Peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam sistem demokrasi kembali terlihat dalam berbagai aksi penyampaian aspirasi kepada pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Kritik yang disampaikan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan konstruktif.
Menariknya, kritik tersebut mendapat respons langsung dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang memilih membuka ruang dialog dan menerima aspirasi mahasiswa secara langsung di Istana Wakil Presiden.
Ketua Umum DPN Solidaritas Pemuda Desa, Fadli Rumakefing, menilai langkah tersebut mencerminkan model kepemimpinan muda yang mengedepankan keterbukaan dan kemauan untuk mendengar suara masyarakat.
"Penerimaan mahasiswa oleh Mas Wapres Gibran bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, kritik, dan masukan antara pemerintah dan masyarakat," kata Fadli kepada awak media, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut Fadli, sikap Gibran yang membuka ruang dialog dengan mahasiswa menunjukkan praktik kepemimpinan muda yang menempatkan kemampuan mendengar aspirasi publik sebagai salah satu unsur penting dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Sikap Mas Wapres Gibran yang membuka ruang langsung dialog dengan mahasiswa menunjukkan praktik kepemimpinan mendengar. Pemimpin tidak hanya menyampaikan program kepada masyarakat, tetapi juga bersedia mendengar langsung aspirasi, kritik, dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pola kepemimpinan seperti itu semakin relevan di tengah perkembangan era digital yang menuntut keterbukaan dan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, generasi muda saat ini cenderung menginginkan pemimpin yang hadir, mudah dijangkau, mampu berinteraksi secara langsung, serta memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Fadli juga menegaskan bahwa penerimaan kritik mahasiswa oleh Gibran dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Dalam demokrasi, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik justru merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan perbaikan kebijakan publik. Karena itu, langkah Mas Wapres menerima mahasiswa menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat,” katanya lagi.
Ia menilai pertemuan antara Gibran dan mahasiswa memperlihatkan pendekatan yang lebih inklusif dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Hubungan antara negara dan masyarakat tidak harus dibangun melalui konfrontasi. Dialog yang terbuka dan setara justru menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kualitas demokrasi,” demikian Fadli. 
KOMENTAR ANDA