Sebuah forum yang tak biasa digelar di Hall Dewan Pers hari Senin, 22 Juni 2026, bertepatan dengan ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Forum yang difasilitasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) itu diberi nama: Mahkamah Intelektual.
Forum ini tidak hanya mengadili isi sebuah buku berjudul “Peradaban Not Just Civilization”, namun juga pikiran-pikiran sang penulis buku, Adhie M. Massardi, yang selama ini dikenal sebaga juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Dibuka Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Mahkamah Intelektual atau pembedahan isi buku dipimpin atau dimoderatori wartawan senior Hersubeno Arief dengan tiga pembahas yakni Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) yang juga mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudi Latif, dan budayawan yang pernah menjabat sebagai pemimpin LKBN Antara, Mohammad Sobari.
Hadir dalam Mahkamah Intelektual itu sejumlah tokoh seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang kini memimpin Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu, peneliti politik Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro, juga mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.
Saat memberikan pengantar, Adhie menjelaskan buku terbarunya ditulis berdasarkan kesadaran tentang arah pembangunan nasional, yakni visi Indonesia Emas 2045.
“Saya menulis deskripsi soal peradaban untuk dasar bagaimana menjadikan manusia emas Indonesia. Saya bikin lah, saya kontemplasi bahan-bahannya, dan akhirnya jadi,” ujar dia.
Adhie mengatakan, gagasan menulis buku ini berawal saat dirinya diajak Sekretaris Jenderal Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yosef Sampurna Nggarang yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri HAM, untuk berdiskusi dengan Menteri HAM Natalius Pigai tentang substansi visi Indonesia Emas 2045. Adhie sendiri kini membantu Pigai sebagai Tenaga Ahli Menteri bidang Kebudayaan.
“Karena bangsa ini memang belum pernah melahirkan manusia yang berhati emas dan kemuliaan emas. Terutama para pimpinannya,” tuturnya.
Sebagai salah satu contoh, Adhie menyebutkan satu peristiwa terbaru yang menurutnya gambaran tentang perlunya merekonstruksi Indonesia Emas, yaitu soal hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Contoh, misalnya kemarin bagaimana cara menangkap orang yang berbeda pendapat, Roy Suryo dan dr. Tifa. Harusnya bangsa menghormati warga negaranya. Kalau bangsanya menghormati warga negaranya, dunia internasional juga akan menghormati kita,” urainya.
“Sebaliknya, kalau kita sendiri, pimpinan-pimpinan yang tidak menghormati rakyatnya, apalagi bangsa lain. Nah kemudian saya menulis soal peradaban, untuk dasar bagaimana menjadikan manusia emas Indonesia,” sambung Adhie.
Selain itu, Kompas yang menerbitkan buku sempat mempertanyakan kualitas buku karena tidak memasukkan banyak referensi tekstual. Adhie mengatakan, isi buku ini merupakan hasil kontemplasi dari realitas yang ada saat ini.
“Menurut saya, di republik ini masih banyak orang berpikir seperti orang melihat referensi-referensi, tidak kontemplasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adhie menyatakan bahwa kontemplasinya bermula dari esensialitas Peradaban yang dibentuk berdasarkan budaya yang berkembang di masyarakat. Termasuk, tentang artificial intelligence atau akal imitasi (AI) yang turut diperhatikan pemuka agama seperti Paus Leo XIV.
Menurut hemat Adhie, AI yang berkembang saat ini menjadi produk peradaban yang potensi tidak sesuai semangat penciptaannya, karena tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
“Kebudayaan itu adalah produk untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi semua produk peradaban, semua produk kebudayaan intinya adalah untuk itu. AI antara lain untuk itu. Kita menciptakan itu, kemudian kita minta bantuan. Kita kan perlu lebih tinggi dari AI-nya," jelasnya.
Oleh karenanya, Adhie memandang persoalan-persoalan yang ada di Republik ini harus dibuka seluas-luasnya dalam ruang yang terbuka, supaya tercipta kebudayaan yang membentuk peradaban baru dalam rangka pembangunan nasional.
Adhie mengusulkan satu gagasan teknis untuk merealisasikan pembentukan peradaban yang melahirkan generasi-generasi emas untuk Indonesia mendatang.
“Jadi hari ini kita memulai Peradaban baru dengan keterbukaan, dengan mulai mempertengkarkan gagasan-gagasan. Karena itu saya mengajukan gagasan Mahkamah Intelektual. Jadi tidak boleh lagi ada pikiran atau gagasan yang dikubur tanpa suara oleh kekuasaan,” ungkapnya.
“Tapi juga sebaliknya, tidak boleh ada gagasan yang tidak dibicarakan oleh orang banyak tidak diperdebatkan, gagasan yang tentu menjadi kebijakan pemerintah,” demikian Adhie menambahkan. 
KOMENTAR ANDA