Belum ada bukti bahwa polemik ini menjadi alasan langsung pencopotan Purbaya. Namun karena muncul menjelang reshuffle, wajar bila publik menghubungkan keduanya.
Keempat, Prabowo tampaknya membutuhkan penjaga APBN.
Purbaya dan Suahasil memiliki watak kebijakan yang berbeda.
Purbaya lebih terbuka, berani, dan menyukai terobosan. Ia berbicara dengan bahasa pertumbuhan serta tidak ragu menantang pandangan yang dianggap terlalu pesimistis.
Suahasil tumbuh di lingkungan teknokrasi Kementerian Keuangan. Ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Ia memahami prosedur, angka, dan jaringan birokrasi kementerian itu sampai ke ruang mesinnya.
Prabowo tidak mengambil orang dari luar. Ia memilih seseorang yang sudah mengenal sistem dan dapat langsung bekerja.
Kelima, pemerintah harus merawat kembali kepercayaan pasar.
Pasar keuangan mudah gelisah menghadapi perubahan mendadak, terlebih jika yang diganti adalah Menteri Keuangan.
Pergantian tiga Menteri Keuangan dalam waktu kurang dari dua tahun dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah belum menemukan arah fiskal yang mantap. IHSG juga sempat tertekan pada hari pergantian.
Namun penunjukan Suahasil kemudian diterima sebagian pelaku pasar sebagai kabar yang menenangkan. Rekam jejaknya dianggap cukup untuk menjamin bahwa pengelolaan APBN tetap berada di tangan teknokrat berpengalaman.
Itulah ironi reshuffle ini. Pergantiannya menimbulkan ketidakpastian, sedangkan orang yang ditunjuk diharapkan memulihkan kepastian.
Keenam, Presiden sedang merapikan kendali atas kebijakan ekonomi.
Menteri Keuangan bukan bendahara yang sekadar mencatat penerimaan dan pengeluaran. Ia menentukan seberapa besar ruang bagi kementerian, daerah, BUMN, dan program prioritas Presiden.
Karena itu, kesamaan irama antara Presiden dan Menteri Keuangan sangat penting.
Tidak ada bukti bahwa Purbaya membangkang atau berkonflik dengan Presiden. Namun dalam pemerintahan, perbedaan kecepatan, pendekatan, atau cara berkomunikasi dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan.
Penunjukan Suahasil boleh jadi merupakan cara Presiden mempererat hubungan antara keputusan politik dan pelaksanaan anggaran.
Ketujuh, pemerintahan Prabowo sedang berpindah tahap.
Pada awal pemerintahan, keberanian melakukan terobosan memang dibutuhkan. Namun setelah program berjalan, masalahnya berubah. Pemerintah harus memastikan uang tersedia, risiko terkendali, dan birokrasi bergerak dalam arah yang sama.
Purbaya mungkin cocok untuk membuka jalan. Suahasil dipandang lebih sesuai untuk merapikan perjalanan.
Dengan pembacaan seperti ini, pencopotan Purbaya tidak otomatis berarti ia gagal. Bisa jadi alat yang diperlukan pemerintah memang telah berubah.
Kedelapan, ada persoalan hubungan Indonesia dengan pandangan ekonomi global.
Purbaya pernah mengkritik proyeksi pertumbuhan Indonesia yang dibuat Bank Dunia. Ia menilai perkiraan tersebut terlalu rendah dan tidak menggambarkan kekuatan ekonomi nasional.
Sikap itu memperlihatkan keberaniannya. Namun terlalu jauh jika pencopotannya langsung dikaitkan dengan tekanan Bank Dunia. Sampai sekarang tidak ada bukti mengenai hal tersebut.
Masalah sebenarnya lebih masuk akal dibaca sebagai perbedaan cara pandang. Purbaya cenderung percaya pada dorongan negara yang kuat untuk mengejar pertumbuhan. Sementara pasar global, lembaga pemeringkat, dan lembaga keuangan internasional biasanya lebih menekankan kehati-hatian, kepastian aturan, dan disiplin anggaran.
Indonesia tidak harus tunduk pada setiap pandangan dari luar. Namun Indonesia juga tidak hidup sendirian. Kita membutuhkan investasi, perdagangan, teknologi, dan kepercayaan internasional.
KOMENTAR ANDA