Kelima, mempercepat penggunaan artificial intelligence dan big data dalam pengawasan keimigrasian. Negara harus mampu membaca anomali sejak awal: kedatangan massal dengan sponsor yang sama, pola tinggal tertutup, aktivitas ekonomi tidak wajar, hingga transaksi digital mencurigakan.
Keenam, memperkuat operasi gabungan lintas lembaga secara berkala melalui pendekatan whole of government. Judi online adalah kejahatan multidimensi yang tidak mungkin ditangani oleh satu institusi saja.
Pemerintah juga perlu mulai mengevaluasi secara serius kebijakan bebas visa dan pola pengawasan terhadap negara-negara yang berulang kali muncul dalam kasus kejahatan siber dan judi online lintas negara. Evaluasi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional, tetapi memastikan bahwa keterbukaan tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional.
Kasus Jakarta dan Batam memperlihatkan bahwa ancaman terhadap Indonesia hari ini bukan hanya datang dari senjata, tetapi juga dari keyboard, server, dan jaringan keuangan ilegal global.
Kedaulatan di era digital bukan lagi semata menjaga batas laut dan daratan, tetapi juga menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi ekonomi ilegal yang bekerja diam-diam di balik layar laptop dan koneksi internet.
Jika negara lengah, kota-kota besar Indonesia perlahan dapat berubah menjadi basis operasi kejahatan transnasional yang bergerak senyap namun menghancurkan dari dalam.
Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar penegakan hukum, melainkan masa depan kedaulatan Indonesia sendiri. 
KOMENTAR ANDA