post image
Salah satu kendaraan yang rusak dalam kerusuhan di Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026./Istimewa
KOMENTAR

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapan tegas terkait kerusuhan yang pecah di Aceh pada peringatan 21 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) Helsinki, Sabtu, 15 Agustus 2026.

JK menekankan bahwa situasi tersebut murni merupakan dinamika dan ketidakpuasan kelompok internal di tingkat lokal, bukan perlawanan terhadap pemerintah pusat,.

Tanggal 15 Agustus merupakan hari bersejarah bagi masyarakat Aceh yang diperingati sebagai Hari Damai Aceh, menandai genap 21 tahun berakhirnya konflik bersenjata melalui kesepakatan damai di Helsinki pada tahun 2005.

Secara tradisi, peringatan ini diisi dengan doa bersama dan zikir di Masjid Raya Baiturrahman. Namun, suasana damai tersebut ternoda oleh aksi unjuk rasa berujung kericuhan. Ketegangan bermula ketika sekelompok massa berupaya mengibarkan atribut lama di area publik yang berdekatan dengan semangat menyambut HUT ke-81 RI.

Upaya tersebut dicegah oleh aparat keamanan TNI dan Polri demi menjaga ketertiban hukum dan mencegah benturan yang lebih luas. Larangan ini memicu perlawanan massa yang berujung pada aksi saling dorong dan pelemparan, hingga akhirnya aparat harus menembakkan gas air mata guna mengendalikan situasi.

Menanggapi insiden tersebut, Jusuf Kalla menilai bahwa kondisi Aceh secara makro sudah sangat stabil dan kondusif. Ia mengingatkan bahwa wilayah tersebut telah berhasil melewati empat kali pemilihan gubernur secara aman tanpa gejolak berarti,.

"Sudah 21 tahun berlalu, sudah empat kali pemilihan gubernur tidak ada masalah. Ini hanya ada ketidaksenangan kelompok internal," ujar JK dalam pernyataannya yang disiarkan CNN.

Menurut JK, provokasi yang memicu aksi demo dan gesekan pengibaran atribut tersebut tidak diarahkan kepada pemerintah pusat di Jakarta,. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap dinamika kepemimpinan lokal dan internal di Aceh,.

“Justru bukan mendemo pemerintah pusat, tidak. Mereka mendemo antarpimpinan di sana. Ini tuntutannya lebih kepada adanya perbaikan-perbaikan internal di Aceh itu sendiri,” tegasnya,.

JK menambahkan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh sejatinya sangat menikmati kedamaian yang terjalin selama dua dekade terakhir. Ia menduga kericuhan ini digerakkan oleh segelintir kelompok yang merasa kurang puas atau tidak mendapatkan ruang dalam struktur kepemimpinan daerah,.

Kendati demikian, ia mengapresiasi kesigapan aparat keamanan TNI-Polri dalam meredam konflik di lapangan. JK berharap agar seluruh elemen masyarakat di Aceh dapat menahan diri, menghentikan provokasi, dan terus merawat perdamaian yang telah diperjuangkan bersama sejak tahun 2005.


Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Istimewa Indonesia

Sebelumnya

Kemerdekaan yang Harus Dirasakan Rakyat

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Nasional