post image
Ilustrasi: ZonaTerbang
KOMENTAR

Oleh: Satrio Arismunandar, Mantan Jurnalis Harian KOMPAS dan Divisi News TRANS TV

SETIAP kali terjadi demonstrasi besar, terutama jika melibatkan ribuan orang dan berpotensi menimbulkan kerusuhan, selalu muncul pertanyaan: mengapa media tidak memberitakannya lebih besar? Jawaban yang paling mudah biasanya adalah: media takut kepada penguasa.

Mungkin benar. Tetapi mungkin juga tidak sesederhana itu. Ada faktor lain yang jarang dibicarakan: media juga punya kepentingan bisnis.

Ini penting, sebab kita sering membayangkan media hanya sebagai institusi yang bertugas mengawasi kekuasaan. Padahal, di balik sebuah portal berita, stasiun televisi, surat kabar, atau majalah, ada perusahaan yang harus membayar wartawan, fotografer, editor, kamerawan, biaya server, listrik, kantor, perjalanan liputan, dan seabrek pengeluaran lainnya.

Dengan kata lain, media bukan hanya institusi demokrasi. Ia juga sebuah bisnis. Dan bisnis, seperti kita tahu, punya kepentingan terhadap stabilitas. 

Media Butuh Berita, Tetapi Tidak Butuh Kekacauan

Ada sesuatu yang agak paradoks dalam hubungan media dengan demonstrasi. Demonstrasi adalah berita. Bahkan sering kali berita besar. Semakin besar jumlah massa, semakin tinggi pejabat yang menjadi sasaran tuntutan, semakin panas bentrokan yang terjadi, biasanya semakin besar pula perhatian publik.

Media tentu membutuhkan perhatian publik. Tetapi ada batasnya. Ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan, pembakaran, penjarahan atau bentrokan berkepanjangan, situasinya menjadi berbeda. Kekacauan politik bisa berubah menjadi kekacauan ekonomi.

Toko tutup. Pusat perdagangan sepi. Transportasi terganggu. Orang menunda bepergian. Konsumen menahan belanja. Perusahaan mulai menghitung risiko. Dan pada akhirnya, media juga ikut terkena dampaknya. Pengiklan yang semula berani membelanjakan uang bisa mengurangi anggaran. Perusahaan mulai berhati-hati. Aktivitas ekonomi melambat.

Jadi, agak naif kalau kita menganggap perusahaan media sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap stabilitas ekonomi. Mereka punya.

Sama seperti hotel, restoran, mal, perusahaan transportasi, bank, dan berbagai bisnis lainnya. Media membutuhkan masyarakat yang tetap bergerak.

Karena itu, tidak semua berita yang tidak dibesarkan berarti ada tekanan penguasa. Ini bagian yang penting. Kita kadang terlalu cepat menyimpulkan bahwa jika sebuah media tidak menjadikan demonstrasi sebagai berita utama, berarti media tersebut telah ditekan pemerintah. Padahal bisa saja ada alasan lain.

Redaksi mungkin menilai demonstrasi itu tidak sebesar yang diberitakan di media sosial. Bisa juga wartawan di lapangan belum mendapatkan informasi yang cukup terverifikasi. Atau redaksi khawatir bahwa gambar dan video kerusuhan yang berulang-ulang justru akan memperbesar kepanikan.

Bisa juga, terus terang saja, ada pertimbangan bisnis. Berita demonstrasi yang terlalu sensasional memang bisa mendatangkan traffic. Tetapi pemberitaan yang terlalu provokatif juga dapat membawa konsekuensi lain.

Media harus hidup di antara dua kepentingan: menarik perhatian pembaca dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Di situlah pekerjaan redaktur sebenarnya tidak sederhana.

Media Memiliki Tanggung Jawab Publik

Namun, argumen bisnis juga tidak boleh menjadi alasan untuk membebaskan media dari kritik. Sebab ada sisi lain yang sama pentingnya. Media memiliki tanggung jawab publik.

Jika terjadi demonstrasi besar yang menyangkut kebijakan pemerintah, dugaan korupsi, pelanggaran hak warga negara, atau persoalan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka media tidak boleh berpikir semata-mata berdasarkan pertanyaan: "Apakah ini menguntungkan bisnis kita?"

Ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu kepentingan publik. Inilah yang membedakan media dengan perusahaan biasa. Perusahaan sepatu tidak punya kewajiban memberitakan demonstrasi. Perusahaan restoran juga tidak. Tetapi media punya.

Sebab pers bukan sekadar menjual informasi. Pers menjalankan fungsi sosial: memberi tahu masyarakat apa yang sedang terjadi dan memungkinkan publik menilai tindakan orang-orang yang memegang kekuasaan.

Karena itu, media harus tetap memberitakan demonstrasi ketika demonstrasi tersebut memang penting bagi masyarakat. Bukan untuk membesarkannya. Bukan pula untuk mengecilkannya. Tetapi untuk menggambarkannya sebagaimana adanya.

Tekanan Terhadap Media

Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik. Kita sering membayangkan tekanan terhadap media dalam bentuk yang sangat sederhana.

Seorang pejabat menelepon pemimpin redaksi. "Jangan naikkan berita ini." Atau seorang aparat datang ke kantor media dan meminta berita diturunkan. Tekanan semacam itu memang bisa terjadi.


FWK Kecam Pemblokiran Rekening Aktivis: Negara Jangan Jadikan Bank Alat Represif

Sebelumnya

AMPI Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dan Dukung Pemerintahan Prabowo

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Nasional