Kemajuan tidak datang dari kebiasaan menyalahkan nasib, tetapi dari kemampuan membangun arah baru.
Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, Pengurus Pusat MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), dan Pendiri GREAT Institute
SETIAP kali Tahun Baru Hijriah tiba, ingatan umat Islam selalu kembali kepada peristiwa besar hijrah Rasulullah ﷺ dari Mekkah ke Madinah. Namun, hijrah tidak pernah sekadar cerita tentang perpindahan tempat. Ia bukan hanya kisah meninggalkan satu kota menuju kota lain. Hijrah adalah transformasi total: dari ketertekanan menuju kedaulatan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari ketercerai-beraian menuju persaudaraan, dan dari kezahiliyahan menuju peradaban.
Rasulullah ﷺ tidak tiba di Madinah dengan membawa dendam. Beliau juga tidak menghabiskan energi untuk meratapi masa lalu. Yang dilakukan justru membangun masa depan: mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, menata kehidupan sosial, membangun pasar, memperkuat etika ekonomi, serta meletakkan dasar keadilan dan tata kelola masyarakat. Dari sanalah lahir sebuah peradaban yang kelak mengubah wajah sejarah dunia.
Pelajaran hijrah sangat terang: bangsa yang besar tidak lahir dari keluhan, melainkan dari keberanian mengubah keadaan. Kemajuan tidak datang dari kebiasaan menyalahkan nasib, tetapi dari kemampuan membangun arah baru.
Hari ini, ketika kita menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah, Indonesia juga berada pada persimpangan sejarah. Kita adalah bangsa besar dengan bonus demografi, posisi geografis strategis, kekayaan laut, hutan, tambang, energi, biodiversitas, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Tetapi dunia telah berubah. Ukuran kemajuan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak suatu bangsa memiliki sumber daya alam, melainkan seberapa cerdas bangsa itu mengolahnya, menambah nilainya, menguasai teknologinya, dan menjaga keberlanjutannya.
Di sinilah makna hijrah menjadi sangat relevan. Indonesia membutuhkan hijrah nasional: hijrah dari mentalitas konsumen menjadi mentalitas pencipta; dari bangsa yang bangga menjadi pasar menjadi bangsa yang percaya diri sebagai produsen; dari pemasok bahan mentah menjadi pengolah nilai tambah; dari pembangunan yang mengejar angka pertumbuhan semata menuju pembangunan yang menjaga kehidupan.
Dan salah satu ruang paling penting dari hijrah nasional itu adalah ekologi.
Dari Bangsa Konsumen Menuju Inovator Hijau
Selama terlalu lama Indonesia menikmati posisi sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi belum sepenuhnya menjadi negara kaya nilai tambah. Kita punya nikel, batu bara, sawit, hasil laut, hutan, dan mineral strategis. Namun, dalam banyak rantai nilai global, keuntungan terbesar sering kali tidak dinikmati oleh pemilik bahan mentah, melainkan oleh penguasa teknologi, industri pengolahan, desain, pembiayaan, logistik, merek, dan pasar.
Mentalitas lama ini harus ditinggalkan. Kekayaan alam adalah modal awal, bukan tujuan akhir. Kemandirian sejati tidak lahir dari kemampuan menjual bahan mentah, tetapi dari kemampuan mengolah, menciptakan, menguasai teknologi, dan membangun industri nasional yang kuat.
Karena itu, hilirisasi merupakan langkah penting. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi halaman belakang industri dunia. Kita harus naik kelas. Kita harus berani mengolah sendiri kekayaan alam kita, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis industri, serta membangun kedaulatan ekonomi.
Namun, di titik ini muncul pertanyaan besar: apakah kemajuan ekonomi harus selalu dibayar dengan rusaknya sungai, gundulnya hutan, tercemarnya udara, hilangnya ruang hidup masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana ekologis?
Jawabannya tentu tidak.
Hilirisasi yang benar tidak boleh menjadi wajah baru eksploitasi. Industrialisasi tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu: mengejar pertumbuhan sambil meninggalkan kerusakan. Pabrik boleh berdiri, tetapi sungai tidak boleh mati. Tambang boleh diolah, tetapi keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan. Investasi harus masuk, tetapi lingkungan hidup tidak boleh dianggap sebagai ongkos sampingan pembangunan.
Di sinilah gagasan taubat ekologis menjadi penting.
Taubat Ekologis sebagai Hijrah Peradaban
Seruan taubat ekologis yang digaungkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, tidak boleh dipahami sebagai slogan moral belaka. Ia adalah panggilan untuk mengubah cara pandang bangsa terhadap alam.
Selama ini, hubungan kita dengan alam memang sedang tidak baik-baik saja. Hutan terlalu sering dilihat hanya sebagai tumpukan kayu. Gunung dibaca sekadar sebagai cadangan mineral. Sungai diperlakukan seperti saluran pembuangan. Laut dianggap sebagai halaman belakang tempat segala sampah akhirnya bermuara. Tanah, air, udara, mangrove, terumbu karang, dan biodiversitas belum sepenuhnya ditempatkan sebagai aset strategis bangsa.
Padahal, alam bukan benda mati. Alam adalah penyangga kehidupan. Ketika hutan rusak, banjir datang. Ketika sungai tercemar, kesehatan rakyat terganggu. Ketika laut dipenuhi sampah, nelayan kehilangan sumber penghidupan. Ketika udara memburuk, anak-anak dan orang tua menjadi korban. Ketika iklim berubah, petani dan masyarakat kecil menjadi kelompok pertama yang paling merasakan dampaknya.
Taubat ekologis berarti hijrah dari cara pandang eksploitatif menuju cara pandang yang bertanggung jawab. Dari pembangunan yang hanya berpusat pada kepentingan manusia jangka pendek menuju pembangunan yang menjaga keseimbangan manusia, alam, dan generasi mendatang. Dari pola “ambil, pakai, buang” menuju ekonomi sirkular. Dari budaya merusak menuju budaya merawat.
Taubat ekologis bukan gerakan anti-pembangunan. Sebaliknya, ia adalah cara menyelamatkan pembangunan agar tidak menghancurkan masa depannya sendiri.
Hilirisasi Harus Menjadi Hilirisasi Hijau
Indonesia tidak boleh berhenti pada kebanggaan membangun smelter, pabrik, kawasan industri, dan infrastruktur besar. Itu semua penting, tetapi belum cukup. Pertanyaan berikutnya jauh lebih menentukan: apakah industri yang kita bangun bersih, efisien, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat?
KOMENTAR ANDA