Oleh: Jemmy Setiawan, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum
SEJAK Kabinet Merah Putih terbentuk, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membawa satu garis komitmen yang tegas: seluruh sumber daya Kementerian PU harus diarahkan untuk menyukseskan agenda pembangunan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut diterjemahkan melalui pembangunan infrastruktur baru, perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan, serta pemeliharaan aset yang telah dibangun agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Negara tidak hanya membutuhkan proyek baru, tetapi juga harus menjaga jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, sistem air minum, sanitasi, dan berbagai fasilitas publik yang sudah dimiliki.
Dalam pandangan Menteri Dody, infrastruktur bukan sekadar bangunan fisik. Infrastruktur adalah alat untuk menggerakkan perekonomian, memperlancar distribusi barang, memperkuat ketahanan pangan, menyediakan air bagi masyarakat, membuka akses wilayah, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Karena itu, pembangunan yang dilakukan Kementerian PU selalu ditempatkan dalam kerangka besar Asta Cita Presiden Prabowo. Jalan yang dibangun harus membuka akses menuju sentra produksi. Jaringan irigasi harus mengalirkan air sampai ke sawah. Bendungan harus memberikan manfaat bagi pangan, air baku, energi, dan pengendalian banjir. Infrastruktur permukiman harus menghadirkan air minum dan sanitasi yang lebih layak. Fasilitas pendidikan harus menjadi ruang yang aman dan bermartabat bagi tumbuhnya generasi masa depan.
Tugas tersebut dijalankan dalam situasi yang tidak sederhana. Dinamika ekonomi global, perubahan iklim, meningkatnya risiko bencana, kebutuhan pembangunan yang terus bertambah, serta ruang fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah bekerja lebih selektif dan terukur. Tidak semua kebutuhan dapat diselesaikan sekaligus. Tidak semua proyek dapat memperoleh anggaran pada waktu yang sama.
Namun, anggaran yang tidak longgar bukan alasan untuk mengurangi tanggung jawab. Justru dalam keadaan seperti inilah kepemimpinan diuji. Pemerintah harus mampu menentukan prioritas, memilih program dengan daya ungkit terbesar, mempercepat proyek yang telah siap, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan manfaat ekonomi.
Sepanjang 2025, Kementerian PU menunjukkan kemampuan menjaga pelaksanaan program di tengah berbagai penyesuaian anggaran. Dari pagu akhir sebesar Rp112,13 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp106,78 triliun atau 95,23 persen. Realisasi fisiknya mencapai 95,17 persen. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan dan tekanan fiskal tidak menghentikan kerja pembangunan di lapangan.
Pada sektor ketahanan pangan dan air, pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 2025 menjangkau sekitar 589 ribu hektare. Pekerjaan ini merupakan bagian penting dari dukungan Kementerian PU terhadap agenda swasembada pangan Presiden Prabowo. Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan menyediakan benih dan pupuk. Petani juga membutuhkan kepastian air, jaringan irigasi yang berfungsi, jalan produksi, dan perlindungan terhadap banjir.
Pada sektor konektivitas, Program Inpres Jalan Daerah telah menangani sekitar 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi. Jalan-jalan tersebut memiliki arti strategis karena menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membantu mengurangi kesenjangan akses antardaerah.
Di bidang pembangunan sumber daya manusia, Kementerian PU turut mendukung penyiapan fasilitas Sekolah Rakyat dan renovasi berbagai sarana pendidikan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pekerjaan umum tidak hanya berkaitan dengan beton dan aspal. Infrastruktur juga merupakan fondasi bagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Memasuki 2026, arah kerja tersebut terus dijaga. Kementerian PU menempatkan ketahanan pangan dan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, serta pembangunan prasarana strategis sebagai prioritas. Hingga 31 Mei 2026, kemajuan fisik program telah mencapai 35,71 persen, lebih tinggi daripada realisasi keuangan sebesar 31,39 persen. Posisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan di lapangan terus bergerak, meskipun pengendalian dan percepatan tetap harus dilakukan.
Kementerian PU juga semakin memberikan perhatian pada preservasi dan pemeliharaan. Infrastruktur yang telah dibangun dengan uang rakyat tidak boleh dibiarkan mengalami kerusakan karena terlambat dirawat. Mempertahankan fungsi jalan, jembatan, bendungan, irigasi, air minum, dan sanitasi sama pentingnya dengan membangun fasilitas baru.
Pendekatan tersebut mungkin tidak selalu menghasilkan peresmian besar atau menjadi sorotan publik. Namun, bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan, mengairi sawah, memperoleh air bersih, atau terlindungi dari banjir, pemeliharaan merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata.
Kehadiran negara juga harus dapat dirasakan ketika bencana datang. Karena itu, respons cepat terhadap bencana menjadi bagian penting dari tugas Kementerian PU. Ketika banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, atau cuaca ekstrem merusak infrastruktur dan memutus akses masyarakat, tindakan tidak boleh menunggu terlalu lama.
Kementerian PU menggerakkan balai-balai teknis di daerah, personel lapangan, alat berat, serta dukungan material untuk membuka kembali akses yang terputus, membersihkan material longsor, menangani kerusakan jalan dan jembatan, memperkuat tanggul, memulihkan layanan air, serta menyiapkan infrastruktur darurat bagi masyarakat terdampak. Dalam keadaan bencana, kecepatan penanganan menjadi sangat menentukan karena jalan yang terputus dapat menghambat evakuasi, distribusi pangan, pelayanan kesehatan, dan pergerakan bantuan.
Penanganan darurat tersebut kemudian harus diikuti rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih kuat. Infrastruktur tidak cukup hanya dikembalikan seperti sebelum bencana, tetapi sedapat mungkin dibangun kembali dengan memperhitungkan tingkat risiko yang baru. Pelajaran dari setiap bencana harus menjadi dasar untuk memperbaiki standar perencanaan, konstruksi, tata ruang, pengendalian banjir, perlindungan pantai, dan penguatan lereng.
Selain menghadapi keadaan darurat, Kementerian PU juga memiliki tanggung jawab memastikan infrastruktur siap melayani peningkatan mobilitas masyarakat pada hari-hari besar keagamaan. Perayaan Idulfitri, Natal dan Tahun Baru, serta berbagai hari raya keagamaan lainnya selalu disertai pergerakan masyarakat dalam jumlah besar. Mobilitas tersebut bukan hanya perjalanan antarkota, tetapi juga perjalanan menuju kampung halaman, rumah ibadah, pusat kegiatan masyarakat, kawasan wisata, dan sentra ekonomi lokal.
Menjelang periode tersebut, kesiapan jalan dan jembatan harus diperiksa, titik rawan longsor dan banjir dipantau, pekerjaan konstruksi di jalur utama diatur, serta alat berat dan tim tanggap darurat disiagakan pada lokasi strategis. Koordinasi juga dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, kepolisian, pengelola jalan tol, dan berbagai unsur pelayanan publik.
Bagi Kementerian PU, kelancaran perjalanan pada hari raya bukan semata-mata persoalan lalu lintas. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, kelancaran distribusi barang, serta keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang berfungsi baik memungkinkan masyarakat merayakan hari besar keagamaan dengan lebih aman, tenang, dan bermartabat.
Inilah wajah pekerjaan umum yang sering tidak terlihat. Saat sebagian besar masyarakat berkumpul bersama keluarga atau menjalankan ibadah, terdapat petugas yang tetap berjaga di lapangan, memantau kondisi jalan, membersihkan saluran, menangani longsor, menjaga fungsi bendungan dan pintu air, serta memastikan jalur transportasi dapat dilalui.
Kementerian PU tentu tidak bekerja sendirian. Keberhasilan pembangunan dan pelayanan infrastruktur memerlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, serta para pekerja konstruksi di seluruh Indonesia. Infrastruktur hanya akan memberikan manfaat maksimal apabila perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan kesiapsiagaan darurat berjalan sebagai satu kesatuan.
Pada saat yang sama, Kementerian PU menyadari masih ada pekerjaan yang harus terus diperbaiki. Pengadaan harus dimulai lebih dini, kesiapan lahan dan desain teknis harus dipastikan, kualitas konstruksi harus dijaga, serta data kinerja harus semakin terbuka dan konsisten. Keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, panjang jalan, atau luas irigasi yang ditangani.
Ukuran akhirnya adalah manfaat. Apakah waktu tempuh menjadi lebih singkat? Apakah biaya angkut hasil pertanian menurun? Apakah air benar-benar sampai ke sawah? Apakah masyarakat memperoleh layanan air minum dan sanitasi yang lebih baik? Apakah infrastruktur tetap berfungsi ketika bencana datang dan ketika jutaan masyarakat melakukan perjalanan pada hari raya?
KOMENTAR ANDA