Istana Kerajaan Maroko mengeluarkan pernyataan resmi yang menandai babak baru dalam dinamika geopolitik kawasan setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memutuskan untuk tidak memperpanjang mandat United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). Keputusan tersebut diambil dalam sidang penting yang digelar pada 30 Oktober 2026 sekaligus mengakhiri kehadiran misi penjaga perdamaian PBB di wilayah Sahara Maroko yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.
Pemerintah Maroko menilai keputusan non-perpanjangan mandat ini sebagai sebuah perkembangan besar dan langkah signifikan menuju penyelesaian definitif atas isu Sahara Maroko di kancah internasional. Momentum tersebut kian bernilai simbolis karena bertepatan dengan perayaan Hari Persatuan (Unity Day) yang dicanangkan oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI. Hari peringatan ini dimaknai sebagai titik balik strategis untuk keluar dari pendekatan lama yang selama ini dinilai sekadar bersifat pengelolaan konflik belaka (management logic), menuju transformasi parameter secara menyeluruh.
Dengan tidak diperpanjangnya mandat tersebut, keberadaan MINURSO di provinsi-provinsi selatan Kerajaan Maroko dipastikan akan segera berakhir dalam beberapa hari ke depan. Penghentian operasional ini mencakup seluruh personel, kendaraan, peralatan, hingga berbagai simbol yang melekat pada misi PBB tersebut. Hal ini secara langsung menutup babak sejarah operasional misi internasional di wilayah itu yang telah berjalan selama 35 tahun di tengah konteks global yang terus berubah.
Istana Kerajaan Maroko dalam pernyataannya menyebutkan bahwa misi yang berakar dari konteks masa lalu yang dinilai sudah tidak relevan tersebut kerap menjadi sarana internasionalisasi sengketa regional. Sengketa ini berkaitan erat dengan proses pemulihan sah wilayah-wilayah Sahara oleh Kerajaan Maroko. Oleh karena itu, berakhirnya misi ini dipandang sebagai pembersihan terhadap instrumen yang selama ini kerap memperumit penyelesaian masalah di tingkat multilateral.
Lebih lanjut, Maroko memandang bahwa penghentian mandat MINURSO seharusnya menjadi penanda berakhirnya pembahasan masalah Sahara Maroko di Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, isu tersebut semestinya dikeluarkan dari agenda resmi badan pembuat keputusan tertinggi PBB tersebut. Berbagai agenda rutin seperti pertemuan berkala DK PBB mengenai Sahara Maroko, laporan Sekretaris Jenderal PBB terkait, serta laporan dari Utusan Khusus juga dinilai tidak lagi diperlukan ke depannya.
Proses politik di bawah naungan PBB yang selama ini kerap diwarnai oleh kebuntuan, penundaan oleh pihak lain, serta upaya melanggengkan status quo, praktis dinyatakan ditangguhkan. Langkah-langkah lanjutan yang sejalan dengan perkembangan ini juga akan segera diambil oleh Maroko dalam berbagai badan lain di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan ini mencerminkan tekad kuat Rabat untuk mengubah arsitektur diplomasi multilateral terkait isu kedaulatannya.
Kendati menyambut baik perkembangan tersebut, pihak berwenang Maroko menegaskan kembali komitmen teguh negara untuk terus menjaga gencatan senjata. Stabilitas keamanan nasional, keutuhan teritorial, serta ketenangan warga negara tetap menjadi prioritas utama yang dijaga secara ketat di seluruh wilayah kerajaan. Pendekatan keamanan ini berjalan seiring dengan langkah-langkah diplomatik yang terus dikonsolidasikan oleh pemerintah pusat.
Di tingkat bilateral dan regional, momentum internasional yang digagas oleh Raja Mohammed VI dipastikan akan terus berlanjut tanpa henti. Kebijakan luar negeri Maroko dinilai telah berhasil meraih dukungan masif dari komunitas internasional, di mana lebih dari dua pertiga negara anggota PBB kini telah menyatakan sikap tegasnya. Dukungan tersebut mencakup negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta sejumlah kekuatan global berpengaruh lainnya.
Dukungan luas dari masyarakat internasional tersebut utamanya berpusat pada pengakuan terhadap Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko. Opsi otonomi ini dipandang oleh mayoritas kekuatan dunia sebagai satu-satunya kerangka kerja yang realistis, adil, dan kredibel untuk menyelesaikan sengketa regional secara damai. Posisi tawar Maroko di panggung internasional pun semakin kokoh dengan adanya konsensus global yang terus menguat ini.
Secara keseluruhan, perkembangan mutakhir pada akhir Oktober 2026 ini membuka lembaran baru bagi stabilitas politik di kawasan Afrika Utara. Dengan berakhirnya mandat MINURSO dan dukungan internasional yang semakin solid terhadap kedaulatan Maroko, dinamika penyelesaian sengketa Sahara kini memasuki fase baru yang berorientasi pada penguatan integrasi regional serta pembangunan berkelanjutan di bawah panji Kerajaan Maroko. 
KOMENTAR ANDA