Kebijakan seperti ini mungkin tidak selalu sesuai dengan ortodoksi ekonomi Barat tradisional, tetapi bukan berarti kebijakan tersebut otomatis salah atau tidak bertanggung jawab.
Oleh: Peter F. Gontha
SEBUAH artikel terbaru yang diterbitkan oleh “The Economist” mengenai ekonomi Indonesia telah menimbulkan keprihatinan serius di kalangan banyak masyarakat Indonesia yang merasa bahwa negara ini digambarkan melalui sudut pandang yang sempit dan terlalu negatif.
Artikel tersebut ditulis oleh dua jurnalis yang relatif muda, Aaron Connelly dan Ethan Wu, yang terkait dengan liputan internasional “The Economist”. Hal ini secara alami menimbulkan pertanyaan yang sah dan penting: apakah kompleksitas sebuah negara sebesar, sepenting, dan sedinamis Indonesia membutuhkan pemahaman historis yang lebih mendalam, pengalaman kawasan yang lebih luas, dan perspektif yang lebih seimbang dibandingkan apa yang tercermin dalam artikel tersebut?
Usia muda sebenarnya bukan persoalan. Banyak jurnalis muda menghasilkan karya yang luar biasa. Pengalaman panjang pun tidak selalu menjamin kebijaksanaan ataupun objektivitas. Namun ketika sebuah tulisan mengenai negara dengan hampir 300 juta penduduk tampak sangat condong pada pesimisme, sementara banyak penjelasan penting dari pejabat senior Indonesia justru tidak dimuat, maka kritik terhadap pemberitaan tersebut menjadi sepenuhnya wajar.
Dalam wawancara tersebut, pengambil kebijakan ekonomi Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dikabarkan menjelaskan banyak hal penting: cadangan devisa Indonesia, posisi transaksi berjalan, tekanan dolar global, kebijakan fiskal, pendanaan program ketahanan pangan, ketahanan makroekonomi, hingga strategi jangka panjang pemerintah.
Namun sebagian besar penjelasan itu tampaknya tidak muncul dalam artikel yang dipublikasikan.
Sebaliknya, artikel tersebut lebih banyak menyoroti kekhawatiran politik, kecemasan pasar, dan pergantian Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, yang selama bertahun-tahun dipandang dekat dengan kerangka kebijakan yang disukai oleh International Monetary Fund dan Bank Dunia.
Padahal Indonesia telah berkembang jauh melampaui masa ketergantungan terhadap program-program IMF. Indonesia telah melunasi kewajibannya kepada IMF dan secara sadar memilih keluar dari ketergantungan jangka panjang terhadap kerangka ekonomi yang diarahkan dari luar negeri. Bagi banyak rakyat Indonesia, langkah tersebut merupakan bagian penting dari pemulihan kedaulatan ekonomi setelah trauma besar Krisis Asia 1998.
Konteks sejarah ini sangat penting.
Indonesia saat ini sedang menempuh jalur pembangunan yang berbeda — menekankan hilirisasi industri, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya strategis, penguatan pasar domestik, dan kemandirian nasional jangka panjang. Kebijakan seperti ini mungkin tidak selalu sesuai dengan ortodoksi ekonomi Barat tradisional, tetapi bukan berarti kebijakan tersebut otomatis salah atau tidak bertanggung jawab.
Karena itu, persoalan utamanya bukanlah kritik. Kritik dalam demokrasi adalah sesuatu yang sehat dan perlu.
Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah artikel tersebut sejak awal memang sudah dibangun dengan narasi tertentu?
Apakah Indonesia benar-benar dianalisis secara seimbang?
Ataukah tujuan utamanya hanya memperkuat kecemasan pasar dan menciptakan sensasi?
Ketika hanya sisi negatif yang diperbesar sementara penjelasan penting justru diabaikan, maka publik wajar mempertanyakan apakah pemberitaan tersebut benar-benar objektif atau justru mencerminkan bias editorial tertentu.
Indonesia berhak mendapatkan pengawasan dan kritik yang adil.
Namun Indonesia juga berhak mendapatkan kejujuran intelektual, konteks yang utuh, dan keseimbangan dalam pemberitaan.
Negara sebesar dan sepenting Indonesia tidak dapat direduksi menjadi narasi selektif yang ditulis dari perspektif editorial yang jauh dan belum tentu memahami sepenuhnya realitas politik, ekonomi, sejarah, dan sosial bangsa ini.
Jurnalisme yang seimbang membangun kredibilitas.
Narasi negatif yang selektif justru merusaknya. 
KOMENTAR ANDA