Misi penjaga perdamaian PBB yang telah berjalan selama 35 tahun di wilayah Sahara Barat akan segera berakhir setelah Dewan Keamanan gagal memperbarui mandatnya, kata Kepala PBB pada hari Minggu.
Maroko menyambut baik keputusan tersebut, sementara Front Polisario yang didukung Aljazair menyatakan keprihatinannya.
Front Polisario telah mengupayakan negara merdeka di Sahara Barat sejak mantan kekuatan kolonial Spanyol meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 1976.
Misi penjaga perdamaian, yang dikenal sebagai MINURSO, telah berada di sana sejak gencatan senjata yang dimediasi PBB pada tahun 1991.
1 November menandai dimulainya "tase likuidasi" dari misi tersebut, dengan aset-aset yang akan dikembalikan ke negara-negara penyumbang pasukan, kata Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan.
Berakhirnya misi penjaga perdamaian ini terjadi setahun setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi rancangan Amerika Serikat yang menerima rencana Rabat untuk memberikan otonomi kepada wilayah tersebut di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi yang "paling layak" untuk konflik tersebut.
Rusia, yang abstain dalam pemungutan suara tahun lalu, tahun ini menggunakan hak veto (veto) terhadap resolusi lain didukung AS yang sedianya akan memperkuat preferensi PBB terhadap rencana Maroko sekaligus mengurangi pasukan penjaga perdamaian.
Dewan Keamanan kemudian menolak resolusi tandingan dari Rusia, sehingga misi tersebut kedaluwarsa tanpa adanya mandat baru.
Selain memantau gencatan senjata, MINURSO bertugas mengorganisasikan referendum yang tidak pernah terlaksana akibat perselisihan mengenai kelayakan pemilih.
Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengatakan kepada media pemerintah bahwa penyebutan referendum oleh misi tersebut adalah sebuah "anakronisme".
Rabat telah diberitahu bahwa Rusia akan memblokir rancangan resolusi AS, tetapi melihat hal itu sebagai "peluang untuk meninjau kembali aturan main tertentu," ujarnya.
Istana Kerajaan Maroko menyatakan bahwa tidak diperbaruinya misi tersebut merupakan "perkembangan penting" menuju penarikan isu Sahara Barat dari pembahasan Dewan Keamanan.
Kementerian Luar Negeri Aljazair pada hari Sabtu menyatakan "penyesalan mendalam" atas tidak diperbaruinya misi tersebut, dengan menyalahkan "bias yang berlebihan" dari pihak AS terhadap posisi Maroko.
Front Polisario dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa mereka "prihatin atas jalan buntu dalam rapat Dewan Keamanan." 
KOMENTAR ANDA