Oleh: Abdullah Rasyid, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES) dan Pendiri GREAT Insitute
SAMPAI 14 September 2026 pukul 20.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan penjelasan resmi dan terperinci mengenai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan.
Karena itu, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai dugaan diperlakukan sebagai fakta atau perbedaan kebijakan ditafsirkan sebagai konflik pribadi.
Yang sudah pasti, Suahasil Nazara telah dilantik menggantikan Purbaya. Seusai dilantik, ia langsung berbicara tentang kesehatan dan kredibilitas APBN, termasuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen produk domestik bruto.
Pesan itu patut dicatat. Suahasil tidak membuka masa jabatannya dengan janji terobosan besar. Ia memilih berbicara tentang disiplin fiskal.
Pergantian Menteri Keuangan memang tidak pernah sekadar pergantian nama. Di balik kursi itu terdapat kendali atas pajak, belanja negara, utang, transfer ke daerah, pembiayaan pembangunan, serta hubungan fiskal pemerintah dengan BUMN dan Danantara.
Purbaya pun belum lama menjabat. Ia baru sekitar satu tahun menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dengan masuknya Suahasil, pemerintahan Prabowo telah memiliki tiga figur berbeda di kursi Menteri Keuangan dalam waktu kurang dari dua tahun.
Pergantian secepat itu menimbulkan pertanyaan: apakah Presiden hanya mengganti orang, atau sebenarnya sedang mengubah cara pemerintah mengelola perekonomian?
Setidaknya ada delapan kemungkinan yang layak dibaca.
Pertama, pemerintah mungkin sedang mengoreksi kebijakan fiskal yang dinilai terlalu agresif.
Purbaya dikenal berani mengambil langkah yang tidak biasa. Salah satunya menempatkan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah di perbankan untuk menambah likuiditas dan mendorong penyaluran kredit.
Gagasannya cukup jelas. Ketika ekonomi membutuhkan dorongan, uang jangan terlalu lama mengendap. Ia harus bergerak menjadi kredit, investasi, produksi, dan lapangan kerja.
Namun kebijakan besar juga membawa risiko besar. Pasar akan menghitung pengaruhnya terhadap inflasi, nilai tukar, kualitas kredit, dan hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter Bank Indonesia.
Pemerintah mungkin merasa dorongan pertumbuhan tetap diperlukan, tetapi caranya harus lebih terukur.
Kedua, kesehatan APBN mulai menjadi persoalan yang mendesak.
Presiden Prabowo membawa agenda pembangunan yang luas. Ada program makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, pertahanan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai program prioritas lainnya.
Semua itu memerlukan biaya besar.
Di sinilah Menteri Keuangan sering berada dalam posisi tidak nyaman. Ia harus menyediakan anggaran untuk memenuhi janji politik Presiden, tetapi pada saat yang sama wajib menjaga agar keuangan negara tidak kehilangan kendali.
Pernyataan pertama Suahasil tentang kredibilitas APBN sulit dianggap sebagai kalimat seremonial. Kemungkinan besar itulah tugas utama yang diberikan kepadanya.
Ketiga, ada polemik Rp120 triliun dari Danantara.
Purbaya pernah mengatakan bahwa Danantara akan menyerahkan sekitar Rp120 triliun kepada negara. Dana itu direncanakan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak dan dapat memperkuat ruang fiskal pemerintah.
Persoalannya, angka tersebut belum dimasukkan ke dalam asumsi awal APBN 2026. Purbaya juga mengakui masih ada keberatan dari pihak Danantara.
Perkara ini jauh lebih besar daripada perbedaan perhitungan.
Di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai siapa yang berwenang mengelola keuntungan BUMN. Apakah laba tersebut harus segera masuk ke APBN? Apakah Danantara boleh menahannya untuk investasi? Seberapa besar kewenangan Kementerian Keuangan? Di mana keputusan Presiden ditempatkan?
KOMENTAR ANDA