Tetapi di sisi lain, banyak rakyat dan pelaku usaha kecil masih menghadapi tekanan biaya, keterbatasan modal, akses pembiayaan dan kesulitan mengembangkan usaha.
Karena itu, meningkatkan penerimaan negara tidak boleh diterjemahkan semata-mata sebagai meningkatkan tekanan kepada wajib pajak yang sudah patuh.
Purbaya sendiri menjelang pergantiannya menegaskan bahwa ia memilih memperbaiki tax collection dan tidak mengandalkan tax amnesty. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dan AI dalam sistem Indonesia National Single Window untuk membantu menutup celah kebocoran dalam perdagangan dan penerimaan negara.
Ini harus dilanjutkan. Sebelum menambah beban kepada rakyat, tutuplah terlebih dahulu kebocoran yang membuat negara kehilangan haknya.
Pajak, Bea Cukai dan Cukai Jangan Biarkan Status Quo Kembali
Sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai adalah jantung penerimaan negara. Karena itu, reformasi di sektor ini tidak boleh bergantung kepada seorang Menteri Keuangan.
Kita membutuhkan sistem yang mampu mendeteksi tax gap, penyelundupan, manipulasi perdagangan, pelanggaran kepabeanan, peredaran barang ilegal dan berbagai bentuk kebocoran penerimaan.
Purbaya bahkan sempat bertemu dengan sejumlah pelaku usaha rokok ilegal untuk membahas kemungkinan transisi ke ekosistem legal, termasuk gagasan perubahan struktur tarif cukai.
Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa persoalan cukai tidak cukup diselesaikan hanya dengan menaikkan tarif. Negara harus memahami mengapa ekonomi ilegal tumbuh, siapa yang memperoleh keuntungan, di mana kebocorannya, dan bagaimana sistem legal dapat dibuat lebih efektif sekaligus adil. Dan yang paling penting jangan sampai pergantian Menteri Keuangan menjadi kesempatan bagi pemain rente untuk kembali menguasai celah-celah sistem.
Kita tidak sedang berbicara mengenai nama tertentu atau menuduh individu tertentu tanpa bukti. Yang harus diberantas adalah sistem yang memungkinkan dark economy, penyelundupan, permainan cukai, manipulasi penerimaan dan rent seeking hidup kembali. Purbaya boleh berhenti. Pemberantasan kebocoran tidak boleh berhenti.
Ketika Rakyat Diminta Membayar, Negara Harus Memberikan Kepastian
Pajak adalah kewajiban konstitusional. Tetapi pajak juga merupakan bagian dari kontrak sosial. Rakyat menyerahkan sebagian hasil ekonominya kepada negara karena percaya bahwa negara akan mengelolanya untuk kepentingan bersama. Karena itu, semakin besar penerimaan yang diminta dari rakyat, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas negara.
Jangan sampai terjadi keadaan di mana negara semakin kuat memungut pajak, tetapi semakin lemah mencegah kebocoran anggaran. Jangan sampai negara meminta UMKM tumbuh dan menciptakan lapangan kerja, tetapi akses modal dan pasar justru lebih mudah dinikmati kelompok usaha besar. Kebijakan fiskal harus bertemu dengan kebijakan pembiayaan ekonomi. Rakyat tidak hanya membutuhkan bantuan. Mereka membutuhkan kesempatan untuk tumbuh.
Kredit untuk Rakyat Harus Menjadi Bagian dari Strategi Fiskal
Pembangunan ekonomi tidak akan berhasil jika APBN hanya membiayai konsumsi, sementara dunia usaha rakyat kesulitan mendapatkan modal produktif. Karena itu, pemerintah perlu duduk bersama Bank Indonesia, OJK, perbankan dan lembaga pembiayaan untuk memastikan bahwa kredit mengalir lebih besar ke sektor-sektor produktif, UMKM, pertanian, perikanan, industri rakyat dan usaha berbasis desa. Negara jangan hanya menjadi pemungut pajak.
Negara harus menjadi pembuka jalan bagi rakyat untuk menjadi produktif. Ini penting agar penerimaan negara di masa depan tumbuh karena basis ekonomi rakyat membesar, bukan semata-mata karena tarif dan pungutan bertambah.
Pelajaran dari Pergantian Gubernur Bank Indonesia
Persoalan lain yang tidak boleh dilewatkan adalah hubungan fiskal dan moneter. Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Juli 2026. Reuters melaporkan adanya ketegangan kebijakan antara BI dan Kementerian Keuangan, antara lain mengenai likuiditas, nilai tukar dan strategi mendorong pertumbuhan.
Kita tidak perlu berspekulasi mengenai motif personal di balik pengunduran diri tersebut. Tetapi peristiwa itu memberikan satu pelajaran penting Indonesia membutuhkan koordinasi fiskal dan moneter yang kuat sekaligus menghormati independensi bank sentral.
Pergantian pejabat tidak boleh menciptakan ketidakpastian baru. Karena pasar tidak hanya membaca siapa yang menjabat. Pasar membaca apakah institusi negara bekerja secara konsisten.
Purbaya dan Kesunyian Seorang Teknokrat
Purbaya mungkin memiliki gagasan dan keberanian kebijakan. Tetapi seorang Menteri Keuangan tidak bekerja sendirian. Ia membutuhkan Presiden, DPR, Bank Indonesia, kementerian/lembaga, birokrasi Kementerian Keuangan, dunia usaha dan masyarakat.
Karena itu, kita tidak boleh membangun sistem fiskal yang bergantung pada keberanian personal seorang menteri. Seorang menteri dapat datang dan pergi.
Institusi harus tetap berjalan. Inilah alasan mengapa pergantian Purbaya harus menjadi kesempatan untuk membangun sistem fiskal yang lebih kuat daripada figur yang mengelolanya.
DPR Juga Harus Menjadi Bagian dari Reformasi Fiskal
KOMENTAR ANDA