Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dinamika percakapan di ruang digital menunjukkan suatu kecenderungan yang semakin tajam dan kritis. Publik internet tidak lagi sekadar melihat janji-janji kampanye atau peluncuran program di atas kertas, melainkan mulai menyoroti secara mendalam realisasi dan pelaksanaan di lapangan.
Kecenderungan ini terungkap melalui hasil riset terbaru yang dirilis oleh INDEF Continuum pada Oktober 2026. Berdasarkan analisis berbasis machine learning dan kecerdasan buatan, riset tersebut memotret bagaimana denyut nadi percakapan masyarakat digital menilai arah kebijakan serta berjalannya program-program prioritas pemerintah.
Secara metodologis, penelitian ini melakukan crawling data selama kurun waktu sembilan bulan, yakni dari Januari hingga September 2026. Data yang dihimpun mencakup perbincangan dari 635 ribu akun unik yang tersebar di empat platform media sosial utama, yaitu X, TikTok, YouTube, dan Instagram, dengan total share dan retweet mencapai 17,3 juta interaksi.
Pihak peneliti INDEF memberikan catatan metodologis penting bahwa riset ini secara khusus mengukur sentimen percakapan netizen yang mewakili kelompok melek teknologi informasi. Meskipun bukan merupakan survei representatif seluruh populasi penduduk Indonesia secara offline, volume data yang masif ini memberikan gambaran berharga mengenai opini publik di ruang digital.
Temuan utama dari riset tersebut mengindikasikan adanya penurunan dalam hal persepsi dan dukungan publik, yang tercermin dari angka sentimen positif. Pada tahun pertama pemerintahan, angka sentimen positif tercatat berada di kisaran 38 persen, namun mengalami penurunan menjadi 29,2 persen pada tahun kedua.
Penurunan sebesar 8,8 poin persentase ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks, yang sebagian besar bermuara pada efektivitas kebijakan serta tata kelola program yang dijalankan. Dari delapan program utama yang dievaluasi, enam di antaranya mengalami tren penurunan sentimen positif di kalangan warganet.
Kritik tajam dari publik di media sosial terutama tertuju pada sejumlah program mercusuar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta isu-isu krusial terkait pemberantasan korupsi. Sebaliknya, beberapa program lain seperti swasembada pangan, layanan cek kesehatan gratis, dan Sekolah Rakyat masih memperoleh apresiasi serta sentimen yang relatif lebih positif.
Program swasembada pangan menduduki peringkat teratas dalam perolehan sentimen positif, yakni mencapai 73,4 persen. Percakapan publik banyak memberikan apresiasi terhadap peningkatan stok beras, peran aktif Perum Bulog, serta keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, kendati masih ada catatan mengenai harga beras di pasaran.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi gelombang kritik yang cukup tajam dari netizen. Sorotan publik diarahkan pada aspek kualitas pelaksanaan, mulai dari kasus keracunan makanan, standar keamanan pangan, kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan anggaran, hingga kapasitas para penyelenggara di lapangan.
Persoalan mendasar yang disoroti oleh para pengamat dan peneliti INDEF bukanlah pada tujuan mulia dari program tersebut, melainkan pada aspek tata kelola dan kualitas eksekusinya. Hal serupa juga terjadi pada program Koperasi Desa Merah Putih yang menuai kritik terkait proses rekrutmen manajer, penentuan lokasi, potensi persaingan tidak sehat dengan warung kecil, hingga risiko pemborosan anggaran.
Selain delapan program utama, riset ini juga memetakan dua isu krusial di luar program prioritas yang memicu sentimen sangat negatif di media sosial. Isu pertama berkaitan dengan penanganan bencana, di mana netizen menyoroti prioritas alokasi anggaran serta kecepatan respons pemerintah dalam situasi darurat.
Isu kedua yang tak kalah disoroti adalah krisis energi, di mana perhatian publik tertuju pada permasalahan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), gangguan pasokan listrik, serta efektivitas tata kelola sektor energi secara keseluruhan. Kendati bersumber dari kumpulan percakapan yang lebih kecil, isu-isu ini mencerminkan sensitivitas publik yang tinggi.
Dari temuan-temuan tersebut, tim peneliti INDEF yang terdiri dari Wahyu Tri Utomo (Peneliti INDEF dan Data Scientist) serta Eko Listyanto (Ekonom INDEF) merumuskan sejumlah pelajaran penting bagi pemerintah. Salah satu poin krusial adalah bahwa legitimasi kebijakan kini semakin bergantung pada hasil nyata di lapangan, bukan lagi sekadar retorika atau janji program.
Sebagai rekomendasi strategis, pemerintah disarankan untuk mengalihkan fokus dari sekadar sosialisasi dan perluasan program menuju penguatan kualitas pelaksanaan, pengawasan melekat, serta evaluasi dampak secara berkala. Program-program beranggaran besar mutlak memerlukan transparansi penuh serta mekanisme akuntabilitas yang dapat diuji secara independen.
Kesimpulannya, riset Big Data INDEF 2026 berfungsi sebagai cermin sekaligus sinyal penting bagi pemerintah untuk memperbaiki kelembagaan dan tata kelola. Kepercayaan publik hanya dapat dijaga apabila setiap kebijakan strategis benar-benar dirasakan manfaatnya secara transparan dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat. 
KOMENTAR ANDA