Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute
PASANG surut hubungan bilateral antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) selalu menjadi pusat perhatian masyarakat internasional. Gerak-gerik diplomatik dua kekuatan raksasa yang mengendalikan poros ekonomi dan militer dunia ini tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan selalu berkelindan dengan kalkulasi kekuasaan yang rigid.
Pada periode 2017 hingga 2018, dunia menyaksikan teater diplomasi tingkat tinggi yang sangat dinamis antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping. Tiga pertemuan tatap muka mereka, dimulai dari kehangatan Mar-a-Lago, kemegahan Beijing, hingga ketegangan gencatan senjata di Buenos Aires, perlu dibaca kembali demi memahami ke mana arah bandul geopolitik kontemporer bergerak.
Di balik jabat tangan yang erat, senyuman di depan jepretan kamera, dan rangkaian kesepakatan bisnis bernilai ratusan miliar dolar AS, terdapat sebuah realitas yang jauh lebih kelam dan deterministik. Optimisme superfisial yang sempat mengemuka dari tiga pertemuan itu pada akhirnya harus kandas menghantam dasar kepentingan nasional yang fundamental.
Kegagalan diplomasi personal kedua pemimpin untuk menciptakan stabilitas jangka panjang bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan sebuah keniscayaan struktural. Dinamika ini hanya dapat dibedah secara jernih dan komprehensif jika kita menanggalkan romantisasi diplomatik dan mulai mengaitkannya dengan dua pisau analisis paling tajam dalam teori hubungan internasional, yaitu Realisme Ofensif dari John Mearsheimer serta tesis Thucydides Trap yang dipopulerkan oleh Graham Allison.
Mari kita bedah lembaran pertama dari trilogi pertemuan ini, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Mar-a-Lago di Florida pada April 2017. Pertemuan yang didesain sebagai wadah perkenalan (ice-breaking summit) ini terjadi di tengah atmosfer kecurigaan yang akut, menyusul retorika kampanye Trump yang agresif menuduh Beijing melakukan pemerkosaan ekonomi terhadap kelas pekerja Amerika.
Dalam perspektif Realisme Ofensif Mearsheimer, sistem internasional yang bersifat anarkis, dalam arti tidak ada otoritas tertinggi di atas negara, memaksa setiap kekuatan besar (great power) untuk selalu curiga terhadap kapabilitas negara lain. Sikap Trump di awal masa jabatannya bukanlah sekadar strategi elektoral yang populis, melainkan refleksi dari kecemasan sistemik seorang kepala negara yang melihat bahwa kekuatan relatif negaranya sedang diintai oleh kompetitor strategis yang terus tumbuh.
KTT Mar-a-Lago mencoba meredam kecemasan tersebut dengan merumuskan kelembagaan baru melalui Dialog Komprehensif AS-China (U.S.-China Comprehensive Dialogue). Mekanisme ini memecah komunikasi kedua negara dan menjadi langkah yang secara teoretis diharapkan mampu melembagakan konflik agar tidak meledak menjadi konfrontasi terbuka, atau biasa disebut sebagai confidence building measures (CBM). Selain itu juga ada Rencana Aksi 100 Hari (100-Day Action Plan) untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Intinya, pertemuan pertama ini seolah memberikan angin segar bagi pasar global.
Namun, kaum realis ofensif seperti Mearsheimer akan langsung mengingatkan kita bahwa institusi internasional dan rencana aksi bersama hanyalah instrumen sementara yang akan selalu tunduk pada kepentingan survival negara. Kerja sama hanya akan berjalan selama ia tidak mengganggu akumulasi kekuatan relatif masing-masing pihak.
Realitas anarkis dan unjuk kekuatan militer yang brutal justru dipertontonkan oleh Trump di sela-sela KTT perdana tersebut dengan cara yang sangat teatrikal. Tepat saat Xi Jinping tengah menikmati hidangan makan malam kenegaraan, Trump mengizinkan peluncuran 59 rudal Tomahawk ke pangkalan udara Suriah yang merupakan sekutu dekat Rusia dan China.
Dari sudut pandang geopolitik, tindakan sepihak ini merupakan sebuah pesan pencegahan (deterrence) yang sangat tegas yang dikirimkan langsung ke hadapan Xi Jinping. Trump ingin menegaskan bahwa Washington di bawah kendalinya tidak akan ragu mengambil tindakan militer unilateral jika kepentingan strategisnya terusik, termasuk dalam merespons krisis nuklir Semenanjung Korea yang saat itu sedang membara. Isu Korea Utara ini pula yang memaksa kedua negara berada dalam lingkaran setan dilema keamanan (security dilemma), di mana setiap pergeseran postur militer di kawasan Asia Timur Laut diartikan sebagai ancaman eksistensial bagi pihak lainnya.
Hasil akhir dari kesepakatan Mar-a-Lago terbukti sangat rapuh karena kedua negara terjebak dalam apa yang disebut Mearsheimer sebagai ketakutan akan keuntungan relatif (relative gains). Meskipun Rencana Aksi 100 Hari sempat membuka keran ekspor daging sapi AS ke China dan melonggarkan akses perusahaan finansial Amerika di Beijing, esensi masalah tidak pernah tersentuh.
Washington segera menyadari bahwa konsesi ekonomi kecil dari Beijing tidak akan pernah menghentikan ambisi jangka panjang China untuk mengubah struktur ekonomi domestiknya menjadi lebih mandiri dan dominan. Begitu AS melihat bahwa dialog empat pilar tidak membuahkan hasil nyata dalam mengubah perilaku struktural RRC, mekanisme komunikasi tersebut langsung mengalami kelumpuhan total.
Pada November 2017, panggung diplomasi bergeser ke Beijing, di mana Xi Jinping menampilkan sebuah pertunjukan diplomasi kebudayaan yang luar biasa megah melalui status “State Visit Plus”. Jamuan makan malam pribadi yang sangat eksklusif di dalam kompleks Forbidden City dirancang secara detail oleh Beijing untuk menyentuh sisi psikologis Trump yang menyukai kemegahan dan penghormatan personal.
Di sinilah tesis Thucydides Trap dari Graham Allison mulai menemukan relevansi empirisnya secara visual. Kota Terlarang adalah simbol keagungan sejarah peradaban masa lalu China. Pertemuan di Kota Terlarang adalah pesan bahwa RRC sebagai kekuatan yang sedang bangkit (rising power) sedang menuntut pengakuan yang setara dari Amerika Serikat sebagai kekuatan yang sudah mapan (ruling power).
Kunjungan kenegaraan di Beijing ini secara transaksional berhasil menelurkan angka-angka fantastis dengan penandatanganan berbagai nota kesepahaman (MoU) komersial senilai hampir 250 miliar dolar AS. Pembelian pesawat Boeing secara massal dan proyek patungan gas alam cair (LNG) di Alaska seakan membuktikan bahwa dua raksasa ini bisa hidup berdampingan secara damai melalui perdagangan.
Tentu saja menyimak deretan angka tidak cukup untuk memahami logika geopolitik yang kompleks. Graham Allison dalam analisisnya mengenai Thucydides Trap menekankan bahwa ketika sebuah kekuatan mapan mulai merasakan kecemasan yang mendalam terhadap laju pertumbuhan kekuatan yang sedang bangkit, maka struktur hubungan keduanya akan menjadi sangat tidak stabil. Angka 250 miliar dolar AS tersebut hanyalah sebuah kosmetik diplomatik yang digunakan untuk menutupi retakan lempeng tektonik geopolitik yang kian menganga di bawah permukaan.
Dinamika politik global yang mengiringi pertemuan kedua ini juga ditandai konsolidasi kekuasaan domestik yang sangat kuat dari kedua pemimpin. Xi Jinping baru saja mengukuhkan posisinya secara mutlak dalam Kongres ke-19 Partai Komunis China, memasukkan pemikirannya ke dalam konstitusi partai, dan bersiap memimpin China menuju era baru hegemoni regional. Sementara itu, Trump merasa posisinya di dalam negeri sangat kokoh berkat indikator makroekonomi yang menunjukkan pertumbuhan positif.
Benturan antara “China Dream” milik Xi Jinping yang ingin mengembalikan kejayaan historis Tiongkok dan doktri “America First” milik Trump yang ingin mempertahankan supremasi global AS menciptakan sebuah ketegangan struktural yang tidak bisa dijembatani hanya dengan penandatanganan MoU bisnis yang bersifat non-binding (tidak mengikat).
Kerapuhan hasil akhir dari kesepakatan Beijing 2017 terbukti dalam hitungan bulan setelah Trump meninggalkan daratan China. Sebagian besar kesepakatan bisnis raksasa tersebut menguap begitu saja karena tidak adanya komitmen hukum yang mengikat, dan beberapa di antaranya hanyalah proyek-proyek lama yang dikemas ulang demi kepentingan publisitas politik.
Pada awal tahun 2018, ketakutan struktural pihak ruling power terhadap rising power akhirnya pecah menjadi kebijakan agresif yang nyata. Pemerintahan Trump meluncurkan investigasi tarif menggunakan Pasal 301 UU Perdagangan Amerika Serikat Tahun 1974.
Pasal ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengambil tindakan yang tepat, termasuk pembalasan berbasis tarif maupun non-tarif, guna mendesak penghapusan tindakan, kebijakan, atau praktik dari pemerintah asing yang melanggar perjanjian perdagangan internasional atau tindakan yang tidak dapat dibenarkan, tidak masuk akal, atau diskriminatif, serta yang membebani atau membatasi perdagangan Amerika Serikat.
Dengan menggunakan Pasal 301 itu, Trump menuduh China melakukan pencurian kekayaan intelektual secara sistematis. Dan secara resmi Trump memulai perang dagang terbuka dengan memberlakukan tarif masuk besar-besaran terhadap produk-produk manufaktur asal RRC.
Perang dagang yang destruktif ini berjalan selama hampir delapan bulan, mengguncang rantai pasok global, menimbulkan kerentanan tinggi di bursa saham internasional, dan membawa hubungan kedua negara ke titik terendah sejak normalisasi diplomatik tahun 1979.
KOMENTAR ANDA