Kelompok-kelompok ini tidak hanya memiliki kekuatan modal yang besar, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan dan kehidupan politik nasional.
Oleh: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute
SALAH satu kelemahan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini mungkin bukan terletak pada keberanian mengambil kebijakan, melainkan pada kemampuan menjelaskan kebijakan tersebut kepada rakyat. Banyak langkah pemerintah yang memunculkan perdebatan dan kontroversi, tetapi masyarakat sering kali tidak mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai tujuan, arah, dan konteks besar di balik kebijakan-kebijakan tersebut.
Akibatnya, ruang publik lebih banyak dipenuhi polemik daripada pemahaman. Publik disuguhi potongan-potongan peristiwa tanpa memperoleh gambaran menyeluruh tentang apa yang sebenarnya sedang dikerjakan pemerintah dan mengapa kebijakan tersebut dianggap penting bagi masa depan bangsa.
Padahal, jika dicermati lebih dalam, tantangan terbesar yang dihadapi Presiden saat ini bukan berasal dari oposisi politik formal. Tantangan yang jauh lebih besar justru datang dari kelompok-kelompok ekonomi yang selama puluhan tahun menikmati keuntungan dari struktur ekonomi yang telah mapan. Kelompok-kelompok ini tidak hanya memiliki kekuatan modal yang besar, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan dan kehidupan politik nasional.
Dalam kajian ekonomi politik, kelompok semacam ini sering disebut sebagai oligarki. Istilah tersebut bukan sekadar merujuk pada orang-orang kaya, melainkan pada situasi ketika kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elite yang kemudian memiliki kemampuan untuk memengaruhi berbagai keputusan strategis negara demi menjaga dan memperluas kepentingannya.
Ketika kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi terkumpul pada kelompok yang sangat terbatas, maka perubahan kebijakan yang berpotensi mengurangi keuntungan mereka hampir selalu menghadapi perlawanan. Fenomena ini bukan sesuatu yang unik di Indonesia. Sejarah di berbagai negara menunjukkan pola yang sama. Setiap upaya negara untuk memperkuat kontrol atas sumber daya strategis, memperbaiki distribusi manfaat ekonomi, atau membatasi privilese kelompok tertentu hampir selalu diikuti oleh resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
Perlawanan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk konfrontasi terbuka. Ia dapat hadir melalui tekanan politik, pembentukan opini publik, kampanye media, hingga berbagai manuver yang bertujuan mempertahankan keadaan yang selama ini menguntungkan kelompok tertentu. Semakin besar kepentingan yang terganggu, semakin besar pula energi yang dikeluarkan untuk mempertahankannya.
Karena itu, jika berbagai kebijakan pemerintah memang dimaksudkan untuk memperkuat posisi negara, memperbaiki tata kelola ekonomi, menutup kebocoran anggaran, meningkatkan penerimaan negara, serta mengurangi dominasi kelompok-kelompok ekonomi tertentu atas sumber daya strategis nasional, maka resistensi yang muncul dapat dipahami sebagai konsekuensi politik dari perubahan tersebut.
Namun dalam setiap agenda perubahan besar, pertarungan tidak hanya terjadi pada tingkat kebijakan. Pertarungan juga terjadi pada tingkat persepsi. Kelompok yang merasa dirugikan oleh perubahan biasanya akan berupaya membangun narasi bahwa perubahan tersebut tidak diperlukan, tidak efektif, atau bahkan merugikan rakyat. Karena itu, keberhasilan sebuah agenda reformasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan menjelaskan tujuan dan manfaat perubahan kepada masyarakat.
Persoalan besar muncul ketika narasi mengenai pertarungan ekonomi politik yang sedang berlangsung hampir tidak pernah dijelaskan secara utuh kepada rakyat. Masyarakat melihat berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, tetapi tidak selalu memahami konteks yang melatarbelakanginya.
Mereka menyaksikan kontroversi yang muncul di ruang publik, namun tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kepentingan apa yang sebenarnya sedang bertarung di balik kontroversi tersebut. Akibatnya, publik lebih banyak terjebak dalam perdebatan mengenai dampak jangka pendek suatu kebijakan tanpa memahami tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
Di sinilah letak kelemahan mendasar tim komunikasi politik Presiden. Mereka belum mampu membangun pemahaman publik mengenai gambaran besar perubahan yang sedang dijalankan pemerintah.
Alih-alih menjelaskan hubungan antara berbagai kebijakan yang diambil negara dengan agenda memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, tim komunikasi justru lebih sering tampil reaktif terhadap isu-isu yang berkembang dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat kesulitan memahami hubungan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.
Yang terlihat hanyalah rangkaian kontroversi yang berdiri sendiri-sendiri, bukan sebuah agenda perubahan yang saling terhubung dan memiliki tujuan yang jelas.
Yang lebih memprihatinkan, pertarungan narasi di ruang publik seolah diserahkan kepada relawan dan buzzer pendukung pemerintah. Ketika kritik muncul, yang paling aktif memberikan respons justru para pendukung di media sosial, sementara institusi komunikasi resmi pemerintah sering kali tidak hadir dengan penjelasan yang memadai.
Padahal, relawan maupun buzzer bukanlah instrumen komunikasi negara. Mereka tidak memiliki akses penuh terhadap data, pertimbangan kebijakan, maupun strategi pemerintahan secara keseluruhan. Akibatnya, ruang publik lebih sering dipenuhi perdebatan emosional dan saling serang daripada diskusi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai arah kebijakan negara.
Situasi ini sesungguhnya sangat merugikan pemerintah sendiri. Dalam politik modern, kebijakan yang baik tidak cukup hanya dijalankan. Kebijakan tersebut juga harus mampu dipahami oleh rakyat. Dukungan publik tidak lahir semata-mata dari hasil kebijakan, tetapi juga dari pemahaman mengenai alasan dan tujuan kebijakan tersebut.
Rakyat berhak mengetahui mengapa sebuah kebijakan diambil, siapa yang diuntungkan, siapa yang merasa dirugikan, dan apa dampaknya bagi masa depan bangsa. Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat akan mengisi kekosongan informasi dengan asumsi, spekulasi, atau narasi yang dibangun oleh pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu.
Tentu saja tidak semua kritik terhadap pemerintah dapat dikaitkan dengan kepentingan oligarki. Kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat dan harus dihormati. Namun, demokrasi yang sehat juga menuntut kemampuan untuk memahami bahwa tidak semua perlawanan terhadap perubahan lahir dari kepentingan publik. Sebagian dapat saja muncul dari kelompok-kelompok yang merasa kehilangan privilese ekonomi yang selama ini mereka nikmati.
Karena itu, jika pemerintah memang sedang menjalankan agenda perubahan yang bertujuan memperkuat posisi negara dan memperbaiki struktur ekonomi nasional, maka munculnya resistensi merupakan sesuatu yang dapat dipahami. Persoalannya bukan lagi apakah perlawanan itu ada atau tidak, melainkan apakah pemerintah mampu menjelaskan kepada rakyat mengapa perlawanan tersebut muncul dan apa yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan dalam proses perubahan itu.
Pada titik inilah peran tim komunikasi politik menjadi sangat penting. Mereka seharusnya menjadi jembatan antara agenda perubahan pemerintah dan pemahaman rakyat. Mereka harus mampu menerjemahkan bahasa kebijakan yang rumit menjadi narasi yang sederhana, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sayangnya, fungsi tersebut hingga kini belum terlihat berjalan secara optimal.
Akibatnya, pemerintah berisiko kehilangan dukungan publik bukan karena kebijakannya keliru, melainkan karena masyarakat tidak memahami apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak agenda perubahan gagal bukan karena kekurangan keberanian politik, melainkan karena kegagalan membangun kesadaran publik. Jika pemerintah meyakini bahwa Indonesia sedang menghadapi persoalan struktural berupa konsentrasi kekuatan ekonomi, kebocoran sumber daya negara, dan berbagai hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan ekonomi, maka membangun pemahaman publik bukanlah pekerjaan tambahan. Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perubahan itu sendiri.
KOMENTAR ANDA