Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan
ADA beberapa golongan yang paling dibayar mahal oleh rakyat Indonesia antara lain DPR dan Wantimpres. Dan ada satu golongan paling diabaikan oleh keduanya: rakyat Indonesia itu sendiri. Ini bukan opini. Ini paradoks yang bisa disimak pada kenyataan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sekali duduk, dapat gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan, tunjangan makan pagi-siang-malam, dana reses, dana kunjungan kerja, dan pensiun seumur hidup.
Salarisnya bisa minimal Rp 70-100 juta per bulan. Belum fasilitas mobil dinas bebas BBM, rumah dinas bebas PBB, ajudan, dan tiket pesawat gratis.
Dewan Pertimbangan bukan Rakyat tapi Presiden, lebih unik lagi. Mereka tidak membuat undang-undang. Mereka tidak perlu rapat paripurna. Tugasnya hanya "memberi pertimbangan" kepada bukan Rakyat tapi Presiden.
Gajinya setara menteri. Tunjangan, mobil, rumah, staf ahli, semua lengkap. Setiap bulan mereka dibayar negara dengan uang rakyat untuk memberi nasihat yang kita tidak tahu sebenarnya apa serta apakah didengar atau tidak.
Rakyat membayar mereka semua lewat pajak. Setiap beli beras, beli bensin, beli pulsa, rakyat sudah menyetor. Bahkan tukang ojek yang pendapatannya Rp 100 ribu per hari tetap menyumbang lewat PPN. Pajak kendaraan bermotor setiap tahun wajib dibayar. SIM setiap 5 tahun harus diperbarui sambilwajib bayar. Bayar, bayar, bayar.
Lalu apa yang rakyat dapat? Sewajibnya sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bukan sebagian rakyat. Bukan rakyat yang dekat kekuasaan. Bukan rakyat yang punya koneksi partai. Tapi seluruh rakyat.
Tapi sila itu seperti hiasan dinding di ruang sidang. Dilihat, dibaca, tapi tidak dipatuhi.
Ketika harga beras naik, DPR rapat. Hasilnya: pembentukan Panja. Ketika BBM naik, WANTIMPRES memberi pertimbangan. Hasilnya: tidak ada yang tahu. Ketika rakyat di kampung tidak punya air bersih, di kota tidak punya rumah layak, di perbatasan tidak punya listrik, mereka disuruh sabar.
Disuruh bersyukur. Disuruh menunggu program tahun depan, padahal yang membayar mereka tidak pernah menunggu. Rakyat yang bekerja setiap hari tidak bisa bilang ke negara: "Maaf, pajak saya ditunda sampai tahun depan."
Ironisnya, kalau rakyat mengeluh, mereka disebut tidak paham politik. Kalau mahasiswa demo, mereka disebut ditunggangi. Kalau buruh mogok, mereka disebut mengganggu investasi. Tapi kalau anggota DPR tidur di sidang, disebut kelelahan bekerja. Kalau WANTIMPRES tidak pernah muncul, itu disebut bekerja di balik layar.
Sejak kapan memberi pertimbangan yang tidak terlihat dibayar lebih mahal dari kerja nyata yang terlihat?
Pancasila tidak mengatakan "Keadilan Sosial bagi Sebagian Rakyat yang Tinggal di Jakarta". Tidak mengatakan "bagi Rakyat yang punya akses". Tidak mengatakan "bagi Rakyat yang rajin memilih". Dia bilang seluruh.
Seluruh berarti petani di NTT yang sawahnya kering sama pentingnya dengan pengusaha di SCBD. Berarti nelayan di Papua yang tidak punya BBM sama berharganya dengan anggota DPR yang punya 3 mobil.
Satirnya begini: Negara ini punya banyak sekali yang dibayar untuk memikirkan rakyat, tapi tidak punya satu pun yang mau hidup seperti rakyat.
Mereka dibayar untuk membela rakyat, tapi tinggalnya jauh dari rakyat. Mereka dibayar untuk merasakan derita rakyat, tapi AC mobilnya lebih dingin dari dapur rakyat. Mereka dibayar untuk bicara soal keadilan sosial, tapi gaji mereka adalah bentuk ketidakadilan sosial itu sendiri.
Rakyat yang diabaikan bukanlah rakyat yang bodoh. Mereka tahu siapa yang makan dari keringat mereka. Mereka hanya diam karena tahu kalau bersuara, mereka akan disebut gaduh. Padahal jika Sila ke-5 benar-benar diterapkan, maka gaji DPR dan WANTIMPRES tidak boleh lebih tinggi ketimbang UMR. Fasilitas rumah dinas tidak boleh lebih mewah dari rumah rakyat yang mereka wakili.
Selama saat itu tak kunjung terjadi, judul artikel ini akan terus relevan.
Rakyat yang dibayar? Tidak. Rakyat yang membayar.
Rakyat yang diabaikan? Ya. 
KOMENTAR ANDA