Walakin, pendudukan AS atas Venezuela melemahkan posisi moral dan hukum internasional AS, yang dapat mendorong China melakukan hal serupa untuk Taiwan, yang akan berdampak besar pada perdagangan dunia mengingat Taiwan adalah produsen semikonduktor terbesar dan tercanggih di dunia.
Dan Selat Taiwan sangat strategis, tempat lalu-lalang tanker dan kapal kargo yang mengangkut barang senilai 5 triliun dollar per tahun. Ini bisa menjadi pengantar bagi krisis besar di Asia Pasifik. Belum lama ini, PM Jepang, Sanae Takaichi menyatakan serangan China ke Taiwan akan dilihat sebagai ancaman eksistensial Jepang.
Uni Eropa, Inggris, dan Australia pun memperingatkan Beijing setelah Presiden Xi Jinping menyatakan upaya China menganeksasi Taiwan tak dapat dihentikan. Memang aksi Trump yang menjungkirbalikkan tatanan internasional berbasis hukum menjadi presden bagi negara lain.
Eskalasi Timteng
Dalam konferensi pers setelah berdiskusi dengan Netanyahu, Trump juga mengancam akan mendukung serangan Israel ke Iran bila program nuklir dan rudal balistiknya tidak dihentikan. Pada Juni, AS membantu Israel membombardiri situs-situs dan intalasi militer Iran, menewaskan 1.100 orang, termasuk beberapa petinggi militer dan pakar nuklirnya.
Serangan AS-Israel memang melemahkan Iran setelah proksinya di Lebanon dan Palestina berantakan, serta runtuhnya sekutu rezim Bashar al-Assad di Suriah. Pada saat bersamaan, ekonomi Iran kian amburadul. Penyebabnya adalah pemberlakukan kembali seluruh sanksi PBB terkait program nuklirnya.
Penolakan Iran atas inspeksi badan pengawas nuklir PBB (IAEA) terhadap situs nuklirnya yang dibom AS dituduh sebagai upaya Iran membuat senjata nuklir. Sikap Iran sebenarnya hanya ingin mendapatkan kepastian konsesi pencabutan sanksi bila ia bekerja sama penuh dengan IAEA, hal yang dihindari AS.
Posisi Iran yang dianggap lemah ini ingin dimanfaatkan Netanyahu untuk menyerang kembali Iran guna meruntuhkan rezim itu. Bagaimanapun, ini rencana yang ceroboh. Tidak seperti perang Juni yang mengesankan Iran lemah, kali ini Teheran akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk melancarkan all-out war.
Kalau demikian, tidak ada yang bisa menjamin Timteng akan baik-baik saja. Kendati rakyat sedang susah, sentimen anti-intervensi asing berurat akar di Iran. Di pihak lain, tidak ada kelompok oposisi dalam negeri yang bisa mengambil alih pemerintahan.
Dus, tidak seperti Venezuela, AS-Israel akan menghadapi perlawanan sengit dalam waktu lama, yang akan mendestabilisasi Timteng, bahkan dunia, mengingat Teluk Persia sumber utama energi dunia.
Terkait Gaza, gencatan senjata fase kedua tidak mudah dilaksanakan. Fase pertama yang dimulai pada 10 Oktober berupa pertukaran sandera Yahudi dengan tahanan Palestina dianggap Israel belum beres karena Hamas belum mampu mengembalikan satu lagi jenazah warga Israel.
Sementara Israel masih menghambat bantuan kemanusiaan dan terus menyerang rakyat Gaza yang kelaparan di bawah tenda-tenda rewot. Bahkan, pada 30 Desember Israel melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional beroperasi di Gaza.
Ini menunjukkan Netanyahu tak ingin perang diakhiri menjelang pemilu Israel tahun ini. Alasan lain, ia ingin menciptakan Gaza wilayah yang tak layak huni. Pada fase kedua, Hamas menolak melucuti senjatanya, sementara Israel menolak melepaskan kendalinya atas Gaza.
Hamas juga menolak Dewan Perdamaian pimpinan Trump mengawasi pemerintahan teknokratis Palestina dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Terkait butir terakhir ini, Israel juga menolak karena akan mentransformasikan Gaza dari isu domestik menjadi isu internasional yang menghalangi kemungkinan Israel melanjutkan perang di Gaza.
Kalaupun Trump berhasil menekan Netanyahu untuk menerima ISF, belum tentu kubu Arab-Islam yang sebelumnya berkomitmen bergabung kedalamnya akan konsisten mengingat Israel menolak keterlibatan Turki yang bersimpati pada Hamas.
Padahal, keikutsertaan Turki penting untuk melegitimasi ISF. Kalau dipaksakan, ISF akan bentrok dengan Hamas. Lalu, 20 poin proposal Trump yang didukung Resolusi DK PBB 2803 memang menyinggung penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Tapi Israel menolak poin ini. Sementara Hamas menuntut pemerintahan Palestina diwakili seluruh faksi.
Dalam situasi tak menentu ini, pada 29 Desember Israel mengakui negara Somaliland yang sejak 1991 memisahkan diri dari negara induk Somali. Seluruh negara di dunia mengecamnya. Juga semua anggota DK PBB kecuali AS. Kendati tidak mendukung, AS memaklumi sikap Israel.
Israel menuntut tiga syarat dari Somaliland: menampung warga Palestina, pembangunan pangkalan militer Israel di Teluk Aden, dan bergabung ke dalam Abraham Accord. Bagaimanapun, kesepakatan Israel-Somaliland dikecam keras Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Houthi di Yaman karena memberi keuntungan strategis kepada Israel terkait keamanan di Teluk Aden dan Laut Merah. Somaliland terletak di Tanduk Afrika di sisi barat Teluk Aden.
Memang realisme politik Trump menciptakan situasi anarkistis dunia. Setelah Trump menjatuhkan rezim Maduro, ambisi Netanyahu meruntuhkan rezim Iran, dan Putin bersikeras melengserkan Zelenskyy, nyaris pasti China akan menjatuhkan pemerintahan Presiden Lai Ching-te, yang berdampak pada stabilitas ASEAN. Dalam konteks ini, mustahil AS bisa mengendalikan krisis ini. 
KOMENTAR ANDA