Hegemoni Hidrologi di Atap Dunia: Malapetaka Nepal dan Pertarungan Pengaruh Tiongkok–India

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta

BENCANA banjir bandang yang menerjang Nepal pada 26 Agustus bukan sekadar anomali hidrometeorologi atau runtuhnya gletser di atap dunia. Peristiwa ini merupakan mikrokosmos dari dinamika geopolitik Himalaya yang rapuh, di mana aliran air, sedimentasi, dan kehancuran fisik berkelindan langsung dengan rivalitas pengaruh antara dua kekuatan nuklir Asia: Republik Rakyat Tiongkok dan India.

Secara geografis, Nepal menempati posisi strategis sebagai negara penyangga (buffer state) yang terjepit di antara dua raksasa. Dataran tinggi Tibet di utara berfungsi sebagai hulu utama perairan regional yang dikuasai Beijing, sementara lembah dan dataran rendah Nepal mengalirkan jutaan meter kubik air setiap detiknya langsung menuju dataran Gangga yang padat penduduk di India.

Ketika luapan lumpur dan air bah menyapu koridor Sungai Trishuli dan menghantam pos perbatasan Gyirong/Rasuwa pada akhir Agustus, dampaknya merambat jauh melampaui kerugian material lokal. Jalur ini merupakan simpul vital perdagangan darat Tiongkok-Nepal sekaligus arteri utama dalam proyek ambisius Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network bagian dari inisiatif Belt and Road (BRI) Beijing.

Kerusakan parah pada infrastruktur perbatasan tersebut secara langsung menguji ketahanan penetrasi ekonomi Tiongkok di Nepal. Bagi Beijing, keterhubungan darat melintasi Himalaya adalah instrumen utama untuk mengikis ketergantungan historis Nepal terhadap pelabuhan dan jalur pasokan India.

Di sisi lain, New Delhi memandang bencana 26 Agustus dengan kombinasi kekhawatiran ekologis dan perhitungan taktis. Air bah yang mengalir melintasi sungai-sungai perbatasan Nepal segera memicu status siaga banjir di negara bagian Bihar dan Uttar Pradesh, menegaskan kembali kerentanan hilir (downstream vulnerability) yang dihadapi India.

Kerentanan lintas batas ini mempertegas konsep hegemoni hidrologi (hydro-hegemony) di kawasan Asia Selatan. Sebagai kekuatan hulu mutlak di Tibet, Tiongkok memegang kendali atas keran informasi dan arus sungai, posisi yang selama bertahun-tahun memicu kecurigaan kronis dari para perencana keamanan di New Delhi.

Isu transparansi data hidrologis kembali mengemuka pascabencana. Kegagalan sistem peringatan dini dan minimnya pertukaran data real-time mengenai dinamika kriosfer di perbatasan Tibet-Nepal menyoroti bagaimana asimetri informasi lingkungan dapat digunakan—atau diposisikan—sebagai instrumen kekuatan strategis.

Bagi India, kelangkaan data hidrologis dari hulu memperkuat narasi bahwa Beijing enggan terikat pada rezim pengelolaan air multilateral. India khawatir proyek-proyek infrastruktur sipil maupun rekayasa bendungan di Tibet berpotensi menjadi tuas tekanan geopolitik yang dapat memperburuk dampak bencana di hilir.

Di tengah kepungan air dan lumpur, sektor energi hidroelektrik Nepal mengalami pukulan telak. Bendungan dan pembangkit listrik yang rusak di sepanjang lembah sungai memicu kembali persaingan terselubung mengenai siapa yang berhak mendanai, membangun, dan mengontrol proyek ketenagalistrikan di negara tersebut.

India selama ini menerapkan kebijakan proteksionis yang ketat dengan menolak membeli listrik dari proyek-proyek hidroelektrik Nepal yang dibangun dengan modal atau kontraktor asal Tiongkok. Kebijakan diskriminasi pasar ini dirancang khusus untuk membatasi ruang gerak BUMN energi Tiongkok di sepanjang punggung Himalaya.

Bencana banjir bandang ini berpotensi merombak kalkulasi investasi tersebut. Nepal kini dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk merehabilitasi jaringan energinya, menciptakan celah baru bagi Beijing maupun New Delhi untuk menawarkan paket rekonstruksi yang sarat dengan konsesi politik dan ekonomi.

Diplomasi bencana (disaster diplomacy) pun teraktivasi secara instan beberapa jam setelah tragedi. Baik Tiongkok maupun India bergegas menawarkan bantuan kemanusiaan, tim evakuasi, dan komitmen logistik dalam upaya memperlihatkan diri sebagai mitra pertama yang paling dapat diandalkan (first responder) bagi Kathmandu.

Namun, bantuan kemanusiaan di kawasan Himalaya tidak pernah steril dari dimensi keamanan. Penempatan helikopter, personel militer, dan teknologi pemantauan udara untuk misi penyelamatan kerap dibaca oleh pihak lawan sebagai manuver intelijen untuk memetakan topografi perbatasan yang sensitif.

Bagi pemerintah Nepal di Kathmandu, banjir 26 Agustus menjadi ujian pelik bagi doktrin kebijakan luar negeri non-blok mereka. Pemerintah dipaksa menyeimbangkan ketergantungan geografis-kultural terhadap India dengan kebutuhan diversifikasi ekonomi dan infrastruktur ke arah Tiongkok di tengah tekanan krisis.

Friksi domestik di Nepal ikut memperumit situasi. Faksi-faksi politik di Kathmandu kerap memanfaatkan narasi penanganan bencana dan pengelolaan air lintas batas untuk mendelegitimasi lawan politik, baik dengan menuduh rival terlalu tunduk pada hegemoni New Delhi maupun terlalu naif terhadap janji-janji Beijing.

Perjanjian pengelolaan air yang pernah ada antara India dan Nepal, seperti Perjanjian Koshi (1954) dan Perjanjian Gandak (1959), kembali menjadi sasaran kritik publik. Banyak pihak di Nepal merasa skema pembagian air masa lalu lebih menguntungkan pengendalian banjir di wilayah India ketimbang melindungi keselamatan warga di lembah-lembah Nepal.

Di tingkat struktural, perubahan iklim di kawasan Hindu-Kush Himalaya bertindak sebagai pengganda ancaman (threat multiplier). Melelehnya gletser dan pembentukan danau-danau glasial yang tidak stabil menciptakan bahaya mendadak yang mempersempit waktu reaksi diplomatik maupun mitigasi teknis.

Ketiadaan arsitektur tata kelola air trilateral antara Tiongkok, Nepal, dan India kian memperparah anarki ekologis ini. Forum regional seperti Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan atau South Asian Association for Regional Cooperation SAARC  telah lama lumpuh akibat perseteruan India-Pakistan, sementara inisiatif sub-regional lainnya secara sengaja mengecualikan Tiongkok, membiarkan isu sungai lintas batas dikelola secara ad-hoc dan transaksional.

Dampak ekonomi pascabanjir juga berisiko meningkatkan kerentanan fiskal Nepal. Beban utang pembangunan kembali infrastruktur yang hancur dapat membatasi fleksibilitas diplomasi negara tersebut, membuatnya kian rentan terjebak dalam perang pengaruh pembiayaan antara New Delhi dan Beijing.

Banjir 26 Agustus membuktikan bahwa di kawasan Himalaya, garis batas alamiah dan batas yurisdiksi politik saling bertubrukan secara nyata. Air tidak mengenal kedaulatan, tetapi penanganannya sepenuhnya dikendalikan oleh kalkulasi kekuasaan, menjadikan ketahanan ekologis Nepal sebagai panggung permanen persaingan strategis Asia.

Penulis juga bertugas sebagai Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup RI