Saya tidak punya persoalan dengan pemain naturalisasi. Selama sah sebagai warga negara Indonesia dan sungguh-sungguh membela Merah Putih, mereka adalah pemain Indonesia.
Tetapi ada perbedaan antara memakai naturalisasi sebagai penguat tim dan menjadikannya penutup kelemahan sistem pembinaan.
Kita bisa merekrut pemain yang tumbuh dalam akademi Belanda atau negara Eropa lainnya. Yang belum berhasil kita bangun adalah sistem yang mampu secara rutin menghasilkan pemain dengan kualitas serupa dari Medan, Makassar, Ambon, Jayapura, Bandung, Surabaya atau kota-kota kecil di seluruh Indonesia.
Itulah pekerjaan federasi.
Dan Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.
Tidak adil bila setiap kemenangan Timnas dianggap sebagai bukti keberhasilan transformasi PSSI, tetapi ketika kegagalan datang, sorotan segera diarahkan kepada pelatih.
Pelatih memang bertanggung jawab terhadap taktik. Pemain bertanggung jawab atas permainan. Namun keputusan besar tentang arah Timnas, struktur kepelatihan, regenerasi, kompetisi dan visi federasi berada di tangan PSSI.
Jadi ketika hasilnya tidak sesuai dengan target, tanggung jawab tidak boleh berhenti di ruang ganti.
Kita juga belum boleh melupakan Kanjuruhan.
Seratus tiga puluh lima orang meninggal dalam tragedi 1 Oktober 2022. Stadion kemudian direnovasi. Prosedur keselamatan diperbaiki. Pelatihan keamanan digelar.
Tetapi Kanjuruhan meninggalkan pelajaran yang lebih besar daripada soal stadion.
Sepak bola bukan hanya kemenangan, peringkat FIFA, sponsor, hak siar atau hiruk-pikuk suporter. Ada manusia yang harus dilindungi. Ada tata kelola yang harus bertanggung jawab.
Karena itu saya merasa posisi Erick Thohir sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI sudah layak dipersoalkan, bukan terutama dari sisi boleh atau tidak boleh secara aturan, tetapi dari sisi akuntabilitas.
Sebagai Ketua Umum PSSI, ia memimpin organisasi yang kinerjanya harus dinilai.
Sebagai Menpora, ia berada di pemerintahan yang memiliki peran besar dalam kebijakan olahraga nasional.
Ketika muncul kegagalan di PSSI, garis pertanggungjawabannya menjadi kabur.
Erick sebaiknya memilih.
Kalau ingin mencurahkan tenaga sebagai Menpora, mengurus seluruh cabang olahraga, pembinaan atlet, industri olahraga, olahraga pendidikan dan prestasi Indonesia secara keseluruhan, lepaskan PSSI.
Federasi sepak bola sebesar Indonesia membutuhkan pemimpin yang bekerja penuh waktu dan berdiri pada satu posisi yang jelas.
Mundur tidak berarti menghapus apa yang sudah dikerjakan.
Mundur juga bukan bentuk kekalahan pribadi.
Ada kalanya pengunduran diri justru menunjukkan bahwa seseorang memahami arti jabatan.
Di banyak tempat, pemimpin organisasi olahraga mundur ketika target besar gagal. Bukan karena seluruh masa kepemimpinannya buruk, tetapi karena ada batas antara kewenangan dan pertanggungjawaban.
Tradisi seperti inilah yang masih jarang kita lihat.
Kita sangat mudah mengganti pelatih. Sangat mudah menyalahkan pemain. Wasit dihujat. Taktik dibongkar habis.
KOMENTAR ANDA