Diplomasi ketahanan adalah fondasi politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang semakin tidak menentu dan penuh risiko. Ketahanan nasional tidak dapat bergantung pada pihak lain, melainkan harus dibangun dari dalam negeri sebagai sumber kekuatan diplomasi Indonesia.
Demikian antara lain disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Pidato Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, 14 Januari 2026.
“Ketahanan ini harus dibangun dari dalam. Karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam yang akan memiliki daya tawar di luar,” tegasnya.
Sugiono menyebut pendekatan tersebut sebagai diplomasi ketahanan, yakni diplomasi yang tidak bersifat reaktif, melainkan adaptif, serta menjadi pilar fundamental politik luar negeri Indonesia.
“Diplomasi ketahanan. sebuah diplomasi yang tidak reaktif, tetapi adaptif, sebagai pilar fundamental dari politik luar negeri Indonesia,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah dicapai kemajuan signifikan dalam penyelesaian permasalahan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.
Indonesia juga telah menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan berbagai negara, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Turkiye, dan Yordania.
Selain itu, kemitraan strategis telah terbentuk antara Indonesia dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.
“Berbagai kesepakatan ini adalah komitmen untuk memperdalam kepastian kerja sama dan inter-operabilitas,” jelas Sugiono.
Ia menambahkan, Indonesia juga telah menggelar empat dialog two plus two bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan negara mitra utama, yakni Tiongkok, Jepang, Australia, dan Turkiye. 
KOMENTAR ANDA