Ketujuh, BUMN dan sektor strategis.
BUMN bukan perusahaan biasa. Ia merupakan instrumen negara untuk menjaga pelayanan publik, ketahanan energi, stabilitas harga, pembiayaan pembangunan, dan penguasaan sektor strategis.
Karena itu, restrukturisasi, konsolidasi, dan privatisasi BUMN harus diuji berdasarkan kepentingan nasional, bukan sekadar kebutuhan fiskal jangka pendek.
Apakah kebijakan tersebut memperkuat kendali negara dan memperbaiki pelayanan, atau justru memindahkan manfaat aset strategis kepada segelintir pihak?
Kedelapan, ketimpangan penguasaan kekayaan.
Perbaikan rasio gini patut diapresiasi, tetapi angka rata-rata tidak selalu menggambarkan kenyataan. Di balik pertumbuhan ekonomi, penguasaan tanah, sumber daya alam, kredit, teknologi, dan akses pasar masih timpang.
Daron Acemoglu dan James Robinson membedakan institusi inklusif dengan institusi ekstraktif. Institusi inklusif membuka kesempatan ekonomi secara luas. Institusi ekstraktif membuat kekayaan dan kekuasaan terus berputar pada kelompok yang sama.
Karena itu, pertumbuhan tidak cukup ditanyakan “berapa persen”, tetapi juga “dinikmati oleh siapa”.
Kesembilan, narkoba dan judi daring.
Narkoba dan judi daring menghancurkan keluarga, menggerus produktivitas, menarik uang dari masyarakat kecil, serta menghidupi jaringan kejahatan terorganisasi.
Penurunan transaksi judi daring merupakan kemajuan, tetapi perang belum selesai. Negara harus mengejar bandar, pemilik platform, pengendali rekening, pencuci uang, dan pihak yang melindunginya.
Menangkap pemain kecil tanpa memutus jaringan keuangan hanya memindahkan transaksi dari satu rekening ke rekening lain. Keberhasilan bukan diukur dari jumlah situs yang diblokir, melainkan dari runtuhnya ekosistem bisnis dan keuangan yang menopangnya.
Menjaga Kritik Tetap Bernilai
Ucapan Presiden tentu tidak boleh dianggap sepele. Setiap kata kepala negara memiliki bobot simbolik, politik, dan diplomatik. Presiden perlu berhati-hati karena sebuah kalimat dapat ditafsirkan jauh melampaui maksudnya.
Namun, kehati-hatian Presiden juga harus diimbangi kedewasaan publik. Kritik jangan berhenti pada ekspresi wajah, potongan video, atau kalimat yang dilepaskan dari konteks.
Presiden Prabowo sedang berusaha membenahi persoalan struktural melalui hilirisasi, swasembada pangan, kedaulatan energi, penguatan BUMN, pemberantasan kebocoran, dan pemerataan akses ekonomi.
Arah tersebut layak diapresiasi, tetapi keberhasilannya tidak boleh diterima hanya berdasarkan pidato, target, atau klaim.
Setiap angka harus diuji. Setiap proyek harus diawasi. Setiap kebijakan harus ditelusuri hingga pihak yang menerima manfaat akhirnya.
Kita boleh tertawa mendengar candaan Presiden. Kita juga boleh tidak menyukai pilihan katanya. Namun, setelah riuh itu selesai, bukalah kembali dokumen anggaran, kontrak, data produksi, struktur kepemilikan, laporan audit, dan hasil program.
Di situlah demokrasi menemukan kedalamannya.
Jangan sampai energi bangsa habis memperdebatkan satu kalimat, sementara keputusan bernilai ribuan triliun rupiah luput dari pengawasan.
Kritiklah Presiden pada kebijakannya. Awasi pelaksanaannya. Uji keberpihakannya kepada rakyat. Jangan biarkan substansi dikalahkan oleh sensasi.
“Kritiklah kekuasaan sedalam dampak kebijakannya, bukan seramai sensasi ucapannya. Demokrasi bukan perlombaan mencari kesalahan kata, melainkan ikhtiar memastikan kekuasaan tetap bekerja untuk rakyat.” 
KOMENTAR ANDA