Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute
SEORANG anak menerima makan siang di sekolah. Seorang warga mendapat pemeriksaan kesehatan sebelum penyakitnya memburuk. Ada keluarga yang rumahnya diperbaiki, dan anak yang kembali belajar.
Di situlah kebijakan negara menjadi nyata: ketika hasilnya hadir dalam kehidupan warga, bukan hanya dalam angka laporan.
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menggerakkan program dalam skala besar. Menurut Sekretariat Kabinet, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 62 juta penerima manfaat. Pemerintah juga mencatat 108 juta layanan Cek Kesehatan Gratis, renovasi 30 ribu sekolah, perbaikan 400 ribu rumah, serta investasi sekitar Rp3.923 triliun dengan penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan mencapai 5,48 juta orang.
Capaian pelaksanaan itu patut diakui. Tetapi setiap angka besar perlu diikuti pertanyaan sederhana: bagaimana mutu hasilnya?
Jumlah penerima makanan belum menjawab apakah setiap hidangan aman dan bergizi. Banyaknya pemeriksaan kesehatan belum menunjukkan berapa pasien mendapat tindak lanjut. Nilai investasi pun perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan dan penghasilan yang tercipta.
MBG dan ujian kepercayaan
Pertanyaan tentang mutu kini datang paling keras melalui MBG, program yang lekat dengan janji politik Presiden.
Reuters pada 22 Oktober 2026 melaporkan kasus keracunan, dugaan korupsi, dan kekhawatiran sejumlah anggota partai koalisi terhadap pelaksanaan program. Laporan itu juga mengutip survei SMRC yang menunjukkan turunnya dukungan publik terhadap MBG.
Informasi tentang sikap partai dalam laporan tersebut berasal dari narasumber yang tidak disebutkan namanya. Ia merupakan indikasi suasana politik, belum keputusan resmi partai. Namun, persoalan keselamatan penerima manfaat menuntut jawaban yang terang.
Ketika jangkauan program membesar, tanggung jawab pengawasannya ikut membesar. Bagi keluarga yang anaknya sakit setelah menerima makanan, jutaan porsi yang telah dibagikan tidak mengurangi pentingnya satu kejadian yang menimpa mereka. Keselamatan anak adalah ukuran pertama keberhasilan program ini.
Koalisi juga harus berani mengoreksi
Koalisi besar memberi pemerintah ruang untuk menjalankan agenda dengan cepat. Ruang itu berguna. Tetapi dukungan akan lebih berarti jika partai-partai di dalamnya ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Kritik dari pendukung pemerintah tidak perlu dibaca sebagai pembangkangan. Dalam demokrasi, ia dapat menjadi peringatan sebelum masalah membesar. Presiden terbantu ketika titik lemah program disampaikan lebih awal, dibahas terbuka, lalu diperbaiki bersama.
Tujuan MBG, yakni memperbaiki gizi anak, layak dijaga. Cara mencapainya harus selalu dapat dikoreksi.
Perbaikan yang harus terlihat
Standar keamanan pangan perlu ditegakkan di setiap dapur. Dapur yang bermasalah harus berhenti beroperasi sampai memenuhi syarat. Pengadaan mesti dapat diaudit. Korban harus memperoleh perawatan dan pemulihan. Data insiden serta tindak lanjutnya perlu diumumkan secara berkala.
Pemerintah juga perlu menilai apakah laju perluasan MBG sudah sebanding dengan kemampuan mengawasi dapur, bahan pangan, petugas, dan distribusi di setiap daerah. Perbaikan yang diumumkan harus bisa diperiksa hasilnya.
Ukuran serupa berlaku bagi program lain. Sekolah yang direnovasi harus layak dipakai. Pemeriksaan kesehatan harus terhubung dengan pengobatan. Rumah yang diperbaiki harus aman dihuni. Investasi perlu menghasilkan pekerjaan yang bertahan dan penghasilan yang memadai.
Menjelaskan hasil, mendengar keluhan
Komunikasi pemerintah perlu berangkat dari pengalaman warga. Publik dapat menghargai kemajuan sekaligus menuntut jawaban ketika ada masalah.
Saat terjadi keracunan, penjelasan pertama seharusnya menjawab keadaan korban, penyebab yang sudah diketahui, langkah penanganan, dan siapa yang bertanggung jawab. Jika pemeriksaan belum selesai, katakan bagian mana yang masih diperiksa dan kapan hasilnya akan disampaikan.
Kejujuran seperti itu memberi warga alasan untuk percaya bahwa keluhan mereka didengar.
Dua tahun pertama telah menunjukkan kemampuan negara menggerakkan program besar. Tahun-tahun berikutnya akan menguji kemampuan yang lebih sulit: menerima peringatan, memperbaiki kesalahan, dan memastikan manfaat sampai dengan aman kepada setiap warga.
KOMENTAR ANDA