Siapa yang Diuntungkan dari Pencopotan Purbaya?

Lalu, Siapa yang Diuntungkan?

Siapa yang diuntungkan dengan pencopotan Purbaya. Pertanyaan ini sekarang menjadi lebih menarik. Pertama, tentu Suahasil Nazara. Secara faktual, dia adalah orang yang mendapat kursi Menteri Keuangan setelah Purbaya pergi. Tapi tidak ada dasar untuk mengatakan Suahasil berada di balik pencopotan Purbaya.

Justru ada detail menarik dari laporan Reuters. Suahasil disebut pernah menyarankan Purbaya menunda pelantikan pejabat baru tersebut sampai keberatan dari pimpinan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai diselesaikan. Kini Suahasil sendiri mengatakan akan meninjau kembali seluruh pengangkatan tersebut. Artinya, salah satu kebijakan internal Purbaya yang dipersoalkan kini berada di tangan penggantinya. Ini fakta. Apakah berarti Suahasil “menang”? Belum tentu. Namun ruang geraknya jelas berbeda.

Pihak kedua yang diuntungkan dengan dicopotnya Purbaya adalah para pejabat yang menentang rotasi tersebut. Kalau rotasi Purbaya dibatalkan atau dikaji ulang, tentu posisi mereka menjadi lebih aman.  Namun lagi-lagi, kita belum boleh menyebut mereka sebagai pihak yang “mengatur” pencopotan Purbaya. Yang bisa kita katakan adalah: kepentingan mereka berpotensi lebih terlindungi setelah Purbaya pergi.

Pihak ketiga, Danantara. Purbaya memang tidak hanya berselisih dengan pejabat Kementerian Keuangan. Dia juga berbeda pandangan dengan CEO Danantara Rosan Roeslani mengenai setoran Rp120 triliun.  Reuters mencatat Purbaya dan Rosan berada dalam posisi berbeda mengenai rencana transfer tersebut. Apakah Danantara menjadi pihak yang dimenangkan? Lagi-lagi belum tentu.

Tetapi satu hal jelas: Menteri Keuangan yang baru akan menjadi mitra baru Danantara. Konfigurasi hubungan antara APBN dan mesin investasi negara pun berubah.

Dan ternyata bukan cuma mereka. Kita juga tahu Purbaya pernah berselisih dengan Gubernur Bank Indonesia, waktu itu Perry Warjiyo. Pokok persoalannya mengenai kebijakannya menempatkan dana pemerintah yang sebelumnya ada di BI ke bank-bank BUMN untuk mendorong kredit. Jumlahnya superjumbo, Rp200 triliun! Tujuannya, memperkuat likuiditas perbankan agar dana tersebut bisa mengalir menjadi kredit dan menggerakkan perekonomian.

Jadi selama menjabat, Purbaya memang beberapa kali berada dalam posisi berseberangan dengan pejabat atau institusi lain. Ini penting. Karena gambaran yang muncul bukanlah seorang Menteri Keuangan yang diam dan sekadar menjalankan rutinitas. 

Purbaya melakukan perubahan. Dia memindahkan dana pemerintah dalam jumlah besar untuk mendorong likuiditas. Dia melakukan rotasi pejabat dalam jumlah besar. Akibatnya dia erhadapan dengan pejabat pajak dan bea cukai yang secara struktural jadi bawahannya.

Dia berbeda pandangan dengan BI. Dia berbeda pandangan dengan Danantara soal Rp120 triliun. Dan akhirnya, dia dicopot.

Apa Dosa Purbaya?

Jadi, apa “dosa” Purbaya? Nah, ini pertanyaan paling penting. Apakah kebijakannya salah? Tidak sesederhana itu. Ada kebijakan Purbaya yang memang menimbulkan kontroversi dan kritik. Namun ada pula hasil ekonomi yang bisa dijadikan argumen bahwa pendekatannya tidak sepenuhnya gagal.

Dalam setahun masa jabatannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menunjukkan perbaikan. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Di sisi lain, periode Purbaya juga diwarnai kekhawatiran mengenai defisit, ketidakpastian kebijakan, dan kepercayaan investor.

Jadi kita tidak sedang membicarakan Menkeu yang tidak bekerja. Pertanyaannya justru: Apakah semua kontroversi itu cukup besar untuk membuat seorang Menteri Keuangan dicopot setelah baru setahun enam hari?  Kalau memang ada kesalahan besar, publik berhak mengetahuinya. Kebijakan mana yang salah? Apa akibatnya? Berapa kerugiannya? Apa alasan konkret Presiden mengambil keputusan tersebut?

Sayangnya sampai sekarang, alasan spesifik pencopotan Purbaya belum dijelaskan secara resmi. Dan karena itu, publik wajar bertanya. Jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata apa yang dilakukan Purbaya. Tapi juga: siapa yang merasa terganggu oleh apa yang dilakukan Purbaya?

Seorang Menteri Keuangan melakukan perubahan terhadap ratusan pejabat. Lalu sebagian pejabat tersebut keberatan. Salah satu di antaranya menyampaikan keberatan langsung kepada Presiden. Tidak lama kemudian Menteri Keuangan itu dicopot. Maka setidaknya ada sebuah rangkaian peristiwa yang layak dijelaskan kepada publik.

Bukan untuk menuduh Djaka. Bukan untuk menuduh Danantara. Bukan pula untuk menuduh siapa pun. Tetapi untuk menjawab pertanyaan yang sangat sederhana: Seberapa besar sebenarnya kekuatan orang-orang yang merasa terusik oleh Purbaya?

Jika seorang Menteri Keuangan bisa tersingkir setelah berkonflik dengan sejumlah pejabat di bawah kementeriannya sendiri, siapa sebenarnya yang memegang setir Kementerian Keuangan? Lebih jauh lagi, siapa yang memegang setir ekonomi Indonesia?

Karena pada akhirnya, ini bukan hanya cerita tentang seorang Menteri Keuangan yang dicopot. Ini cerita tentang kekuasaan. Dan soal kekuasaan, kita tahu satu hal, yang paling penting bukan hanya siapa yang duduk di kursi. Tapi siapa yang menentukan siapa yang boleh duduk di sana. Ngeri kali!