Kalangan akademisi mendorong jajaran elite Nahdlatul Ulama (NU) pasca-Muktamar untuk memfokuskan arah perjuangan pada modernisasi pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nahdliyin. Langkah ini dinilai jauh lebih strategis dan berdampak jangka panjang ketimbang terjebak dalam pusaran politik praktis jangka pendek.
Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mengingatkan kembali gagasan riset advokasi pengembangan pesantren yang dirintis ekonom M. Dawam Rahardjo bersama LP3ES dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada era 1980-an. Saat itu, modernisasi pesantren diposisikan sebagai kunci memajukan Indonesia guna memutus rantai kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan rendahnya keterampilan masyarakat pedesaan.
Setelah hampir setengah abad berlalu, mobilitas vertikal di lingkungan pesantren tercatat melesat pesat, ditandai dengan tumbuhnya kelas menengah terdidik serta lahirnya banyak doktor dan guru besar dari kalangan santri. Kendati demikian, jurang ketimpangan dan kantong ketertinggalan masih nyata di lapangan, sehingga gagasan penguatan basis pesantren dinilai tetap relevan.
”Tugas berat dan paling utama dari elite pimpinan NU yang baru adalah mengedepankan program modernisasi pesantren sebagaimana ide dasar LP3ES terdahulu. Elit NU dan PKB sebaiknya bersatu secara solid untuk kepentingan masyarakat luas dengan menghindari politik praktis jangka pendek demi segelintir kelompok,” ujar Didik dalam catatan refleksinya.
Menurut Didik, logika pembangunan nasional berpijak pada fakta bahwa warga nahdliyin merupakan salah satu komponen demografi terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia harus terintegrasi langsung dengan agenda kerja kepengurusan NU demi mendorong kemajuan bangsa secara serentak.
Didik menegaskan bahwa dengan basis keanggotaan yang masif dan tersebar luas, NU secara inheren telah memiliki posisi tawar sosial-politik yang kuat tanpa perlu terseret dalam perebutan kekuasaan pragmatis. Praktik memosisikan massa akar rumput semata-mata sebagai lumbung suara pemilu atau penopang ambisi elite kekuasaan dinilai sudah saatnya dihentikan.
Pesantren diyakini memiliki modal sosial asli (indigenous social capital) yang mengakar kuat pada kebudayaan Nusantara, sehingga tidak membutuhkan intervensi asing untuk berkembang. Kekuatan jejaring sosial tersebut harus direkonstruksi agar pesantren mampu mengambil peran sebagai motor penggerak ekonomi riil, adopsi teknologi, kemandirian pangan, dan pengembangan komunitas (community development).
Di sisi internal, Didik mendorong transformasi kurikulum pesantren agar tidak hanya bertumpu pada pengajaran fikih, Al-Qur'an, dan hadis, melainkan juga mendalami kajian ayat-ayat kauniah yang berkaitan langsung dengan sains dan dinamika kehidupan modern. Penguatan aspek keilmuan multidisiplin ini krusial agar santri siap menghadapi tuntutan era digital dan industrialisasi.
Langkah pembaruan pendidikan diyakini akan mempercepat fungsi pesantren sebagai kanal mobilitas sosial vertikal yang melahirkan kelas menengah dan modal intelektual baru. Transformasi ini pada akhirnya tidak sekadar mengubah kelembagaan pendidikan tradisional, melainkan merestrukturisasi tatanan sosial ekonomi masyarakat muslim di Indonesia secara menyeluruh.
Transformasi strategis tersebut diharapkan mampu mengubah posisi pesantren dari sekadar penerima manfaat pembangunan menjadi pelaku aktif penentu arah kemajuan bangsa. Konsolidasi pembangunan yang berfokus pada keunggulan intelektual, ekonomi, dan teknologi dinilai menjadi instrumen utama NU dalam menentukan masa depan Indonesia. 
KOMENTAR ANDA