Sebuah laporan investigasi media internasional mengungkap fakta mengejutkan mengenai keterlibatan sektor publik Inggris dengan korporasi internasional. Sebanyak 125 kontrak pengadaan pemerintah Inggris senilai Rp51 triliun dilaporkan terhubung langsung dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah permukiman ilegal Israel.
Temuan tersebut bersumber dari investigasi mendalam Al Jazeera yang memetakan jejaring bisnis dan aliran dana publik di Inggris. Laporan ini menyoroti bagaimana dana pembayar pajak Inggris mengalir ke korporasi yang memiliki rekam jejak aktivitas komersial di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sedikitnya 17 perusahaan dan entitas terafiliasi yang terdaftar menerima proyek publik berskala besar. Kontrak-kontrak tersebut mencakup berbagai bidang penting, mulai dari pemeliharaan jalan, sektor transportasi, armada layanan darurat, hingga sistem perizinan kendaraan bermotor.
Keberadaan kerja sama komersial ini memicu sorotan tajam karena dinilai bertentangan dengan konsensus internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional telah berulang kali menegaskan bahwa pembangunan serta perluasan permukiman Israel di tanah pendudukan Palestina merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional.
Profesor Hukum Internasional dari London School of Economics (LSE), Stephen Humphreys, memperingatkan bahwa hubungan dagang ini membawa konsekuensi serius bagi pemerintah Inggris. Menurutnya, keterlibatan entitas publik dalam kesepakatan komersial dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah pendudukan dapat menyeret Inggris ke dalam jeratan persoalan hukum dan pelanggaran kewajiban internasional.
Salah satu entitas yang disorot dalam investigasi tersebut adalah raksasa material bangunan Heidelberg melalui anak perusahaannya di Israel, Hanson Israel. Korporasi tersebut sebelumnya tercatat mengoperasikan fasilitas tambang Nahal Raba yang berada di kawasan Tepi Barat.
Menanggapi laporan tersebut, pihak Heidelberg mengklaim bahwa Hanson Israel telah menghentikan seluruh aktivitas operasional di tambang Nahal Raba sejak tahun 2023. Perusahaan menyatakan saat ini hanya menempatkan personel keamanan di lokasi tambang tersebut untuk pengawasan aset.
Kendati terdapat klarifikasi korporasi, temuan investigasi ini tetap membuka jurang kontradiksi yang lebar dalam kebijakan luar negeri Inggris. Di satu sisi London kerap menyuarakan kritik terhadap ekspansi permukiman ilegal, namun di sisi lain rantai pasok sektor publiknya justru mengalirkan triliunan rupiah kepada korporasi terkait.
Kelompok hak asasi manusia dan sejumlah pemerhati hukum mendesak otoritas pengadaan di Inggris untuk melakukan audit menyeluruh terhadap para rekanan pemerintah. Mereka menuntut adanya uji tuntas (due diligence) yang ketat agar sektor publik Inggris tidak ikut menormalisasi atau mendanai aktivitas di wilayah sengketa.
Mencuatnya laporan ini diperkirakan akan meningkatkan tekanan politik terhadap parlemen dan pemerintah Inggris untuk memperketat regulasi dagang. Publik dan kelompok pro-transparansi kini menunggu langkah tegas pemerintah dalam meninjau ulang kontrak-kontrak pengadaan agar selaras dengan komitmen hukum serta diplomasi internasional. 
KOMENTAR ANDA