Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute
MENONTON berbagai podcast dan membaca banyak tulisan di media sosial mengenai demonstrasi 27 Agustus, ada satu nama yang berulang kali muncul dan layak mendapat apresiasi: Sufmi Dasco Ahmad. Di tengah meningkatnya ketegangan, Wakil Ketua DPR RI itu mengambil peran yang tidak ringan. Ia hadir bukan hanya sebagai pejabat negara, melainkan sebagai penghubung antara kemarahan masyarakat dan institusi kekuasaan.
Demonstrasi selalu membawa pesan yang lebih besar daripada kerumunan di jalan. Ia umumnya muncul ketika sebagian warga merasa saluran resmi tidak lagi memadai untuk menyampaikan kegelisahan. Karena itu, kesalahan membaca aksi massa dapat berakibat serius. Respons yang defensif atau represif justru berpotensi memperbesar kemarahan, memperluas solidaritas, dan memperdalam ketidakpercayaan kepada negara.
Dasco tampaknya memahami keadaan tersebut. Ia tidak semata-mata melihat demonstrasi sebagai persoalan keamanan yang harus ditertibkan, tetapi sebagai tekanan politik yang perlu dijawab melalui komunikasi. Pintu DPR dibuka, perwakilan demonstran diterima, tuntutan didengarkan, dan komitmen bersama ditandatangani. Ia bahkan menyatakan kesediaan mempertaruhkan jabatannya jika janji yang disampaikan tidak dipenuhi.
Langkah itu mengubah arah peristiwa. Ketegangan yang berpotensi berkembang menjadi konfrontasi berpindah ke meja perundingan. Kemarahan memperoleh saluran, sedangkan DPR mendapat kesempatan menunjukkan bahwa lembaga perwakilan masih bekerja dan bersedia mendengar.
Dalam teori sistem politik David Easton, tuntutan masyarakat merupakan masukan atau input bagi sistem politik. Masukan tersebut kemudian diolah oleh institusi negara menjadi keputusan dan kebijakan sebagai output. Setelah itu, masyarakat memberikan umpan balik untuk menilai apakah keputusan tersebut menjawab persoalan mereka.
Demonstrasi 27 Agustus dapat dibaca melalui kerangka itu. Massa membawa tuntutan ke hadapan negara, sedangkan DPR berkewajiban menyerap dan mengolahnya. Apabila saluran masukan tersumbat, tekanan akan menumpuk. Sistem politik pun terancam kehilangan dukungan karena dianggap tidak responsif terhadap masyarakat.
Gabriel Almond menyebut proses tersebut sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan. Demonstrasi merupakan bentuk artikulasi: warga menyatakan kebutuhan, keresahan, dan tuntutan secara terbuka. Tugas lembaga politik selanjutnya adalah melakukan agregasi, yaitu menyeleksi, memadukan, dan menerjemahkan beragam tuntutan menjadi agenda kebijakan.
Di sinilah kematangan seorang politisi terlihat. Politik bukan hanya kemampuan berbicara di podium, menggalang dukungan, atau memenangkan pertarungan elektoral. Politik juga merupakan kecakapan membaca suasana, memahami psikologi massa, memilih waktu yang tepat, dan mengambil keputusan sebelum situasi berkembang di luar kendali.
Tidak semua pemimpin mempunyai ketenangan semacam itu. Ada yang terlalu cepat melihat kritik sebagai ancaman. Ada pula yang menganggap demonstrasi cukup dihadapi melalui pengerahan aparat. Padahal, tekanan politik tidak selalu harus dipukul mundur. Dalam keadaan tertentu, cara paling efektif untuk meredakannya justru dengan membuka pintu dan memperlihatkan bahwa negara bersedia mendengar.
Kemampuan membaca celah di tengah situasi rumit barangkali turut menjelaskan mengapa Presiden Prabowo Subianto memberikan julukan “Kancil” kepada Dasco. Dalam khazanah cerita Nusantara, kancil tidak dikenal karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kecerdikan membaca keadaan dan menemukan jalan keluar. Julukan tersebut terasa relevan ketika melihat bagaimana Dasco bergerak di antara tekanan massa, kepentingan parlemen, stabilitas pemerintahan, dan tuntutan publik.
Kecerdikan politik itu tentu tidak lahir dari ruang kosong. Banyak orang mengenal Dasco sebagai politikus dan salah seorang tokoh penting di DPR. Namun, tidak banyak yang memberi perhatian memadai terhadap latar belakang akademisnya. Dasco juga seorang profesor. Gelar tersebut bukan capaian yang main-main. Di belakangnya terdapat proses panjang membaca, meneliti, menulis, menguji gagasan, serta mempertanggungjawabkan pemikiran secara ilmiah.
Latar belakang akademis menjadi penting karena persoalan politik dan pemerintahan semakin kompleks. Seorang politisi tidak cukup hanya mengandalkan naluri, keberanian, dan jaringan. Ia harus mampu mengurai masalah, membedakan gejala dari akar persoalan, dan menghitung konsekuensi setiap pilihan. Tradisi akademis melatih seseorang agar tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan. Pengalaman politik, pada saat yang sama, mengajarkan bahwa keputusan sering harus diambil sebelum seluruh informasi tersedia.
Perpaduan inilah yang pernah saya singgung dalam tulisan “Budaya Akademis dan Jalan Sukses Para Aktivis”. Aktivisme dan dunia akademis tidak seharusnya dipandang sebagai dua jalan yang berlawanan. Keduanya justru dapat saling menguatkan.
Aktivisme membentuk keberanian, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi, dan daya tahan menghadapi tekanan. Dunia akademis memberi kedalaman berpikir, disiplin argumentasi, serta kebiasaan memeriksa masalah dari berbagai sudut. Aktivisme tanpa tradisi intelektual dapat berubah menjadi reaksi sesaat. Sebaliknya, pengetahuan yang tidak pernah bersentuhan dengan realitas sosial mudah berhenti sebagai teori yang steril.
Pada diri Dasco, setidaknya dalam penanganan ketegangan 27 Agustus, kita melihat persilangan antara pengalaman politik dan kapasitas intelektual tersebut. Ia tampaknya memahami bahwa demonstrasi akan menjadi semakin berbahaya ketika negara terlihat tidak mendengar. Karena itu, yang harus dipulihkan bukan hanya ketertiban, melainkan juga komunikasi dan kepercayaan.
Dalam teori legitimasi Max Weber, kekuasaan tidak hanya bergantung pada kemampuan negara memerintah, tetapi juga pada keyakinan masyarakat bahwa kewenangan tersebut layak ditaati. Ketika rakyat merasa diabaikan, legitimasi perlahan terkikis. Sebaliknya, kesediaan negara untuk mendengar dan merespons dapat membantu menjaga kepercayaan publik. Dialog dengan demonstran, dalam konteks ini, bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan bagian dari pemeliharaan legitimasi pemerintahan.
Tindakan Dasco juga dapat dijelaskan melalui konsep representasi politik Hanna Pitkin. Ia membedakan representasi simbolis dengan representasi substantif. Wakil rakyat yang sekadar hadir dalam seremoni berada pada wilayah simbolis. Representasi menjadi substantif ketika seseorang benar-benar bertindak untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
Dengan menerima demonstran secara langsung, Dasco setidaknya berusaha bergerak menuju representasi substantif. Ia tidak hanya mengeluarkan pernyataan melalui konferensi pers, tetapi menghadapi sendiri aspirasi masyarakat. Namun, kualitas representasi tersebut baru dapat dinilai sepenuhnya apabila tuntutan yang diterima benar-benar memengaruhi kebijakan.
Pernyataan kesediaan mundur juga memiliki arti politik. Dalam kajian mengenai credible commitment, janji akan lebih mudah dipercaya jika orang yang menyampaikannya ikut menanggung risiko apabila gagal. Inilah yang disebut sebagai costly signal atau sinyal berbiaya tinggi. Dengan mempertaruhkan jabatan, Dasco menempatkan posisi politiknya sebagai jaminan moral atas komitmen yang diberikan.
Kesediaan tersebut sekaligus mencerminkan unsur servant leadership sebagaimana diperkenalkan Robert Greenleaf. Dalam kepemimpinan yang melayani, jabatan bukan tujuan akhir, melainkan sarana memperjuangkan kepentingan publik. Pemimpin dituntut menempatkan kebutuhan orang yang dipimpinnya di atas kenyamanan posisinya sendiri.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah penetapan tenggat secara terbuka. Mark Bovens menjelaskan bahwa akuntabilitas membutuhkan forum yang jelas, tempat pemegang jabatan memberikan penjelasan, menjawab pertanyaan, dan menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Tenggat menciptakan ruang akuntabilitas tersebut. Publik dan media memiliki waktu yang pasti untuk menilai apakah janji telah dilaksanakan.
Secara politik, strategi Dasco memang efektif. Perhatian yang sebelumnya tertuju pada kemarahan massa perlahan bergeser kepada respons DPR. Tekanan berubah menjadi kesepakatan, sedangkan konfrontasi dipindahkan ke dalam mekanisme kelembagaan. Dalam bahasa pemerintahan, hal ini mencerminkan prinsip responsivitas: negara bersedia mendengar, memberikan penjelasan, serta mengambil tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, apresiasi tidak boleh mematikan sikap kritis. Keberhasilan meredakan demonstrasi belum tentu sama dengan keberhasilan menyelesaikan persoalan. Manajemen konflik yang cerdas dapat menciptakan ketenangan, tetapi ketenangan hanya bermakna apabila diikuti pelaksanaan janji. Dokumen kesepakatan jangan sampai sekadar menjadi cara membeli waktu atau mengalihkan perhatian publik.
KOMENTAR ANDA