Pemerintah Iran secara resmi membantah klaim Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, yang menyatakan bahwa Tehran akan mengizinkan kembali inspektor nuklir internasional memasuki negaranya. Bantahan ini muncul tepat setelah putaran pertama perundingan antara Washington dan Tehran di Swiss rampung digelar, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir guna mengakhiri konflik bersenjata di antara kedua negara.
Usai negosiasi yang berlangsung di resort Bürgenstock, Swiss tersebut, JD Vance menyatakan pada hari Senin bahwa diskusi mendalam dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bisa saja terjadi dalam waktu dekat, bahkan "secepatnya hari ini". Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, segera meluruskan klaim tersebut melalui media pemerintah dengan menegaskan bahwa Tehran sama sekali tidak membuat "komitmen baru" terkait inspeksi nuklir.
Ketegangan retorika antara Iran dan AS terus berlanjut hingga hari Selasa. Baqaei menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk memberikan akses kepada inspektor ke situs-situs nuklir yang sempat dibom oleh AS dan Israel tahun lalu. Diketahui, Iran menangguhkan akses IAEA ke situs-situs tersebut selama perang 12 hari yang pecah musim panas lalu, yang kemudian diikuti dengan penarikan mundur seluruh inspektor PBB yang tersisa sebulan setelahnya.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menanggapi dingin bantahan Iran. Melalui media sosialnya, Trump menegaskan bahwa terlepas dari "protes dan pernyataan palsu" yang dikeluarkan pihak Iran, Tehran sebenarnya telah "sepenuhnya dan secara mutlak menyetujui" inspeksi tersebut. Trump bahkan mengancam dengan menulis bahwa jika Iran tidak menyetujui poin krusial ini, maka tidak akan ada lagi negosiasi lanjutan di masa depan.
Sementara itu, dalam dokumen resmi pasca-pertemuan, mediator dari Qatar dan Pakistan mengumumkan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati sebuah peta jalan (roadmap) untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Vance menggambarkan hasil putaran pertama ini sebagai fondasi yang sangat baik, di mana kedua delegasi juga telah membahas pembukaan kembali Selat Hormuz serta langkah-langkah de-eskalasi untuk gencatan senjata regional.
Sebagai bentuk timbal balik atas komitmen awal ini, Departemen Keuangan AS merilis pelonggaran sanksi darurat selama 60 hari yang berlaku hingga 21 Agustus. Kebijakan ini secara drastis membongkar pilar utama embargo ekonomi jangka panjang Washington, dengan mengizinkan Iran memproduksi, menjual, dan mengirimkan minyak mentah serta produk petrokimia menggunakan mata uang Dolar AS untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, bahkan membuka jalur impor langsung ke AS.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menjelaskan bahwa pelonggaran sanksi yang membuka kembali transaksi perbankan, asuransi, dan transportasi legal ini diberikan karena Tehran berkomitmen menjaga Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran komersial serta mengizinkan inspektor IAEA kembali bekerja. AS berharap proses kembalinya inspektor ini setidaknya dimulai minggu ini, sebuah klaim yang terus ditekan oleh Trump melalui pernyataan bahwa Iran "akan setuju untuk mengadakan Inspeksi Senjata Utama".
Akan tetapi, Iran tetap bersikeras pada pendiriannya. Dalam wawancara dengan kantor berita negara Irna, Esmaeil Baqaei mempertahankan posisi bahwa interaksi apa pun dengan inspektor PBB di masa depan harus tunduk pada prosedur yang sudah ada, yang ditetapkan oleh Parlemen serta Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Hingga saat ini, pihak IAEA sendiri belum memberikan komentar resmi terkait perselisihan klaim ini.
Hubungan nuklir kedua negara memang memiliki sejarah yang rumit sejak tahun 2015, ketika Iran dan enam kekuatan dunia menyepakati pakta nuklir yang mengizinkan inspeksi IAEA, sebelum akhirnya Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut pada periode pertama kepresidenannya tahun 2018. Dinamika perundingan kali ini pun sempat memanas pada hari Minggu, di mana delegasi Iran sempat mengancam akan walk-out setelah Trump memperingatkan di Truth Social bahwa AS bisa "memukul Iran dengan sangat keras lagi".
Meski diwarnai ketegangan nuklir, kemajuan taktis berhasil dicapai di sektor keamanan regional melalui pembentukan "jalur komunikasi" demi menjamin keselamatan kapal komersial di Selat Hormuz. Selain itu, sebuah "sel de-konflik" antara AS, Iran, dan Lebanon dibentuk guna mengakhiri operasi militer di Lebanon, di mana gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hizbullah dilaporkan masih bertahan.
Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menyebut situasi di Lebanon akan menjadi "ujian nyata pertama" bagi komitmen damai ini, seiring dengan dibentuknya kelompok kerja lanjutan yang mencakup isu nuklir dan sanksi. 
KOMENTAR ANDA