Media pemerintah Iran, Mehr News, dilpaorkan telah mempublikasikan dokumen yang mereka klaim sebagai draf perjanjian antara Iran dan Amerika Serikat. Dokumen tersebut memuat sejumlah tuntutan krusial, termasuk penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini, termasuk Lebanon.
Selain aspek militer, dokumen ini juga menuntut komitmen Amerika Serikat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran, menghormati kedaulatan Republik Islam Iran, serta menarik seluruh pasukannya dari wilayah-wilayah yang mengelilingi Iran. Selama masa negosiasi berlangsung, AS juga dilarang keras mengerahkan pasukan tambahan ke kawasan tersebut ataupun menjatuhkan sanksi baru.
Di sektor ekonomi dan logistik, draf tersebut mengajukan syarat yang sangat masif bagi pihak Barat. AS dan sekutunya diwajibkan untuk mempresentasikan rencana rekonstruksi bagi Iran dengan nilai fantastis, yakni minimal 300 miliar dolar AS.
Tidak hanya itu, Iran menuntut pencairan aset mereka yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar AS, di mana setengah dari nominal tersebut harus sudah dicairkan sebelum negosiasi dimulai. Dokumen ini juga mewajibkan penghapusan total blokade laut serta pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu 30 hari di bawah kendali dan pengaturan yang ditentukan oleh Iran.
Tuntutan ini dibarengi dengan penangguhan sanksi atas penjualan minyak dan produk petrokimia, yang memastikan Iran mendapatkan akses penuh terhadap pendapatan finansialnya.
Untuk menyelesaikan konflik secara jangka panjang, draf ini menawarkan periode negosiasi final selama 60 hari yang bertujuan mencapai kesepakatan terkait isu nuklir dan pencabutan sanksi primer maupun sekunder AS, serta resolusi Dewan Keamanan PBB dan IAEA. Sebagai timbal balik, Iran menegaskan kembali komitmennya di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) untuk tidak memproduksi senjata nuklir.
Namun, Iran memberikan batasan yang sangat tegas bahwa negosiasi final baru bisa dimulai setelah syarat awal—seperti pencairan sebagian aset, penangguhan sanksi minyak, dan pembukaan blokade laut—dipenuhi oleh AS.
Pada akhir dokumen, ditegaskan bahwa pembahasan dalam negosiasi final nantinya hanya akan berfokus pada masa depan material nuklir yang diperkaya, pengayaan uranium, keringanan sanksi, dan program pembangunan ekonomi Iran.
Dokumen tersebut secara definitif menutup pintu bagi pembahasan mengenai program rudal Iran maupun dukungan mereka terhadap kelompok-kelompok perlawanan di kawasan. Jika tercapai, kesepakatan final ini nantinya wajib disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dan diawasi oleh mekanisme pemantauan khusus yang dibentuk bersama.
Hingga saat ini, pihak Donald Trump maupun pemerintah AS belum memberikan tanggapan resmi mengenai keabsahan draf yang dirilis tersebut. 
KOMENTAR ANDA