Inilah politik kemaslahatan. Dan kemaslahatan tidak boleh berhenti menjadi jargon. Ia harus diterjemahkan menjadi kemakmuran rakyat. Di sinilah pengalaman Aisha Wahab menjadi relevan bagi Masyumi. Pelajarannya bukan bahwa Masyumi harus meniru sistem politik Amerika. Bukan pula bahwa kemenangan seorang politisi Muslim di Amerika otomatis menjadi model politik Indonesia. Pelajarannya lebih fundamental jangan pernah menganggap kemenangan politik hanya dapat dibeli dengan uang.
Masyumi harus membangun kekuatan yang lebih mendasar ideologi yang jelas, kader yang berintegritas, organisasi yang kuat, jaringan yang hidup bersama rakyat, program yang menjawab persoalan masyarakat, komunikasi politik yang jujur, dan kepemimpinan yang dipercaya. Inilah modal politik yang sesungguhnya.
Uang diperlukan, tetapi uang harus menjadi instrumen, bukan ideologi. Organisasi diperlukan, tetapi organisasi harus menjadi alat perjuangan, bukan mesin transaksi. Kekuasaan diperlukan, tetapi kekuasaan harus menjadi amanah, bukan tujuan hidup politik.
Karena itu, Masyumi Abad Kedua tidak boleh dibangun hanya sebagai mesin Pemilu 2029. Jika Masyumi hanya bertujuan memperoleh kursi, maka Masyumi akan terjebak dalam logika politik yang sama dengan partai lainnya. Masyumi harus hadir sebagai gerakan Politik Peradaban. Pemilu 2029 penting. Kursi parlemen penting. Kekuasaan pemerintahan penting. Tetapi semuanya adalah sarana. Tujuannya lebih besar keadilan, kemakmuran, amanah kekuasaan, kedaulatan rakyat, dan pembangunan peradaban. Pemilu adalah jalan untuk memperoleh mandat. Mandat adalah amanah untuk melakukan perubahan. Perubahan harus diarahkan kepada kemaslahatan. Kemaslahatan harus menghasilkan keadilan dan kemakmuran. Dan keadilan serta kemakmuran harus menjadi fondasi peradaban.
Karena itu, Masyumi Abad Kedua membutuhkan mata rantai pemikiran yang jelas Tauhid, Amanah, Syura, Keadilan, Kemakmuran, Peradaban, Indonesia Berkah Tauhid memberikan orientasi bahwa kekuasaan manusia tidak absolut. Amanah memberikan etika bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Syura memberikan mekanisme partisipasi dan musyawarah. Keadilan menjadi ukuran seluruh kebijakan. Kemakmuran menjadi tujuan pengelolaan ekonomi dan kekayaan nasional. Peradaban menjadi arah jangka panjang perjuangan politik. Dan seluruhnya bermuara pada cita-cita Indonesia Berkah Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
Inilah yang harus membedakan Masyumi dari politik transaksional. Pada akhirnya, kita harus mengembalikan politik kepada pertanyaan yang paling mendasar. Bukan "Berapa kursi yang kita dapatkan?", tetapi "Apa yang kita lakukan dengan kursi itu?" Bukan "Bagaimana kita memenangkan kekuasaan?", tetapi "Untuk apa kekuasaan itu kita gunakan?" Bukan "Bagaimana mempertahankan kekuasaan?", tetapi "Bagaimana memastikan kekuasaan tetap menjadi amanah?"
Inilah perbedaan antara politik kekuasaan dan Politik Peradaban. Politik kekuasaan mengejar kemenangan. Politik Peradaban mengejar perubahan. Politik kekuasaan menghitung kursi. Politik Peradaban menghitung kemaslahatan. Politik kekuasaan berpikir sampai hari pemilu. Politik Peradaban berpikir sampai generasi yang belum lahir. Karena itu elektoral bukan tujuan. elektoral adalah jalan menuju politik peradaban. Masyumi mengikuti pemilu bukan sekadar untuk mendapatkan kursi. Masyumi mengikuti pemilu untuk memperoleh mandat rakyat. Mandat itu digunakan untuk mengubah cara kekuasaan bekerja dari transaksi menjadi amanah, dari oligarki menuju kedaulatan rakyat, dari politik uang menuju politik gagasan, dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif; dari perebutan kekuasaan menuju keadilan, dari konsentrasi kekayaan menuju kemakmuran rakyat, dan dari politik kekuasaan menuju Politik Peradaban.
Aisha Wahab memberikan pelajaran dari arena demokrasi Amerika bahwa modal besar tidak selalu mampu membeli kemenangan. Al-Qur'an memberikan fondasi yang lebih dalam bahwa kekuasaan adalah amanah, keadilan adalah kewajiban, dan musyawarah merupakan prinsip kehidupan bersama. Hadis Nabi mengingatkan bahwa setiap pemegang amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Mohammad Natsir dan tradisi intelektual Masyumi mengajarkan bahwa demokrasi tidak boleh kehilangan nilai agama, kepentingan rakyat, keadilan sosial, dan dimensi ekonomi. Sementara konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 memberikan amanat bahwa kekayaan nasional harus digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Maka tugas Masyumi Abad Kedua bukan sekadar kembali ke panggung elektoral. Tugasnya adalah mengembalikan politik kepada martabatnya.
Politik sebagai amanah.
Politik sebagai pengabdian.
Politik sebagai perjuangan keadilan.
Politik sebagai jalan menuju kemakmuran.
Dan politik sebagai sarana membangun peradaban.
Masyumi tidak boleh hanya bertanya "Bagaimana memenangkan Pemilu 2029?" Masyumi harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih besar "Setelah memperoleh mandat rakyat, peradaban seperti apa yang hendak kita bangun untuk Indonesia?" Jawabannya harus jelas peradaban yang bertauhid, peradaban yang adil, peradaban yang makmur, peradaban yang amanah, peradaban yang demokratis, peradaban yang menghormati martabat manusia, serta peradaban yang menjaga kekayaan nasional untuk seluruh rakyat dan generasi mendatang peradaban yang membawa Indonesia menuju keberkahan.
Itulah Politik Peradaban Masyumi Abad Kedua.
Elektoral adalah jalan, Kekuasaan adalah amanah, Keadilan adalah ukuran. Kemakmuran adalah tujuan, Peradaban adalah arah, Indonesia Berkah adalah cita-cita.
KOMENTAR ANDA