin politik Orde Baru adalah tindakan yang sangat berisiko. Negara kala itu tak segan memusnahkan, membekukan, atau mengkooptasi lembaga formal yang dianggap menjadi sarang oposisi. Gus Dur sangat memahami risiko keberadaan struktur fisik NU ini. Oleh karena itu, NU secara institusional dan administratif tetap dibiarkan "aman" dan berjalan sesuai khittahnya, tanpa stempel resmi sebagai organisasi penentang rezim.
Namun, di balik benteng kelembagaan yang tampak netral itu, Gus Dur secara arsitektural menghidupkan basis sosial-kulturalnya: warga Nahdliyin. Yang bergerak di lapangan, yang bersuara nyaring di garis depan civil society, dan yang menyusup ke lembaga-lembaga advokasi radikal seperti KontraS, LBH, maupun organisasi pergerakan mahasiswa bukanlah pejabat pengurus NU, melainkan para santri dan kader muda berjiwa Nahdliyin. Mereka bertindak bukan atas nama instruksi keorganisasian, melainkan atas dorongan spirit dan etika kemanusiaan Islam kultural yang ditanamkan oleh Gus Dur.
“Infiltrasi Organik” dan Pembibitan Kader Muda
Gus Dur tidak hanya menjadikan NU sekadar tempat berlindung, melainkan aktif mendorong dan mentransfer kader-kader muda santri ke dalam garis depan pergerakan civil society.
• Pengiriman figur seperti Chotibul Umam Wiranu ke KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan penyiapan generasi muda di P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) serta LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) membuat tradisi keilmuan Islam tradisional melebur dengan analisis kritis hak asasi manusia dan keadilan sosial.
• Sementara Muhaimin Iskandar dengan jaringan PMII-nya ditugaskan ke kantong-kantong organisasi politik formal. Kelak, oleh Muhaimin, kader-kader yang tampak “merah” itu diakomodasi dalam PKB, partai yang kini ia pimpin.
Hasilnya? NU sukses menetaskan generasi intelektual organik yang tidak canggung berhadapan dengan kekuasaan. Di sinilah letak kecanggihan "politik bayangan" (shadow politics) yang dimainkan Gus Dur.
Maka ketika para kader dan elemen civil society ini diterjang oleh gertakan rezim—yang pada masa itu sangat gemar melempar insinuasi "Kiri-Merah", "PKI", atau "Anti-Pancasila" kepada setiap gerakan kritis—Gus Dur pasang badan dengan membentangkan "Wibawa NU" sebagai payung civil society.
Rezim Orde Baru mendadak lumpuh dan kehilangan taring hukumnya. Sangat sulit bagi penguasa untuk melabeli gerakan para santri itu sebagai ancaman subversif atau "kiri", sebab mereka berdiri di bawah naungan wibawa kultural para kiai, pesantren, dan sejarah panjang keislaman NU yang tak tergoyahkan. Wibawa NU menjelma menjadi moral & political shield yang menyelimuti pergerakan rakyat tanpa perlu menanggalkan mantel keagamaan mereka.
Meskipun strategi ini kerap membuat gerah para kiai sepuh yang lebih menyukai posisi kompromistis demi keamanan organisasi, Gus Dur terbukti berhasil mempertahankan dua hal krusial sekaligus. Pertama, beliau menjaga kebersihan dan kepatuhan moral pergerakan agar tidak terkooptasi oleh kepentingan politik praktis. Kedua, beliau berhasil membesarkan generasi intelektual organik Nahdliyin yang memiliki keberanian kritis dan berakar kuat pada nilai kemanusiaan.
Perjalanan sejarah ini menegaskan sebuah pelajaran berharga tentang seni mengelola modal sosial. Kekuatan sejati sebuah organisasi keagamaan tidak terletak pada sertifikat kepengurusan atau kedekatan pengurus fisiknya dengan kursi kekuasaan, melainkan pada kualitas etis dan wibawa kulturalnya.
Gus Dur telah membuktikan bahwa dengan kecerdasan taktis, wibawa kultural mampu menjadi senjata moral politik yang jauh lebih ampuh dan berwibawa ketimbang sekadar keterlibatan fisik, bahkan partai politik dalam arena politik kekuasaan.
Tapi yang tidak banyak dipahami orang adalah pilihan langkah Gus Dur. Di hadapan Gus Dur selalu tersedia dua jalan: Jalan yang Aman dan Jalan yang Benar. Gus Dur selalu konsisten memilih: Jalan yang Benar.
Dan saya percaya, Gus Kikin yang bertahun-tahun bersentuhan langsung dengan atmosfir moral yang memancar dari makam Gus Dur di Tebuireng, sedikit banyak telah terpengaruh oleh energi moral (spirit) perjuangannya di Jalan yang Benar.
Insya Alloh. 
KOMENTAR ANDA